KPK Sikat 12 Bupati, Tapi Gubernur Belum Ada yang Tersentuh

Menurut Fitroh, setiap tindakan hukum harus berdiri di atas bukti yang kuat dan mengikuti prosedur. KPK tidak boleh memaksakan penangkapan tanpa dasar pembuktian yang memadai.

Baca Juga:

• Ketua Gapensi Langkat Kecewa Sikap Plh Kadis Pendidikan, Singgung Isu Fee Proyek 17 Persen
• Deli Serdang Targetkan Bangun 501 Ruang Kelas Baru pada 2027

"Jangan sampai kemudian kami melakukan penegakan hukum tapi melanggar hukum," ujarnya.

Baca Juga:

• Pemkab Deli Serdang dan APINDO Perkuat Komunikasi, Dorong Kepatuhan dan Kemudahan Berusaha
• Pemkab Deli Serdang Terima Mobil Penunjang dari Program TJSL BRI

Fitroh juga membantah tudingan bahwa KPK sengaja melindungi gubernur atau pejabat tertentu.

"Jadi bukan berarti kami melindungi gubernur atau melindungi orang-orang yang seharusnya kami upaya paksa tapi kami tidak lakukan. Jadi tergantung kecukupan alat bukti," tegasnya.

Rangkaian OTT KPK pada 2026 tidak hanya menyasar pemerintah daerah.

Operasi juga menjerat pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pengadilan, Badan Pemeriksa Keuangan, serta aparatur sipil negara.

Ketua Gapensi Langkat Kecewa Sikap Plh Kadis Pendidikan, Singgung Isu Fee Proyek 17 Persen

Deli Serdang Targetkan Bangun 501 Ruang Kelas Baru pada 2027

Pemkab Deli Serdang dan APINDO Perkuat Komunikasi, Dorong Kepatuhan dan Kemudahan Berusaha

Pemkab Deli Serdang Terima Mobil Penunjang dari Program TJSL BRI

Bupati Perkuat Kolaborasi Kemaritiman dan Pencegahan Narkoba

Pimpin Apel, Bupati Ajak ASN Deli Serdang Doakan ASN Jayawijaya yang Gugur