Di luar gedung legislatif, tekanan publik juga semakin menguat. Gerakan Masyarakat Peduli Air Minum (GM-PAM) turun ke jalan menuntut audit menyeluruh terhadap keuangan Tirtanadi.
Mereka juga mendesak pengungkapan dugaan praktik mafia proyek, termasuk potensi manipulasi dalam pengadaan barang/jasa yang diduga menggerus PAD dari sektor air bersih.
Baca Juga:
Dalam orasinya, massa menilai bahwa, "Aliran uang publik turut mengalir ke pihak-pihak yang tidak berhak melalui skema proyek tertentu."
Selain persoalan teknis dan keuangan, Tirtanadi juga disebut-sebut terseret dalam pusaran kepentingan politik daerah.
Baca Juga:
Elfenda menilai ada indikasi bahwa Tirtanadi kerap dijadikan tempat "parkir" bagi loyalis politik dan tim sukses Pilkada, termasuk dugaan jual beli jabatan internal serta penerimaan tenaga kontrak yang tidak transparan.
"Ini memperkuat indikasi lemahnya tata kelola dan akuntabilitas. Jika benar terjadi, ini bukan hanya melanggar etika, tetapi berpotensi merugikan daerah," tegasnya.
Situasi tersebut, menurut para analis kebijakan, menciptakan potensi konflik kepentingan antara jajaran direksi, pejabat teknis, hingga kontraktor dan pemasok proyek. Akibatnya, fokus utama perusahaan sebagai penyedia layanan publik menjadi terabaikan.
Padahal, air bersih merupakan kebutuhan dasar yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat dan pembangunan daerah.
Dengan semua persoalan yang bermunculan, mulai dari NRW tinggi, dugaan praktik curang internal, hingga intervensi politik, Tirtanadi dinilai belum menjalankan perannya secara optimal.
Padahal, secara teknis dan ekonomi, perusahaan ini memiliki semua syarat untuk menjadi BUMD unggulan.(REZ)
Tags
beritaTerkait
komentar