Jumat, 13 November 2026

Kinerja Perumda Tirtanadi Merosot, Dugaan Praktik Mafia Proyek Kian Menguat

Administrator C
Faliruddin Lubis - Selasa, 25 November 2025 10:17 WIB
Kinerja Perumda Tirtanadi Merosot, Dugaan Praktik Mafia Proyek Kian Menguat
IST
Perumda Tirtanadi.

POSMETRO MEDAN,Medan– Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi, salah satu BUMD paling strategis milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kembali berada di bawah sorotan tajam.

Di tengah perannya yang vital sebagai penyedia air bersih dan pengolah air limbah, serangkaian temuan dan kritik pedas menempatkan perusahaan ini dalam pusaran persoalan serius terkait tata kelola, kebocoran pendapatan, hingga dugaan praktik-praktik tidak sehat di internal perusahaan.

Sebagai BUMD yang telah berdiri sejak era kolonial dan dikenal sebagai model pengelolaan air minum di luar Jakarta, Tirtanadi seharusnya menjadi pondasi penting bagi stabilitas ekonomi dan kesehatan masyarakat Sumut.

Baca Juga:

Dengan lebih dari 540 ribu sambungan aktif dan kapasitas produksi 7.300 liter per detik, perusahaan ini sejatinya memiliki potensi kontribusi luar biasa terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, kenyataan di lapangan jauh dari ideal.

Pengamat kebijakan publik, Elfenda Ananda, menyebut potensi bisnis PerumdaTirtanadi sebenarnya mampu menghasilkan hingga Rp2 triliun per tahun. Namun angka itu sulit tercapai karena masalah klasik yang tak kunjung dituntaskan: tingginya tingkat kehilangan air atau Non-Revenue Water (NRW).

Baca Juga:

"NRW Tirtanadi mencapai 38%, padahal standar nasional berada jauh di bawah itu. Setiap persen air yang hilang punya nilai finansial signifikan," kata Elfenda.

Kebocoran ini bukan hanya soal teknis, tetapi juga mencerminkan potensi inefisiensi dan lemahnya pengawasan internal.

Kritik lantang juga datang dari Ketua Komisi A DPRD Sumut sekaligus anggota Badan Anggaran, Prof. Dr. H. Usman Jakfar, Lc., MA, yang menilai direksi Tirtanadi gagal mengoptimalkan potensi ekonomi perusahaan.

Usman bahkan memberikan ultimatum keras, "Jika direksi tidak mampu memperbaiki kinerja dan menutup kebocoran pendapatan, sebaiknya mengundurkan diri."

Elfenda menegaskan bahwa kritik legislatif tersebut harus ditindaklanjuti dengan langkah nyata.

Halaman:
Tags
beritaTerkait
Dewan Peduli Negeri Desak BPK Audit Pengadaan Meteran Air Tirtanadi Senilai Rp20 Miliar
Pengusaha Konstruksi Lokal Bersama PERMADA Turun ke Jalan
Proyek Revitalisasi SDN 107436 Rumah Lengo Kecamatan STM Hulu Dipertanyakan
Sekda Deli Serdang Letakkan Batu Pertama Empat Proyek Infrastruktur di Sunggal
Pekerja Proyek Kantor Imigrasi di Asahan Diduga Tidak Memiliki SOP K3
Ketua Gapensi Langkat Kecewa Sikap Plh Kadis Pendidikan, Singgung Isu Fee Proyek 17 Persen
komentar
beritaTerbaru