Perkuat Regulasi Berkeadilan, Bapemperda DPRD Sumut Gandeng Kemenko Kumham Imipas

POSMETRO MEDAN,Medan – Isu Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi hal yang sangat krusial dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Peraturan dan regulasi pun dituntut untuk selalu berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan yang berperspektif HAM agar menciptakan sistem yang adil dan berkeadaban.

Komitmen itu pula yang tengah diperjuangkan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Sumatera Utara. Pada Kamis (17/7/2025), Bapemperda menerima kunjungan dari Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) RI di Aula Lantai I, Kantor DPRD Sumut.

Baca Juga:

• Hasil Buruk Tottenham Hotspur, Thomas Frank Dipecat
• Rico Waas Terima Kunjungan Reses DPRD Sumut, Bahas Soal Infrastruktur Hingga Banjir

Kunjungan ini menjadi momentum strategis bagi Bapemperda dalam memperkuat arah kebijakan legislasi yang berlandaskan HAM. Diharapkan, kerja sama ini dapat membantu DPRD Sumut dalam merancang peraturan daerah yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi.

Baca Juga:

• Bapenda Sumut Bukukan Pendapatan Pajak Daerah Rp5 Triliun Lebih
• Menjelang Ramadan dan Lampu yang Kerap Padam: Catatan Reses Munir Ritonga di Mosa Tapanuli Selatan

"Barusan saja kita kedatangan tamu dari Jakarta, yaitu Asisten Deputi dari Kementerian Koordinator Hukum dan HAM. Bu Sorta hadir untuk menjalin kerja sama dalam bidang legislasi dengan Bapemperda," ujar Ketua BapemperdaDPRD Sumut, Darma Putra Rangkuti, S.Hut., M.Si.

Selain Kemenko Kumham Imipas, sejumlah instansi lain turut hadir dalam pertemuan ini, antara lain Dinas Ketenagakerjaan Sumut, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Bappeda Litbang Sumut, Biro Kesejahteraan Rakyat, serta Biro Hukum Setdaprov Sumut. Pertemuan ini difokuskan pada pengarusutamaan HAM dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di daerah.

"Hak Asasi Manusia adalah hak mendasar bagi setiap warga. Apalagi, HAM merupakan bagian dari prioritas pembangunan nasional atau 'Asta Cita' Presiden Prabowo Subianto. DPRD Sumut tentu sangat mendukung regulasi yang mengusung perspektif HAM," tambah Darma Putra.

Sejumlah anggota BapemperdaDPRD Sumut juga turut hadir, antara lain Aripay Tambunan (Fraksi Gerindra), Rony Situmorang (Fraksi NasDem), Muhammad Ziad Ananta (Fraksi Golkar), dan Palaceta Subies Subianto (Fraksi Golkar).

Dalam kesempatan itu, Asisten Deputi Koordinasi Kebijakan HAM Kemenko Kumham Imipas, Sorta Delima Lumban Tobing, menegaskan pentingnya komitmen berkelanjutan dalam membentuk kebijakan daerah yang berpihak pada nilai-nilai HAM.

"Kami berharap setiap perda di Provinsi Sumut nantinya dapat berperspektif HAM, sehingga negara bisa hadir dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat melalui regulasi yang adil," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumut, Dr. Flora Nainggolan, S.H., M.H., mengapresiasi terbukanya DPRD Sumut dalam menerima masukan serta memperkuat sinergi antara pusat dan daerah.

"Kami siap mendukung penuh kolaborasi ini. Kanwil HAM Sumut siap memfasilitasi pelatihan, asistensi, dan pendampingan teknis, agar setiap produk hukum daerah di Sumut dapat diuji kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip HAM," pungkas Flora.(Rel)

Hasil Buruk Tottenham Hotspur, Thomas Frank Dipecat

Rico Waas Terima Kunjungan Reses DPRD Sumut, Bahas Soal Infrastruktur Hingga Banjir

Bapenda Sumut Bukukan Pendapatan Pajak Daerah Rp5 Triliun Lebih

Menjelang Ramadan dan Lampu yang Kerap Padam: Catatan Reses Munir Ritonga di Mosa Tapanuli Selatan

Pemko Binjai Raih Empat Penghargaan di Bidang Hukum dari Kementerian Hukum Wilayah Sumut

Debu, Kartu BPJS, dan Sekolah yang Ditunggu: Catatan Reses dari Labuhan Batu Raya