Polemik Pembangunan Rumah Dinas di Kampus USU, Akademisi: Langgar Prinsip Tata Kelola, Tak Dibenarkan Dengan Uang Pribadi Rp1 Pun

POSMETRO MEDAN,Medan – Praktik pembangunan rumah dinas di Universitas Sumatera Utara (USU) dengan dana pribadi kembali menjadi sorotan publik. Meski terkesan sebagai bentuk "niat baik", para pakar menilai hal tersebut justru menyalahi prinsip tata kelola keuangan negara yang bersih dan transparan.

Pakar hukum administrasi negara menegaskan bahwa fasilitas negara, termasuk rumah dinas, tidak boleh dibiayai oleh dana pribadi—meskipun hanya satu rupiah dan dengan alasan apa pun.

"Ini bukan soal nominal besar atau kecil. Begitu uang pribadi digunakan untuk membiayai fasilitas negara, maka celah penyalahgunaan kewenangan terbuka lebar dan pertanggungjawaban anggaran menjadi kabur," ujar seorang akademisi Fakultas Hukum USU yang enggan disebutkan namanya.

Baca Juga:

• Tersangka Tusuk Pemotor di Langkat Cemburu Pacarnya Dibonceng, Tapi, Sepeda Motor Korban Disikat Juga
• Kolam Retensi USU Rampung, Tapi Banjir Masih Menggenang: Proyek Rp20 Miliar Dinilai Gagal

Ia menambahkan, praktik seperti ini bukan hanya berpotensi melanggar aturan hukum, tetapi juga dapat mengacaukan sistem audit dan pengawasan negara. Penyuntikan dana pribadi ke proyek publik bisa menimbulkan konflik kepentingan dan melemahkan fungsi kontrol masyarakat.

Dalam berbagai kasus, penggunaan uang pribadi kerap dijadikan dalih untuk menutupi proses yang tidak transparan. Hal ini menyulitkan publik mengakses informasi penting terkait biaya pembangunan, kontraktor pelaksana, hingga aspek legalitas proyek.

Baca Juga:

• Masuk dalam Zona Merah Integritas Riset, Ini Respon USU
• USU Masuk Zona Merah Riset Dunia, Skor Integritas Terendah Jadi Alarm Serius

"Kita harus tegas: rumah dinas adalah milik negara, dibangun dengan dana negara, dan wajib dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Jika ada yang berdalih menggunakan dana pribadi untuk mempercepat atau meningkatkan kualitas, itu justru menunjukkan adanya masalah dalam sistem perencanaan dan penganggaran," tegasnya.

Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas tidak boleh dikaburkan oleh motif pribadi, meskipun tampak sebagai bentuk pengabdian.

"Publik berhak tahu. Dan setiap pejabat publik harus tunduk pada aturan main yang ada. Jangan sampai tindakan pribadi justru merusak asas pemerintahan yang sedang kita perjuangkan," pungkasnya.

Universitas Sumatera Utara (USU) menyampaikan klarifikasi atas perhatian publik yang berkembang mengenai rumah dinas jabatan Rektor yang berdiri di atas tiga unit kavling di kawasan kampus. Klarifikasi ini disampaikan langsung oleh Kepala Bagian Humas di Protokol USU, Amelia Meutia.

Dalam pernyataannya, Amelia menjelaskan bahwa keberadaan rumah dinas tersebut telah ditetapkan melalui Keputusan Rektor Nomor 2600/UN5.1.R/SK/PSS/2024, dan seluruh prosesnya telah sesuai dengan regulasi internal universitas serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tersangka Tusuk Pemotor di Langkat Cemburu Pacarnya Dibonceng, Tapi, Sepeda Motor Korban Disikat Juga

Kolam Retensi USU Rampung, Tapi Banjir Masih Menggenang: Proyek Rp20 Miliar Dinilai Gagal

Masuk dalam Zona Merah Integritas Riset, Ini Respon USU

USU Masuk Zona Merah Riset Dunia, Skor Integritas Terendah Jadi Alarm Serius

"Raja di Atas Raja" di USU, Simbol Kekuasaan atau Fasilitas Jabatan?

Rumah Dinas Rektor USU Jadi Sorotan, Kampus Angkat Bicara “Itu Bukan Milik Pribadi”