Posmetro Medan, Medan - Regulasi daerah harus terus menyesuaikan perkembangan hukum agar memiliki kepastian hukum dan menjawab kebutuhan masyarakat. Atas dasar itu, Pemko Medan mengajukan pencabutan Perda Kota Medan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan.
Hal ini disampaikan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas saat memberikan penjelasan kepala daerah terhadap Ranperda pencabutan Perda tersebut dalam Rapat Paripurna DPRD Medan, Senin (10/8/2026).
Rico Waas mengatakan, hasil kajian menemukan sejumlah ketentuan Perda tidak lagi sepenuhnya selaras dengan regulasi terbaru, khususnya UU Nomor 23 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018.
Baca Juga:
"Peraturan Daerah bukan hanya sekumpulan pasal dan ayat. Di dalamnya terdapat arah kebijakan, kepentingan masyarakat, serta tanggung jawab pemerintah," kata Rico Waas didampingi Wakil Wali Kota H. Zakiyuddin Harahap. Ia menegaskan, kebijakan daerah harus berada dalam kerangka hukum nasional dan tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.
Ranperda pencabutan disusun Pemko Medan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Rico Waas berharap pembahasan bersama DPRD berjalan lancar sehingga regulasi daerah tetap selaras dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.( ATN)
Baca Juga:
POSMETRO MEDAN, Medan Di saat seluruh warga Indonesia mengibarkan bendera Merah Putih secara penuh untuk memperingati Hari Kemerdekaan, su
Medan 36 menit lalu
POSMETRO MEDAN, Taput Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Utara dalam memperjuangkan pemulihan sarana pendidikan dan kese
Sumut 49 menit lalu
Posmetro Medan, Medan Regulasi daerah harus terus menyesuaikan perkembangan hukum agar memiliki kepastian hukum dan menjawab kebutuhan mas
Medan satu jam lalu
Cegah Pelanggaran dan Judi Online, Polres Tanjung Balai Gelar Gaktiblin.
Sumut satu jam lalu
POSMETRO MEDAN,GUNUNGSITOLI Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut), Surya, kembali berkantor di Kepulauan Nias untuk memastikan b
Sumut satu jam lalu
POSMETRO MEDAN,GUNUNGSITOLI Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, berkomitmen memperluas akses pendidikan bagi
Sumut satu jam lalu
Omakoemak Bagan Deli Datangi Kejari Belawan, Desak Kepastian Hukum Kasus Tawuran Maut.
Medan satu jam lalu
Prof Ari Purbayanto menyebut BANPT menetapkan UDA TMSP tak memenuhi akreditasi, karena tidak berjalannya Sistem Penjaminan Mutu Internal.
Medan 2 jam lalu
Akibat puntung rokok yang dibuang sembarang, 2 Rumah di Siantar Martoba Diamuk Sijago Merah, Polisi Ungkap Penyebabnya.
Peristiwa 3 jam lalu
Polsek Siantar Martoba Mengecek TKP Laporan Dugaan KDRT di Simpang Kapuk.
Peristiwa 3 jam lalu
