APH Diminta Tertibkan LSM CIFOR Karena Dinilai Menggangu Iklim Investasi

POSMETRO MEDAN,Medan – Desakan untuk menertibkan lembaga swadaya masyarakat (LSM)Corruption Indonesia Functionary Observation Reign (CIFOR) semakin kuat. Kali ini mucul dari tokoh pemuda Kota Medan, Edi Brasmana.

Mantan Ketua Koti PemudaPancasila Kota Medan ini menilai keberadaan dan dugaan tindakan CIFOR telah

mengganggu iklim investasi di Sumatera Utara, khususnya di kawasan Medan Utara.

Baca Juga:

• Kapolres Pelabuhan Belawan Pimpin Upacara Serah Terima Jabatan Kapolsek Belawan
• Inspeksi Mendadak Di Kejari Belawan, Kajati Sumut Ingin Pastikan Kondisi Kinerja Jajaran

Kepada awak media, Jumat (25/7/2025), Edi Brasmana menyampaikan, desakan tersebutdilandasi atas dugaan kasus hukum yang menimpa Ketua CIFOR, Robi Haris.

Baca Juga:

• Hari Gini Masih Main Sabu, Dilaporkan Nyangkut
• Sat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan Amankan Pelaku Curas dalam Hitungan Jam

Beberapawaktu lalu Robi Haris terjerat kasus pemalsuan dokumen perusahaan plat merah(KSOP) dan penipuan, yang menimbulkan keresahan di kalangan perusahaan. Tapi sayang, kasusnya membeku di Polres Pelabuhan Belawan. Ia dilepaskan setelah

beberapa hari ditahan.

Menurut Edi, bukan hanya 'mengusik' perusahaan-perusahaan yang saat iniberinvestasi di Sumatera Utara, Indonesia, saja, tetapi juga sudah menjurus padatindakan kriminal.

Bahkan, lanjutnya Edi, pihaknya juga mendapati kalau legalitas LSM CIFOR yangdiketuai Roby Haris tak terdaftar, baik di Kementerian Hukum maupun di BadanKesbangpol Sumatera Utara.

"Lembaga ini (CIFOR) juga tak terdaftar di lembaga resmi negara. Untuk itu kitaharap aparat penegak hukum dapat melakukan penertiban, sehingga tak lagi membuatpara investor yang ingin berinvestasi di Sumut menjadi resah," ungkap tokoh pemuda

Kota Medan ini.

"Selama ini LSM CIFOR diduga sangat mengganggu iklim investasi serta rodaperekonomian, khususnya di Sumut. Untuk itu kita berharap kepada aparat penegakhukum untuk menertibkan LSM CIFOR, serta meningkatkan kasus pemalsuan dokumen

negara ke tahap penyidikan," desak Edi, seraya menyatakan, pihaknya akanmelaporkan secara resmi Ketua LSM CIFOR Robi Haris ke Polda Sumatera Utara.

Terpisah, salah seorang perwakilan perusahaan yang minta namanya tidakdicantumkan, mengamini tudingan Edi. Menurutnya, tindakan yang dilakukan LSM CIFORselama ini sudah sangat meresahkan.

"Benar, bang, tindak tanduk LSM CIFOR selama ini sangat mengganggu iklim investasidi Sumatera Utara. Kami sebagai pihak perusahaan merasa terusik dengan tindaktanduk LSM CIFOR," aku pria berkulit kuning langsat ini.

Sementara, Ketua LSM CIFOR Robi Haris yang dikonfirmasi awak media, hingga beritaini ditayangkan, belum memberikan tanggapan.

Berdasarkan pernyataan tertulis dari Kemenkum Sumut dan Badan Kesbangpol Sumut,bahwa CIFOR Tak Terdaftar di Pangkalan Data AHU. Kemudian, daripenelusuran padapangkalan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkum tidak

menemukan nama maupun alamat Lembaga Swadaya Masyarakat Corruption Indonesia Functionary Observation (LSM CIFOR).

Ini berarti CIFOR tidak memiliki badan hukum yang diakui secara resmi olehKemenkum, yang menjadi persyaratan dasar bagi setiap organisasi kemasyarakatan diIndonesia.

Dari pernyataan tertulis itu juga disebutkan bahwa kewenangan dalam mengambiltindakan terhadap CIFOR ada pada lembaga Kepolisian.

Kemenkumham juga menegaskan, apabila perbuatan hukum yang dilakukan oleh LSM atau organisasi kemasyarakatan mengarah pada tindak pidana, maka perbuatan tersebut sepenuhnya menjadi kewenanganpihak kepolisian untuk ditindaklanjuti.(*/red)

Kapolres Pelabuhan Belawan Pimpin Upacara Serah Terima Jabatan Kapolsek Belawan

Inspeksi Mendadak Di Kejari Belawan, Kajati Sumut Ingin Pastikan Kondisi Kinerja Jajaran

Hari Gini Masih Main Sabu, Dilaporkan Nyangkut

Sat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan Amankan Pelaku Curas dalam Hitungan Jam

Enam Bulan Berlalu Proyektil tak Kunjung Muncul, Dua DPO , Fadly Menunggu Peluru di Kakinya Diangkat

Status Mercon SOS, Proyektil dan Luka Tembak Masih Diperdebatkan