POSMETRO MEDAN,MEDAN - Yulhasni, dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materiil Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai kemajuan besar bagi dunia jurnalistik nasional. Menurutnya, putusan ini mempertegas posisi wartawan sebagai profesi yang dilindungi dalam menjalankan fungsi kontrol sosial, bukan objek yang mudah dikriminalisasi.
Ia menegaskan bahwa karya jurnalistik tidak dapat serta-merta diproses melalui jalur pidana atau perdata tanpa terlebih dahulu menempuh mekanisme pers. "Putusan MK ini menegaskan bahwa sengketa pemberitaan harus diselesaikan melalui hak jawab, hak koreksi, dan penilaian Dewan Pers. Ini adalah bentuk perlindungan nyata bagi wartawan yang bekerja secara profesional dan beritikad baik," kata Yulhasni.
Lebih lanjut, Yulhasni menyebut putusan tersebut sebagai penegasan penting terhadap prinsip berpikir merdeka dalam jurnalisme. Menurutnya, wartawan tidak boleh bekerja di bawah tekanan rasa takut terhadap ancaman hukum yang berlebihan. "Kemerdekaan pers hanya bisa tumbuh jika negara hadir melindungi wartawan, bukan membiarkan mekanisme hukum dilompati yang justru membuka ruang kriminalisasi," ujar mantan wartawan ini.
Baca Juga:
Ia menambahkan, penguatan mekanisme pers sebagaimana ditegaskan MK akan berdampak langsung pada kualitas demokrasi. "Pers yang merdeka adalah prasyarat demokrasi yang sehat. Jika wartawan dilindungi, maka publik memperoleh informasi yang jujur, kritis, dan bertanggung jawab," pungkas Yulhasni.
Yulhasni, dosen Ilmu Komunikasi FISIP UMSU, menilai putusan Mahkamah Konstitusi ini sebagai kemajuan luar biasa bagi dunia pers Indonesia. Menurutnya, MK telah menegaskan kembali prinsip dasar kemerdekaan pers yang selama ini kerap tergerus oleh praktik kriminalisasi terhadap wartawan.
Baca Juga:
"Putusan ini memberi pesan kuat bahwa karya jurnalistik tidak bisa diperlakukan sama dengan perbuatan pidana biasa. Wartawan harus diberi ruang untuk berpikir merdeka, bekerja secara profesional, dan tidak hidup dalam bayang-bayang ancaman hukum," ujarnya.
Ia menekankan bahwa kewajiban menempuh mekanisme pers—seperti hak jawab, hak koreksi, dan penilaian Dewan Pers—sebelum masuk ke ranah pidana atau perdata merupakan bentuk perlindungan konstitusional yang nyata.
"Negara tidak boleh absen. Negara harus hadir melindungi wartawan yang bekerja dengan itikad baik, bukan justru membiarkan aparat melompati mekanisme etik dan langsung menyeret jurnalis ke meja hijau," tegas Yulhasni.
Menurutnya, putusan MK ini sekaligus memperkuat fungsi pers sebagai pilar demokrasi dan alat kontrol sosial. "Jika wartawan terus dikriminalisasi, maka yang terancam bukan hanya pers, tetapi juga hak publik atas informasi," pungkasnya. (rel)
Kurang dari 48 Jam, Pelaku Curanmor di Gunung Malela Berhasil Ditangkap Polisi.
Peristiwa 3 jam lalu
POSMETRO MEDANMedan, Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkimcataru) menggel
Medan 3 jam lalu
POSMETRO MEDAN Medan, Pemerintah Kota Medan terus memperkuat upaya penyelamatan dan perlindungan aset wakaf guna memastikan tanah yang di
Medan 3 jam lalu
Peringatan tak Diindahkan, Pemkab Samosir Stop Lagi Operasional Dua Gedung Usaha.
Sumut 3 jam lalu
Polres Humbang Hasundutan melaksanakan pengamanan di sejumlah bank.
Sumut 3 jam lalu
Polres Sibolga Tangkap Seorang Pria Bawa Senjata Tajam.
Peristiwa 4 jam lalu
Masyarakat Desa Tanjung Pamah Terima sosialisasi mitigasi bencana dari Polsek Laubaleng.
Sumut 4 jam lalu
POSMETRO MEDAN, Padangsidimpuan Prestasi membanggakan kembali ditorehkan MAN 1 Padangsidimpuan di tingkat nasional. Tim Lomba Cerdas Cer
Sumut 7 jam lalu
POSMETRO MEDAN, Tanjung Morawa Sebanyak 67 atlet penyandang disabilitas menunjukkan kemampuan dan bersaing meraih prestasi dalam Nationa
Sport 8 jam lalu
Deli Serdang Perkuat Pelayanan Publik yang Responsif PascabencanaPOSMETRO MEDAN, Medan Semangat Gerakan Nasional Pelayanan Publik (GNPP)
Sumut 8 jam lalu
