Perkuat Regulasi Berkeadilan, Bapemperda DPRD Sumut Gandeng Kemenko Kumham Imipas

POSMETRO MEDAN,Medan – Isu Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi hal yang sangat krusial dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Peraturan dan regulasi pun dituntut untuk selalu berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan yang berperspektif HAM agar menciptakan sistem yang adil dan berkeadaban.

Komitmen itu pula yang tengah diperjuangkan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Sumatera Utara. Pada Kamis (17/7/2025), Bapemperda menerima kunjungan dari Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) RI di Aula Lantai I, Kantor DPRD Sumut.

Baca Juga:

• DPRD Sumut Resmi Bentuk 3 Pansus Strategis, Perkuat Pengawasan LKPJ, PAD, dan Aset
• Perkuat Sinergi Pembangunan Kota Medan Camat Medan Selayang Hadiri Diskusi Tematik RKPD 2027

Kunjungan ini menjadi momentum strategis bagi Bapemperda dalam memperkuat arah kebijakan legislasi yang berlandaskan HAM. Diharapkan, kerja sama ini dapat membantu DPRD Sumut dalam merancang peraturan daerah yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi.

Baca Juga:

• 4,2 Kg Sabu Jaringan Internasional Gagal Masuk Asahan
• Melalui Medan Untuk Semua, Walikota Buka Peluang Emas Investor India Masuk

"Barusan saja kita kedatangan tamu dari Jakarta, yaitu Asisten Deputi dari Kementerian Koordinator Hukum dan HAM. Bu Sorta hadir untuk menjalin kerja sama dalam bidang legislasi dengan Bapemperda," ujar Ketua BapemperdaDPRD Sumut, Darma Putra Rangkuti, S.Hut., M.Si.

Selain Kemenko Kumham Imipas, sejumlah instansi lain turut hadir dalam pertemuan ini, antara lain Dinas Ketenagakerjaan Sumut, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Bappeda Litbang Sumut, Biro Kesejahteraan Rakyat, serta Biro Hukum Setdaprov Sumut. Pertemuan ini difokuskan pada pengarusutamaan HAM dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di daerah.

"Hak Asasi Manusia adalah hak mendasar bagi setiap warga. Apalagi, HAM merupakan bagian dari prioritas pembangunan nasional atau 'Asta Cita' Presiden Prabowo Subianto. DPRD Sumut tentu sangat mendukung regulasi yang mengusung perspektif HAM," tambah Darma Putra.

Sejumlah anggota BapemperdaDPRD Sumut juga turut hadir, antara lain Aripay Tambunan (Fraksi Gerindra), Rony Situmorang (Fraksi NasDem), Muhammad Ziad Ananta (Fraksi Golkar), dan Palaceta Subies Subianto (Fraksi Golkar).

Dalam kesempatan itu, Asisten Deputi Koordinasi Kebijakan HAM Kemenko Kumham Imipas, Sorta Delima Lumban Tobing, menegaskan pentingnya komitmen berkelanjutan dalam membentuk kebijakan daerah yang berpihak pada nilai-nilai HAM.

"Kami berharap setiap perda di Provinsi Sumut nantinya dapat berperspektif HAM, sehingga negara bisa hadir dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat melalui regulasi yang adil," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumut, Dr. Flora Nainggolan, S.H., M.H., mengapresiasi terbukanya DPRD Sumut dalam menerima masukan serta memperkuat sinergi antara pusat dan daerah.

DPRD Sumut Resmi Bentuk 3 Pansus Strategis, Perkuat Pengawasan LKPJ, PAD, dan Aset

Perkuat Sinergi Pembangunan Kota Medan Camat Medan Selayang Hadiri Diskusi Tematik RKPD 2027

4,2 Kg Sabu Jaringan Internasional Gagal Masuk Asahan

Melalui Medan Untuk Semua, Walikota Buka Peluang Emas Investor India Masuk

Timnas Indonesia Hajar Negara Terkecil di Amerika 4-0, Tantang Bulgaria di Final

Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan: Operasi Ketupat Toba 2026 Berjalan Sukses