Menurut Fitroh, setiap tindakan hukum harus berdiri di atas bukti yang kuat dan mengikuti prosedur. KPK tidak boleh memaksakan penangkapan tanpa dasar pembuktian yang memadai.
Baca Juga:
"Jangan sampai kemudian kami melakukan penegakan hukum tapi melanggar hukum," ujarnya.
Baca Juga:
Fitroh juga membantah tudingan bahwa KPK sengaja melindungi gubernur atau pejabat tertentu.
"Jadi bukan berarti kami melindungi gubernur atau melindungi orang-orang yang seharusnya kami upaya paksa tapi kami tidak lakukan. Jadi tergantung kecukupan alat bukti," tegasnya.
Rangkaian OTT KPK pada 2026 tidak hanya menyasar pemerintah daerah.
Operasi juga menjerat pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pengadilan, Badan Pemeriksa Keuangan, serta aparatur sipil negara.
Operasi Pekat Toba 2026 Satreskrim Polres Labusel Ringkus terduga pelaku Togel di Torgamba.
Peristiwa 2 jam lalu
Sinergi TNI, Polri dan instansi kehutanan memperkuat pengamanan hutan KHDTK Pondok Buluh
Sumut 2 jam lalu
Bhabinkamtibmas Polsek Siantar Timur mengecek lahan jagung petani binaan di Jalan Pattimura Ujung.
Sumut 2 jam lalu
KPK Sikat 12 Kepala Daerah di level Bupati, Tapi Gubernur Belum Ada
Peristiwa 3 jam lalu
Patroli Siskamling Koramil 12/Saribu Dolok Bersama Komduk, Perkuat Keamanan Malam dan Cegah Aksi Kriminalitas di Wilayah Silimakuta
Sumut 3 jam lalu
Shanaz Khairuz Putri Lauzia Dari Dunia Jurnalistik Menuju Politik dan Bisnis untuk Memberi Dampak Lebih Besar.
Profil 3 jam lalu
POSMETRO MEDAN, Medan Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo SS, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam menduku
Sumut 3 jam lalu
Aksi Pungutan Liar Kendaraan di Kawasan Pantai Binasi Ditindak Polisi
Peristiwa 3 jam lalu
Tim Gabungan Satresnarkoba dan Polsek Medan Baru Ungkap Gudang Penyimpanan 5 Kilogram Sabu Jaringan CinaMalaysiaIndonesia
Medan 3 jam lalu
POSMETRO MEDAN, Jakarta Ketua Dekranasda Kabupaten Deli Serdang, Jelita Asri Ludin Tambunan, bersama Wakil Ketua Dekranasda Deli Serdang,
Sumut 3 jam lalu
