Berdasarkan surat permohonan tertanggal 29 Juli 2026, PD14 meminta sedikitnya 17 jenis informasi yang berkaitan dengan sistem distribusi BBM. Namun, hingga saat ini, menurut Muhri, surat tersebut belum memperoleh tanggapan.
"Ketika permintaan informasi publik tidak dijawab, tentu menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Kami berharap Pertamina memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak memunculkan berbagai spekulasi," ujarnya.
Baca Juga:
Lebih lanjut, Muhri meminta aparat penegak hukum mendalami dugaan praktik penyimpangan dalam distribusi BBM apabila ditemukan bukti yang mengarah ke sana.
"Jika memang terdapat indikasi pelanggaran hukum atau praktik mafia BBM dalam distribusi maupun penimbunan, maka aparat penegak hukum harus mengusutnya secara tuntas sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban akibat kelangkaan BBM yang berkepanjangan," tegasnya.
Baca Juga:
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat tanggapan resmi dari pihak Pertamina terkait pernyataan maupun surat permohonan informasi yang disampaikan oleh PD14. ( Red)
Tags
beritaTerkait
komentar