Kamis, 02 April 2026

Sekolah Jadi Arena Politik, DPRD Sumut Bongkar Sepihaknya Kebijakan 5 Hari Belajar

Administrator - Rabu, 16 Juli 2025 11:05 WIB
Sekolah Jadi Arena Politik, DPRD Sumut Bongkar Sepihaknya Kebijakan 5 Hari Belajar
Erni
Rapat Komisi E DPRD Sumatera Utara.

POSMETRO MEDAN,Medan – Suasana rapat Komisi E DPRD Sumatera Utara berubah tegang ketika para legislator mempertanyakan kebijakan Dinas Pendidikan Sumut terkait penerapan sistem lima hari sekolah dalam sepekan. Di ruang ber-AC yang biasanya teduh, suara rakyat menggema melalui mikrofon para wakilnya, kali ini dalam bentuk kritik tajam dan pertanyaan menyentil.

Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Alexander Sinulingga, hadir langsung dalam rapat tersebut. Ia menjadi sasaran berbagai pertanyaan yang menyoroti dasar logis dan etika administratif dari kebijakan yang dianggap terburu-buru dan minim partisipasi publik, khususnya dari lembaga legislatif.

Anggota Komisi E dari Fraksi PAN, Hendra Cipta, menyuarakan keberatan atas sikap Dinas Pendidikan yang dinilainya menafikan peran DPRD sebagai mitra kerja pemerintah daerah.

Baca Juga:

"Kenapa kami tidak dilibatkan sejak awal? Di mana kajian akademiknya? Kami ini bukan pelengkap seremoni demokrasi," ujarnya tegas.

Ia menilai, langkah Dinas Pendidikan Sumut dalam menjalankan program gubernur terkesan sepihak dan tanpa ruang dialog, padahal DPRD memiliki peran strategis dalam mengawasi dan memberi masukan terhadap kebijakan publik.

Baca Juga:

Senada, politisi Partai Hanura, Ebenezer, juga melontarkan kritik keras. Menurutnya, jika visi Gubernur Sumut, Bobby Nasution, adalah "kolaborasi," maka kebijakan sebesar sistem lima hari belajar seharusnya disusun melalui komunikasi yang terbuka dan melibatkan semua pihak, termasuk DPRD.

"Kebijakan ini menyentuh masa depan anak-anak kita, bukan proyek uji coba. Bagaimana bisa berjalan tanpa pembahasan komprehensif?" tukasnya.

Pernyataan ini menyoroti ketegangan antara pendekatan birokratis top-down dengan prinsip demokrasi partisipatif yang semestinya melibatkan lembaga legislatif sebagai representasi rakyat.

Menanggapi derasnya kritik, Alexander Sinulingga menegaskan bahwa kebijakan lima hari sekolah bukan sekadar perubahan jadwal, melainkan bentuk kepedulian terhadap keterlibatan keluarga dalam tumbuh kembang anak.

"Kami ingin menghapus stigma bahwa sekolah hanya tempat penitipan anak. Dengan libur di hari Sabtu, anak-anak bisa punya waktu lebih banyak bersama keluarga," ujarnya.

Editor
: Administrator
Tags
beritaTerkait
Rico Waas Terima Kunjungan Komisi D DPRD DKI Jakarta, Penanganan Sampah Jadi Fokus Pembahasan
Pemko Binjai Sampaikan LKPJ 2025 dan Tetapkan Propemperda 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD
DPRD Sumut Resmi Bentuk 3 Pansus Strategis, Perkuat Pengawasan LKPJ, PAD, dan Aset
4,2 Kg Sabu Jaringan Internasional Gagal Masuk Asahan
Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan: Operasi Ketupat Toba 2026 Berjalan Sukses
Dirlantantas Polda Sumut Kombes Pol Firman Darmansyah Pastikan Jalur Wisata Aman
komentar
beritaTerbaru