Demo Lanjutan Kembali Berujung Ricuh, Ketua DPRD Sumut Tak Muncul

POSMETRO MEDAN,Medan–Aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Medan, kembali berlanjut dan berujung ricuh, Rabu (27/8/2025).

Bentrokan pecah antara ratusan mahasiswa dari kelompok Cipayung Plus dengan aparat kepolisian yang berjaga di lokasi.

Sejak pukul 14.00 WIB, massa aksi menggelar orasi dengan membawa spanduk, bendera, serta menyuarakan sejumlah tuntutan. Mereka mendesak pembubaran DPR, menolak kenaikan tunjangan DPRD, serta meminta pemerintah memperhatikan kesejahteraan rakyat.

Baca Juga:

• Pemkab Taput Dorong Mahasiswa IAKN Tarutung Hasilkan Penelitian Berbasis Solusi Daerah
• Miris! 3 Anak di Labuhanbatu Tak Sekolah Karena Miskin, Ayahnya Rabun Tak Bisa Kerja

Suasana awal sempat berjalan penuh semangat dengan nyanyian perlawanan. Namun menjelang sore, situasi berubah panas ketika lemparan batu, kayu, dan botol melayang ke arah aparat. Polisi yang bersiaga kemudian merespons dengan tindakan represif.

"Polisi membabi buta, memukul, menendang, bahkan menyeret teman-teman kami. Sekitar 15 orang ditahan. Kami hanya minta mereka dibebaskan," ungkap seorang mahasiswa Cipayung Plus dengan suara parau.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut dan DPRD Sepakati Perubahan APBD 2026, Bobby Nasution Tekankan Eksekusi Cepat
• Penyampaian Aspirasi di DPRD Sumut Aman dan Tertib, Kapolrestabes Medan Jean Calvijn Apresiasi Masyarakat

Di tengah memanasnya situasi, sorotan publik tertuju pada Ketua DPRD Sumut, Erni Aryanti Sitorus, SH, MKn. Aktivis menilai tak munculnya Erni memperburuk keadaan.

"Kalau saja Ketua DPRD hadir dan mau berdialog dengan kepala dingin, kericuhan bisa dicegah. Tapi beliau memilih berdiam di balik tembok, membiarkan mahasiswa dan aparat bentrok," ujar salah seorang aktivis.

Sekitar pukul 16.00 WIB, polisi berhasil memukul mundur massa dengan semburan water cannon dan ayunan pentungan. Beberapa perwakilan mahasiswa kemudian dipersilakan masuk untuk mediasi, meski langkah itu dinilai terlalu terlambat.

"Tuntutan kami sudah jelas. DPR telah menghina rakyat dengan tunjangan fantastis, sementara rakyat tercekik. Kami menolak itu semua," tegas Kamaluddin Siregar, Koordinator HMI Sumut.

Kericuhan ini dinilai menjadi potret buram demokrasi di Indonesia. Aparat yang semestinya menjaga keamanan justru memilih jalan kekerasan. Sementara wakil rakyat, yang seharusnya membuka ruang dialog, memilih bersembunyi.

Pemkab Taput Dorong Mahasiswa IAKN Tarutung Hasilkan Penelitian Berbasis Solusi Daerah

Miris! 3 Anak di Labuhanbatu Tak Sekolah Karena Miskin, Ayahnya Rabun Tak Bisa Kerja

Pemprov Sumut dan DPRD Sepakati Perubahan APBD 2026, Bobby Nasution Tekankan Eksekusi Cepat

Penyampaian Aspirasi di DPRD Sumut Aman dan Tertib, Kapolrestabes Medan Jean Calvijn Apresiasi Masyarakat

Buntut Video Viral di RSUD Rantauprapat, DPRD Labuhanbatu Gelar RDP Tertutup

Forwaka Sumut Siapkan Koperasi, LBH dan STM Guna Perlindungan Hukum dan Kesejahteraan Anggota