POSMETRO MEDAN,Medan – Praktik pembangunan rumah dinas di Universitas Sumatera Utara (USU) dengan dana pribadi kembali menjadi sorotan publik. Meski terkesan sebagai bentuk "niat baik", para pakar menilai hal tersebut justru menyalahi prinsip tata kelola keuangan negara yang bersih dan transparan.
Pakar hukum administrasi negara menegaskan bahwa fasilitas negara, termasuk rumah dinas, tidak boleh dibiayai oleh dana pribadi—meskipun hanya satu rupiah dan dengan alasan apa pun.
"Ini bukan soal nominal besar atau kecil. Begitu uang pribadi digunakan untuk membiayai fasilitas negara, maka celah penyalahgunaan kewenangan terbuka lebar dan pertanggungjawaban anggaran menjadi kabur," ujar seorang akademisi Fakultas Hukum USU yang enggan disebutkan namanya.
Baca Juga:
Ia menambahkan, praktik seperti ini bukan hanya berpotensi melanggar aturan hukum, tetapi juga dapat mengacaukan sistem audit dan pengawasan negara. Penyuntikan dana pribadi ke proyek publik bisa menimbulkan konflik kepentingan dan melemahkan fungsi kontrol masyarakat.
Dalam berbagai kasus, penggunaan uang pribadi kerap dijadikan dalih untuk menutupi proses yang tidak transparan. Hal ini menyulitkan publik mengakses informasi penting terkait biaya pembangunan, kontraktor pelaksana, hingga aspek legalitas proyek.
Baca Juga:
"Kita harus tegas: rumah dinas adalah milik negara, dibangun dengan dana negara, dan wajib dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Jika ada yang berdalih menggunakan dana pribadi untuk mempercepat atau meningkatkan kualitas, itu justru menunjukkan adanya masalah dalam sistem perencanaan dan penganggaran," tegasnya.
Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas tidak boleh dikaburkan oleh motif pribadi, meskipun tampak sebagai bentuk pengabdian.
"Publik berhak tahu. Dan setiap pejabat publik harus tunduk pada aturan main yang ada. Jangan sampai tindakan pribadi justru merusak asas pemerintahan yang sedang kita perjuangkan," pungkasnya.
Universitas Sumatera Utara (USU) menyampaikan klarifikasi atas perhatian publik yang berkembang mengenai rumah dinas jabatan Rektor yang berdiri di atas tiga unit kavling di kawasan kampus. Klarifikasi ini disampaikan langsung oleh Kepala Bagian Humas di Protokol USU, Amelia Meutia.
Dalam pernyataannya, Amelia menjelaskan bahwa keberadaan rumah dinas tersebut telah ditetapkan melalui Keputusan Rektor Nomor 2600/UN5.1.R/SK/PSS/2024, dan seluruh prosesnya telah sesuai dengan regulasi internal universitas serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Nadiem ditahan pada Kamis (4/9) usai diperiksa Kejagung. Terlihat tangan Nadiem diborgol dan mengenakan rompi tahanan berwarna pink.
Nasional 12 menit lalu
Di tanah berhawa sejuk Simalungun, Sumatera Utara, jejak kerajaan kuno masih hidup dalam cerita rakyat, legenda, dan tarombo (silsilah).
Sumut 3 jam lalu
Sekitar seratusan siswa SMA Negeri 2 Kisaran diduga mengalami gejala keracunan usai mengonsumsi makanan bergizi gratis (MBG) yang dibagikan.
Sumut 4 jam lalu
Oknum personel Subbid Wabprof Bid Propam Polda Sumatera Utara kembali diterpa isu miring adanya dugaan pemerasan terhadap anggota Polri.
Medan 4 jam lalu
POSMETRO MEDAN, MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menemui perwakilan buruh dari berbagai serikat pekerja yang ada di Kota M
Medan 6 jam lalu
POSMETRO MEDAN, MEDAN Ucapan terima kasih disampaikan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
Medan 7 jam lalu
Doa Bersama Untuk Negeri dan Polri dalam rangka memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad SAW 1447 H.
Medan 13 jam lalu
Dalam peringatan Hari Jadi ke154 Kota Pematangsiantar
Sumut 13 jam lalu
Bhabinkamtibmas Polsek Padang Tualang, Bripka Dedi Perianto, yang ikut turun langsung bersama warga bergotong royong memperbaiki jalan.
Sumut 13 jam lalu
Kepala Kepolisian Resort Langkat AKBP David Triyo Prasojo, SH, SIK, MSi., memimpin langsung upacara serah terima jabatan (Sertijab).
Berita 14 jam lalu
