KPK Sikat 12 Bupati, Tapi Gubernur Belum Ada yang Tersentuh

Menurut Fitroh, setiap tindakan hukum harus berdiri di atas bukti yang kuat dan mengikuti prosedur. KPK tidak boleh memaksakan penangkapan tanpa dasar pembuktian yang memadai.

Baca Juga:

• Lom Lom Suwondo Turun ke Lokasi Remaja Hanyut, Dorong Pencarian Lebih Maksimal
• Jaga Tradisi dan Tarik Wisatawan, Lom Lom Dorong Kerja Tahun Lubuk Pakam Jadi Agenda Budaya Unggulan

"Jangan sampai kemudian kami melakukan penegakan hukum tapi melanggar hukum," ujarnya.

Baca Juga:

• Pemkab Deli Serdang–Polda Sumut Sinergikan Jumat Asri dan Green Policing untuk Rawat Lingkungan
• Ketua Komite II DPD RI dan Bupati Karo Letakkan Batu Pertama di Desa Gurusinga

Fitroh juga membantah tudingan bahwa KPK sengaja melindungi gubernur atau pejabat tertentu.

"Jadi bukan berarti kami melindungi gubernur atau melindungi orang-orang yang seharusnya kami upaya paksa tapi kami tidak lakukan. Jadi tergantung kecukupan alat bukti," tegasnya.

Rangkaian OTT KPK pada 2026 tidak hanya menyasar pemerintah daerah.

Operasi juga menjerat pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pengadilan, Badan Pemeriksa Keuangan, serta aparatur sipil negara.

Lom Lom Suwondo Turun ke Lokasi Remaja Hanyut, Dorong Pencarian Lebih Maksimal

Jaga Tradisi dan Tarik Wisatawan, Lom Lom Dorong Kerja Tahun Lubuk Pakam Jadi Agenda Budaya Unggulan

Pemkab Deli Serdang–Polda Sumut Sinergikan Jumat Asri dan Green Policing untuk Rawat Lingkungan

Ketua Komite II DPD RI dan Bupati Karo Letakkan Batu Pertama di Desa Gurusinga

Tracing TB Terbaik Nasional, Wamenkes Apresiasi Inovasi PAS JEMPOL Deli Serdang

Bupati Resmikan Jalan Kompos Menuju Pasar V Paya Bakung, Konektivitas Sunggal–Hamparan Perak Semakin Terbuka