KPK Obok-obok Sumut: Dari Rumah Bos DNG hingga Kantor PUPR Madina, Akankah Gubernur Bobby Nasution Tersentuh?

POSMETRO MEDAN,Medan — Aroma tajam operasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyeruak di Sumatera Utara. Setelah menyisir rumah pemilik DNG Group pada siang hari, malam harinya giliran Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mandailing Natal yang diobrak-abrik.

Tim antirasuah keluar dari lokasi dengan membawa sejumlah barang bukti, yang hingga kini belum dirinci secara resmi.

Langkah cepat dan agresif KPK ini sontak mengundang tanda tanya besar, baik di kalangan jurnalis maupun masyarakat Sumut. Grup-grup WhatsApp penuh spekulasi: "Beranikah KPK menyentuh sang gubernur?" Sebuah pertanyaan yang menggantung, namun tajam, mengingat posisi Gubernur sebagai pucuk pimpinan pemerintahan di provinsi ini.

Baca Juga:

• Yahdi Khoir Harahap: Pengunduran Diri Kadis PUPR Sumut Langkah Tepat demi Profesionalitas
• KPK Serahkan Buku Antikorupsi ke MRPTNI, Perkuat Integritas SNPMB 2026

Topan Obaja Ginting, pejabat Pemprov Sumut yang lebih dulu ditangkap, disebut-sebut hanya bagian dari permukaan gunung es. Pertanyaan klasik pun kembali mencuat: "Mungkinkah Topan bermain sendiri tanpa restu atau perlindungan dari atasannya?" Dalam birokrasi yang sarat hierarki dan intrik, sulit dipercaya seorang pejabat level menengah bisa bergerak bebas tanpa sokongan dari 'atas angin'.

Banyak pihak menduga, penangkapan Topan hanyalah pintu masuk. KPK diyakini sedang menelusuri jalur uang, perintah, dan relasi kuasa. Jika benar ada struktur yang melibatkan nama-nama besar, bukan tidak mungkin akan muncul babak baru dalam drama besar korupsi di Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Dua Kadis Mengundurkan Diri, Isu “Sakit” di Era Kepemimpinan Bobby Kian Disorot
• Sempat Diamankan, Diduga Bandar Sabu di Labuhanbatu Melarikan Diri, Anak Buah Nyangkut

Rakyat Sumut kini menanti transparansi dan keberanian dari KPK. Terlalu lama provinsi ini dirundung praktik "dagang sapi" dan proyek bagi-bagi kue yang menguntungkan elite, namun memiskinkan rakyat. Publik pun mulai muak dengan pola lama yang terus berulang.

Logika publik berkata: Topan tak akan seberani itu jika tak merasa kebal. Narasi umum menyimpulkan: tak mungkin ia bertindak tanpa tameng kuat. Maka, wajar jika sorotan mulai diarahkan ke kantor tertinggi di provinsi ini.

Pertanyaannya kini: Apakah KPK siap membongkar semuanya? Apakah benar ada "raja-raja kecil" di balik pengaturan proyek? Dan yang paling ditunggu: Apakah KPK berani menyentuh figur tertinggi di Sumut?

Untuk sekarang, Sumatera Utara hanya bisa menunggu. Tapi satu hal pasti: rakyat tidak akan diam. Semua mata kini tertuju pada siapa yang akan terseret berikutnya dalam pusaran korupsi ini.

Sumut butuh bersih—bukan basa-basi. (Reza Nst)

Yahdi Khoir Harahap: Pengunduran Diri Kadis PUPR Sumut Langkah Tepat demi Profesionalitas

KPK Serahkan Buku Antikorupsi ke MRPTNI, Perkuat Integritas SNPMB 2026

Dua Kadis Mengundurkan Diri, Isu “Sakit” di Era Kepemimpinan Bobby Kian Disorot

Sempat Diamankan, Diduga Bandar Sabu di Labuhanbatu Melarikan Diri, Anak Buah Nyangkut

Zakiyuddin Harahap Ikut Aksi Bersih Sungai Deli

Gubernur Minta Dirut Baru Bawa Bank Sumut Lebih Progresif di Sektor Keuangan