DPRD Sumut Kolaborasi dengan UISU dan Sejumlah OPD Bahas Raperda Pertanian Organik

POSMETRO MEDEN, Medan -

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Sumatera Utara menggelar rapat kerja dan dengar pendapat bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), lembaga akademik, dan organisasi petani dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanian Organik, Jumat (17/10/2025) di Aula Lt.2 Gedung Bapemperda DPRD Sumut.

Rapat ini turut dihadiri oleh perwakilan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumut, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Biro Hukum Setdaprovsu, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang), serta Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumut.

Selain unsur pemerintah, hadir pula organisasi petani seperti DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sumut, DPW Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (PERHIPTANI) Sumut, Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Sumut, serta pihak akademisi dari Universitas Islam Sumatera Utara (UISU).

Sementara dari DPRD Sumut, rapat dipimpin langsung oleh Ketua Bapemperda Darma Putra Rangkuti, didampingi para anggota Ahmad Hadian, Aripay Tambunan, Usman Jakfar, Manaek Hutasoit, dan Palacheta Subies Subianto.

Dalam rapat tersebut, pembahasan berfokus pada penyempurnaan Naskah Akademik dan Raperda Pertanian Organik, yang diharapkan menjadi dasar hukum dalam mendorong pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan di Sumatera Utara.

Ketua Bapemperda DPRD Sumut, Darma Putra Rangkuti, mengatakan bahwa Raperda Pertanian Organik ini tidak hanya penting dari sisi produksi, tetapi juga untuk menjaga kesehatan tanah, ekosistem, serta keberlanjutan sumber daya alam.

"Raperda ini tidak hanya soal hasil panen, tapi juga tentang bagaimana menjaga keseimbangan alam dan menjamin masa depan pertanian yang sehat. Kami ingin Sumatera Utara menjadi provinsi yang mampu mengelola pertaniannya dengan bijak dan berkelanjutan," ujar Darma Putra Rangkuti.

Lebih lanjut, Darma menjelaskan bahwa penyusunan Raperda ini mengacu pada berbagai regulasi nasional, seperti UUD 1945 Pasal 33 ayat (3), UU Pangan, UU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, dan Peraturan Menteri Pertanian tentang Sistem Pertanian Organik.

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunannya meliputi aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis, agar kebijakan yang lahir benar-benar sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah.

Darma menegaskan, kehadiran berbagai unsur seperti OPD, organisasi petani, dan kalangan akademisi menjadi bukti nyata bahwa proses penyusunan regulasi di DPRD Sumut berjalan inklusif dan partisipatif.

"Kita ingin memastikan bahwa Raperda ini lahir dari masukan berbagai pihak — mulai dari praktisi lapangan, akademisi, hingga petani itu sendiri. Dengan begitu, hasilnya nanti bisa benar-benar dirasakan manfaatnya," tambahnya.

Raperda Pertanian Organik ini sendiri terdiri dari enam bab dan 47 pasal, mencakup pengaturan kelembagaan, tata kelola sumber daya, serta peran aktif pelaku usaha dan masyarakat tani. Implementasinya akan melibatkan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan dan Peternakan, serta Badan Standarisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Sumut dan Kementerian Pertanian RI.

Rapat tersebut ditutup dengan kesepakatan untuk melanjutkan pembahasan lanjutan guna memperkuat substansi naskah akademik serta menyempurnakan pasal-pasal dalam Raperda, agar selaras dengan kondisi riil di lapangan dan arah pembangunan pertanian Sumatera Utara ke depan.( Red)