Demo Lanjutan Kembali Berujung Ricuh, Ketua DPRD Sumut Tak Muncul

POSMETRO MEDAN,Medan–Aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Medan, kembali berlanjut dan berujung ricuh, Rabu (27/8/2025).

Bentrokan pecah antara ratusan mahasiswa dari kelompok Cipayung Plus dengan aparat kepolisian yang berjaga di lokasi.

Sejak pukul 14.00 WIB, massa aksi menggelar orasi dengan membawa spanduk, bendera, serta menyuarakan sejumlah tuntutan. Mereka mendesak pembubaran DPR, menolak kenaikan tunjangan DPRD, serta meminta pemerintah memperhatikan kesejahteraan rakyat.

Baca Juga:

• Hari Lahir Pancasila, Bobby Nasution Tegaskan Pancasila Jadi Jawaban Tantangan Global
• Bahas KTA Anggota dan Penguatan Solidaritas Organisasi

Suasana awal sempat berjalan penuh semangat dengan nyanyian perlawanan. Namun menjelang sore, situasi berubah panas ketika lemparan batu, kayu, dan botol melayang ke arah aparat. Polisi yang bersiaga kemudian merespons dengan tindakan represif.

"Polisi membabi buta, memukul, menendang, bahkan menyeret teman-teman kami. Sekitar 15 orang ditahan. Kami hanya minta mereka dibebaskan," ungkap seorang mahasiswa Cipayung Plus dengan suara parau.

Baca Juga:

• Binjai Berkah dan Pelantikan Pengurus KORMI Kota Binjai Masa Bakti 2026–2030
• Babak 8 Besar Piala Kapolda Sumut, PS Polres Tanjungbalai Tantang PS Polres Dairi

Di tengah memanasnya situasi, sorotan publik tertuju pada Ketua DPRD Sumut, Erni Aryanti Sitorus, SH, MKn. Aktivis menilai tak munculnya Erni memperburuk keadaan.

"Kalau saja Ketua DPRD hadir dan mau berdialog dengan kepala dingin, kericuhan bisa dicegah. Tapi beliau memilih berdiam di balik tembok, membiarkan mahasiswa dan aparat bentrok," ujar salah seorang aktivis.

Sekitar pukul 16.00 WIB, polisi berhasil memukul mundur massa dengan semburan water cannon dan ayunan pentungan. Beberapa perwakilan mahasiswa kemudian dipersilakan masuk untuk mediasi, meski langkah itu dinilai terlalu terlambat.

"Tuntutan kami sudah jelas. DPR telah menghina rakyat dengan tunjangan fantastis, sementara rakyat tercekik. Kami menolak itu semua," tegas Kamaluddin Siregar, Koordinator HMI Sumut.

Kericuhan ini dinilai menjadi potret buram demokrasi di Indonesia. Aparat yang semestinya menjaga keamanan justru memilih jalan kekerasan. Sementara wakil rakyat, yang seharusnya membuka ruang dialog, memilih bersembunyi.

"Negara rusak bukan karena rakyatnya brutal, tapi karena aparatnya kehilangan logika," ujar seorang saksi mata.

Peristiwa di DPRD Sumut bukan sekadar catatan bentrokan, tetapi juga peringatan bahwa demokrasi sedang rapuh. Ketika suara mahasiswa dianggap ancaman, ketika aparat mengedepankan pukulan ketimbang dialog, dan ketika pemimpin rakyat memilih diam, maka yang terluka bukan hanya fisik mahasiswa, melainkan juga martabat negara.(erni)

Hari Lahir Pancasila, Bobby Nasution Tegaskan Pancasila Jadi Jawaban Tantangan Global

Bahas KTA Anggota dan Penguatan Solidaritas Organisasi

Binjai Berkah dan Pelantikan Pengurus KORMI Kota Binjai Masa Bakti 2026–2030

Babak 8 Besar Piala Kapolda Sumut, PS Polres Tanjungbalai Tantang PS Polres Dairi

Idul Adha 1447 Hijriah, Ketua DPD KSPSI AGN Sumut Kurban untuk Anggota dan Masyarakat

Pohon Tumbang di Siantar Tutup Akses Jalan, Brimob Polda Sumut Gerak Cepat Bantu Warga