Proyek Drainase Ratusan Miliar Atasi Banjir Medan Dinilai Gagal, KPK Didesak Periksa Bobby

POSMETRO MEDAN, Medan – Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KAMAK) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memanggil dan memeriksa mantan Wali Kota Medan, Bobby Nasution, terkait dugaan penyalahgunaan anggaran proyek drainase dan pembangunan kolam retensi yang menelan dana ratusan miliar rupiah dari APBD Kota Medan.

Koordinator Nasional KAMAK, Azmi Hadly, menilai bahwa proyek-proyek yang digadang-gadang akan menjadi solusi banjir itu justru tak membawa perubahan signifikan. Banjir masih rutin melanda sejumlah kawasan di Medan meskipun telah dikucurkan anggaran besar selama masa kepemimpinan Bobby Nasution dan Kepala Dinas PU saat itu, Topan Ginting.

"Selama masa Bobby Nasution dan Topan Ginting, ratusan miliar uang rakyat habis untuk proyek drainase dan pembangunan kolam retensi, tapi faktanya Medan masih banjir. Ini patut diduga ada penyimpangan dan harus diusut tuntas oleh KPK," tegas Azmi Hadly dalam keterangannya di Medan, Senin (20/10/2025).

Baca Juga:

• Arif Jaka Sona PDI- P Binjai Tinjau Dua Titik Drainase yang Sering Kebanjiran
• Normalisasi dan Perlebar Drainase di Mabar, Rico Waas: Askes Sekot Jarus Bebas Banjir

Menurut KAMAK, proyek-proyek tersebut bukan hanya gagal memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, tetapi juga menimbulkan tanda tanya besar terkait transparansi penggunaan anggaran dan kualitas pekerjaan di lapangan. Sejumlah titik yang telah direvitalisasi justru kembali tergenang air hanya beberapa bulan setelah proyek selesai.

"Kalau pekerjaan itu benar dan sesuai standar, seharusnya tidak ada genangan besar lagi. Tapi faktanya, setiap hujan deras, Medan tetap terendam. Ini jelas indikasi proyek asal jadi yang harus dipertanggungjawabkan," tambah Azmi.

Baca Juga:

• Sistem Infrastruktur Drainase Perkotaan juga Dibahas dalam Raker Tematik Pemko Medan
• Wali Kota Medan Lakukan Apel Kesiagaan Normalisasi Drainase di Jalan Yos Sudarso Medan

KAMAK juga meminta agar KPK tidak tebang pilih dalam penegakan hukum, termasuk memeriksa pejabat yang diduga ikut terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek tersebut.

"Jangan hanya kontraktor yang ditelusuri, tapi juga siapa yang memberi persetujuan, siapa yang mengatur proyek, dan siapa yang menikmati keuntungan di balik kegagalan ini," pungkasnya.

Sebagai informasi, selama periode 2021–2024, Pemerintah Kota Medan menggelontorkan dana besar untuk berbagai proyek penanganan banjir dan perbaikan drainase. Namun hingga kini, banjir masih menjadi momok bagi warga di sejumlah kawasan seperti Jalan Dr. Mansur, Iskandar Muda, Setia Budi, hingga seputaran Ringroad Medan.

KAMAK menyatakan akan mengirimkan laporan resmi ke KPK dan BPK RI dalam waktu dekat untuk menindaklanjuti dugaan penyimpangan proyek-proyek drainase tersebut.(js)

Arif Jaka Sona PDI- P Binjai Tinjau Dua Titik Drainase yang Sering Kebanjiran

Normalisasi dan Perlebar Drainase di Mabar, Rico Waas: Askes Sekot Jarus Bebas Banjir

Sistem Infrastruktur Drainase Perkotaan juga Dibahas dalam Raker Tematik Pemko Medan

Wali Kota Medan Lakukan Apel Kesiagaan Normalisasi Drainase di Jalan Yos Sudarso Medan

Ketua PKK Kota Medan Airin Rico Waas Turun ke Kwala Bekala, Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Banjir

Rico Waas Pimpin Langsung Rapat Evaluasi Banjir dan Bersiap Hadapi Cuaca Buruk 1-9 Desember