Masalah Kadis Terjerat Hukum, Rico Waas: " Serahkan Sepenuhnya pada Kejari Medan Selesaikan"

POSMETRO MEDAN, Medan Penetapan dua kepala dinas Pemerintah Kota Medan sebagai tersangka dugaan korupsi Medan Fashion Festival (MFF) 2024 menjadi pukulan keras bagi Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas. Rico menegaskan Pemko Medan tidak akan memberikan bantuan hukum kepada kedua pejabat tersebut.

Rico mengatakan keputusan itu diambil sebagai bentuk pembelajaran dan penegasan integritas di lingkungan Pemko Medan. Ia juga menegaskan bahwa seluruh proses hukum sepenuhnya diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Medan.

"Harus diikuti prosesnya. Mereka harus ikut prosesnya. Ini pembelajaran untuk ruang hukum kita. Masyarakat juga menanti kepastian hukum yang dilaksanakan di Pemko Medan. Kami percaya Kejaksaan membawa proses hukum yang profesional," kata Rico kepada wartawan, Senin (17/11/2025).

Pemko Mulai Proses Penonaktifan Dua Kadis

Selain itu, Rico menyebut pihaknya sudah memulai proses administrasi untuk menentukan status kepegawaian dua pejabat yang ditetapkan sebagai tersangka, yakni Kadis Koperasi UKM Perindag Benny Iskandar Nasution serta Kadishub Erwin Saleh.

"Kepegawaian kami sudah mengajukan proses, konsultasi ke BKN. Ini proses bagaimana penonaktifannya agar sesuai prosedur. OPD harus tetap berjalan dan akan segera ditunjuk penggantinya," ujarnya.

Hingga saat ini, Kejaksaan telah menahan Benny Iskandar Nasution serta pihak rekanan CV Global Mandiri berinisial MH. Sementara itu, Erwin Saleh belum ditahan karena tidak hadir memenuhi panggilan pemeriksaan.

Rico menilai kasus tersebut merupakan peringatan penting bagi seluruh ASN agar tidak bermain-main dengan kewenangan.

"Ini tamparan penting bagi semua pejabat dan ASN. Kami tidak akan menolerir penyimpangan. Mari bekerja dengan integritas dan profesionalisme," tegasnya.

Ia juga memerintahkan Inspektorat agar meningkatkan pengawasan internal supaya kasus serupa tidak terulang.

Status Kepegawaian: Menunggu Surat Penahanan

Kepala BKPSDM Kota Medan Subhan Fajir Harahap menjelaskan bahwa proses administrasi kedua kadis masih menunggu dokumen resmi dari Kejari Medan.

"PNS yang ditahan karena menjadi tersangka diberhentikan sementara. Pemberhentian berlaku sejak adanya surat penahanan dari pejabat berwenang," jelas Subhan.

Selama diberhentikan sementara, PNS tidak menerima gaji penuh, melainkan 50% dari penghasilan terakhir.

Hingga Jumat (14/11/2025) pukul 10.27 WIB, BKPSDM mengaku belum menerima surat penahanan dari Kejaksaan.

"Kami sudah koordinasi dengan Inspektorat untuk mendapatkan surat tersebut sebagai dasar proses selanjutnya. Termasuk penunjukan PLH untuk kedua dinas," ujarnya.(ATN)