KPK Sikat 12 Bupati, Tapi Gubernur Belum Ada yang Tersentuh

POSMETRO MEDAN- KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sudah menggelar 18 operasi tangkap tangan sepanjang 2026.

Sebanyak 12 kepala daerah terjaring, mayoritas bupati dan wali kota.

Kasus terbaru menyeret Bupati Pemalang Anom Widiyantoro yang diamankan pada 28 Juli 2026.

Baca Juga:

• Deli Serdang Tuan Rumah Liga Voli Pelajar Sumut, Perebutkan Piala Gubernur
• Bupati Humbahas Oloan Nababan Buka Pelatihan dan Verifikasi Masyarakat Hukum Adat

Meski penindakan terhadap kepala daerah berlangsung masif, belum ada satu pun gubernur yang ditangkap melalui OTT tahun ini.

Baca Juga:

• Lom Lom Suwondo Turun ke Lokasi Remaja Hanyut, Dorong Pencarian Lebih Maksimal
• Jaga Tradisi dan Tarik Wisatawan, Lom Lom Dorong Kerja Tahun Lubuk Pakam Jadi Agenda Budaya Unggulan

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menegaskan bahwa lembaganya tetap menyelidiki dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah gubernur. Namun, penangkapan belum dilakukan karena bukti yang dikantongi penyidik dinilai belum mencukupi.

"Bukan berarti di level gubernur enggak ada. Juga ada. Hanya saja alat bukti untuk kemudian bisa dilakukan penangkapan belum cukup," kata Fitroh di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Kamis (30/7/2026)-- seperti diwartakan dari sebuah postingan anonim facebook @Geo Genius yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Jumat 31 Juli 2026.

Menurut Fitroh, setiap tindakan hukum harus berdiri di atas bukti yang kuat dan mengikuti prosedur. KPK tidak boleh memaksakan penangkapan tanpa dasar pembuktian yang memadai.

"Jangan sampai kemudian kami melakukan penegakan hukum tapi melanggar hukum," ujarnya.

Fitroh juga membantah tudingan bahwa KPK sengaja melindungi gubernur atau pejabat tertentu.

"Jadi bukan berarti kami melindungi gubernur atau melindungi orang-orang yang seharusnya kami upaya paksa tapi kami tidak lakukan. Jadi tergantung kecukupan alat bukti," tegasnya.

Rangkaian OTT KPK pada 2026 tidak hanya menyasar pemerintah daerah.

Operasi juga menjerat pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pengadilan, Badan Pemeriksa Keuangan, serta aparatur sipil negara.

Dari catatan POSMETRO MEDAN, sejumlah kepala daerah yang terjaring diantaranya Wali Kota Madiun Maidi, Bupati Pati Sudewo, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Bupati Muara Enim Edison, Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby, bupati-langkat-syah-afandin-diott-kpk-nih-sikap-tegas-pan/" target="_blank">Bupati Langkat, Syah Afandin, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini, dan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebut kinerja penindakan pada Semester I 2026 meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Jumlah perkara yang dilimpahkan ke pengadilan naik dari 46 perkara pada Semester I 2025 menjadi 76 perkara pada Semester I 2026.

KPK menegaskan penindakan tidak berhenti pada penangkapan, tetapi dilanjutkan hingga persidangan serta pemulihan kerugian negara melalui pengembalian aset.***

Deli Serdang Tuan Rumah Liga Voli Pelajar Sumut, Perebutkan Piala Gubernur

Bupati Humbahas Oloan Nababan Buka Pelatihan dan Verifikasi Masyarakat Hukum Adat

Lom Lom Suwondo Turun ke Lokasi Remaja Hanyut, Dorong Pencarian Lebih Maksimal

Jaga Tradisi dan Tarik Wisatawan, Lom Lom Dorong Kerja Tahun Lubuk Pakam Jadi Agenda Budaya Unggulan

Pemkab Deli Serdang–Polda Sumut Sinergikan Jumat Asri dan Green Policing untuk Rawat Lingkungan

Ketua Komite II DPD RI dan Bupati Karo Letakkan Batu Pertama di Desa Gurusinga