Demo Lanjutan Kembali Berujung Ricuh, Ketua DPRD Sumut Tak Muncul

POSMETRO MEDAN,Medan–Aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Medan, kembali berlanjut dan berujung ricuh, Rabu (27/8/2025).

Bentrokan pecah antara ratusan mahasiswa dari kelompok Cipayung Plus dengan aparat kepolisian yang berjaga di lokasi.

Sejak pukul 14.00 WIB, massa aksi menggelar orasi dengan membawa spanduk, bendera, serta menyuarakan sejumlah tuntutan. Mereka mendesak pembubaran DPR, menolak kenaikan tunjangan DPRD, serta meminta pemerintah memperhatikan kesejahteraan rakyat.

Baca Juga:

• Rizal Rudi Surya Maju sebagai Ketua DKP PWI Sumut
• Panitia Buka Pendaftaran Balon Ketua PWI Sumut dan Ketua DKP Sumut, Ini Persyaratannya

Suasana awal sempat berjalan penuh semangat dengan nyanyian perlawanan. Namun menjelang sore, situasi berubah panas ketika lemparan batu, kayu, dan botol melayang ke arah aparat. Polisi yang bersiaga kemudian merespons dengan tindakan represif.

"Polisi membabi buta, memukul, menendang, bahkan menyeret teman-teman kami. Sekitar 15 orang ditahan. Kami hanya minta mereka dibebaskan," ungkap seorang mahasiswa Cipayung Plus dengan suara parau.

Baca Juga:

• Dari 100 Anggota DPRD Sumut, Hanya 14 Orang yang Ikut Paripurna
• Mahasiswa FE Unimed ‘Dipaksa Bayar’ Ikut Seminar Internasional “Aba-abal”, Rektorat Membantah

Di tengah memanasnya situasi, sorotan publik tertuju pada Ketua DPRD Sumut, Erni Aryanti Sitorus, SH, MKn. Aktivis menilai tak munculnya Erni memperburuk keadaan.

"Kalau saja Ketua DPRD hadir dan mau berdialog dengan kepala dingin, kericuhan bisa dicegah. Tapi beliau memilih berdiam di balik tembok, membiarkan mahasiswa dan aparat bentrok," ujar salah seorang aktivis.

Sekitar pukul 16.00 WIB, polisi berhasil memukul mundur massa dengan semburan water cannon dan ayunan pentungan. Beberapa perwakilan mahasiswa kemudian dipersilakan masuk untuk mediasi, meski langkah itu dinilai terlalu terlambat.

"Tuntutan kami sudah jelas. DPR telah menghina rakyat dengan tunjangan fantastis, sementara rakyat tercekik. Kami menolak itu semua," tegas Kamaluddin Siregar, Koordinator HMI Sumut.

Kericuhan ini dinilai menjadi potret buram demokrasi di Indonesia. Aparat yang semestinya menjaga keamanan justru memilih jalan kekerasan. Sementara wakil rakyat, yang seharusnya membuka ruang dialog, memilih bersembunyi.

Rizal Rudi Surya Maju sebagai Ketua DKP PWI Sumut

Panitia Buka Pendaftaran Balon Ketua PWI Sumut dan Ketua DKP Sumut, Ini Persyaratannya

Dari 100 Anggota DPRD Sumut, Hanya 14 Orang yang Ikut Paripurna

Mahasiswa FE Unimed ‘Dipaksa Bayar’ Ikut Seminar Internasional “Aba-abal”, Rektorat Membantah

BKSAP DPR RI Dorong Diplomasi Sapu Lidi, Bupati Deli Serdang Siapkan Penguatan Komunitas UMKM

Banjir Jadi Ancaman Berulang, Normalisasi Drainase Labuhanbatu Jangan Sekadar Wacana