Eksekusi Rumah di Komplek Damai Indah Picu Polemik, Warga Mengaku 20 Tahun Tinggal Tanpa Masalah, Lurah Sebut Sudah Lewati SP1–SP3

Setelah SP3 diberikan, Satpol PP juga memberikan masa pemberitahuan dua hari kepada penghuni untuk mengosongkan rumah atau mengajukan keberatan.

"Selama dua hari itu ditunggu, kalau mau ajukan banding atau keberatan bisa disampaikan ke OPD terkait atau Satpol PP. Tapi sampai hari eksekusi tidak ada pengajuan," jelas Taufik.

Baca Juga:

• Gagal Lolos PPDB, Ortu Calon Siswa SMAN 1 Medan Ukur Jarak Sekolah ke Alamat Rumah
• Ternyata! Dua Bang Jago Penganiaya Ibu Hamil dan Suaminya di Terowongan Tembung Abang Adik

Ia juga mengungkapkan bahwa sebelumnya sempat ada upaya mediasi antara penghuni rumah dan pengurus lingkungan kompleks terkait kemungkinan pemberian tali asih dari warga. Namun rencana tersebut tidak menemukan kesepakatan.

"Katanya dulu sempat dihubungkan dengan tokoh yang dituakan di komplek. Ada rencana tali asih dari iuran warga, tapi pihak rumah meminta hampir di atas Rp10 juta. Mungkin pihak komplek tidak sanggup sampai sebesar itu, akhirnya tidak jadi," katanya.

Baca Juga:

• Polemik Hotel Peserta AFF U-19, Amiruddin Minta PSSI Sumut Introspeksi Diri
• Terkait Piala AFF U-19, HMI Cabang Medan Apresiasi Langkah Pemko Medan: PSSI Jangan Jadikan Pemko Medan Tumbal Kegiatan.

Saat eksekusi berlangsung, Taufik mengaku masih berupaya memberikan ruang kompromi agar bangunan tidak dihancurkan sepenuhnya.

"Saya bermohon supaya tidak dihancurkan total. Masih ada sisa dua bagian luar rumah. Saya minta diberikan waktu empat hari untuk pengosongan atau dibongkar sendiri oleh mereka," ujarnya.

Dalam proses pembongkaran tersebut, aliran listrik di rumah itu juga langsung diputus oleh pihak PLN.

"Memang kemarin waktu eksekusi listrik langsung diputus oleh PLN. Karena mereka sudah tahu itu bukan bangunan resmi, jadi sulit untuk diajukan kembali," katanya.

Kasus penertiban ini pun memunculkan perdebatan di tengah masyarakat. Di satu sisi pemerintah menegaskan tindakan dilakukan sesuai aturan dan prosedur hukum, namun di sisi lain muncul sorotan terkait aspek kemanusiaan, terutama bagi keluarga yang harus kehilangan tempat tinggal setelah puluhan tahun bermukim di lokasi tersebut. (Dam)

Gagal Lolos PPDB, Ortu Calon Siswa SMAN 1 Medan Ukur Jarak Sekolah ke Alamat Rumah

Ternyata! Dua Bang Jago Penganiaya Ibu Hamil dan Suaminya di Terowongan Tembung Abang Adik

Polemik Hotel Peserta AFF U-19, Amiruddin Minta PSSI Sumut Introspeksi Diri

Terkait Piala AFF U-19, HMI Cabang Medan Apresiasi Langkah Pemko Medan: PSSI Jangan Jadikan Pemko Medan Tumbal Kegiatan.

Ketua PN Medan Lantik 12 PNS, Tegaskan Integritas dan Disiplin Harga Mati

Warga Perbatasan Medan-Deli Serdang Merasa Dianaktirikan, Pemko Medan Didorong Segera Bertindak