Alamak! Diduga Sarat Kongkalikong, Aktivis Desak Pembatalan Tender Jembatan di Jalan Wahidin Medan

POSMETRO MEDAN, Medan – Proses tender pembangunan jembatan di Jalan Wahidin, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, menuai sorotan. Tender senilai Rp7,2 miliar yang diumumkan pada 12 Maret 2025 itu diduga penuh kejanggalan dan sarat praktik pengaturan.

Proses lelang yang dimulai pada 3 Maret dan diumumkan pada 12 Maret 2025 pukul 17.00 WIB diduga sengaja diatur agar menguntungkan PT Talenta Kreasi Nusantara.

Perusahaan ini baru memperoleh Sertifikat Badan Usaha (SBU) dari Asosiasi PT Serbu Konstruksi Mandiri pada 7 Maret 2025, hanya beberapa hari sebelum pengumuman tender. Hal ini memunculkan dugaan bahwa jadwal tender disesuaikan dengan waktu terbitnya SBU tersebut.

Baca Juga:

• Ribuan Orang Turun ke Jalan, Legenda AC Milan Franco Baresi Tutup Usia 66 Tahun
• Astaga! Bayi Baru Lahir Dibuang di Tepi Sungai di Asahan

Sejumlah syarat dalam dokumen tender juga dianggap tidak objektif dan menyulitkan peserta lain.

Salah satunya adalah kewajiban melampirkan surat dukungan pabrikan untuk pracetak voided slab bentang 9,10 meter yang dibubuhi materai Rp10.000.

Baca Juga:

• Eksekutor Ngaku Dibayar Rp90 Juta Oleh Adik Kandung Korban
• Malam Jumat: Singapura vs Indonesia, Pembuktian Sihir John Herdman!

Anehnya, surat dukungan ini hanya bisa diperoleh dari satu pemasok, yaitu PT WIKA, yang diduga hanya memberikan dukungan kepada pihak tertentu.

PT Talenta Kreasi Nusantara diketahui baru berdiri pada 21 Februari 2024. Meskipun memiliki dua SBU untuk pekerjaan bangunan sipil, pengalaman perusahaan ini dianggap belum memadai untuk menangani proyek sebesar ini.

Kemenangan perusahaan tersebut memunculkan pertanyaan tentang integritas tim Pokja Pemilihan dalam menilai kelayakan peserta.

Para aktivis dan pegiat jasa konstruksi mendesak Wali Kota Medan, Rico Wass, untuk segera membatalkan hasil tender tersebut. Salah satunya penggiat pengawasan, Erwin Simanjuntak.

Dia menyebut bahwa pelanggaran ini berpotensi merugikan keuangan daerah dan harus disikapi dengan tindakan hukum yang tegas.

Dugaan persekongkolan dalam proses tender ini dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Selain merugikan Kota Medan secara finansial, praktik ini juga mengancam transparansi dan keadilan dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Pokja harusnya bekerja secara objektif, bukan malah berpihak pada perusahaan tertentu. Kami minta Wali Kota turun tangan dan hentikan mafia proyek yang terus berkembang,” ujar Palentino, tambah salah satu aktivis yang turut menyoroti masalah ini kepada wartawan, Senin (7/4/2025) lalu.

Masyarakat pun berharap agar Pemko Medan segera menindaklanjuti dugaan pelanggaran ini secara serius, guna menjaga integritas dan akuntabilitas dalam proyek pembangunan infrastruktur kota.

Kepala Dinas SDABMBK Kota Medan, Gibson Panjaitan, membantah terlibat dalam dugaan persekongkolan tersebut.

“Kalau ada yang menang tapi tidak sesuai, silakan disanggah. Itu bisa menjadi dasar bagi PPK untuk meninjau ulang hasil UKPBJ,” ujarnya.

Sementara, Gibson, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Yulius Ares, belum memberikan tanggapan atas dugaan ini.

Pesan yang dikirim oleh penggiat pengawasan, Erwin Simanjuntak, melalui WhatsApp, juga tidak direspons. (wartaberita/es)

Ribuan Orang Turun ke Jalan, Legenda AC Milan Franco Baresi Tutup Usia 66 Tahun

Astaga! Bayi Baru Lahir Dibuang di Tepi Sungai di Asahan

Eksekutor Ngaku Dibayar Rp90 Juta Oleh Adik Kandung Korban

Malam Jumat: Singapura vs Indonesia, Pembuktian Sihir John Herdman!

Rico Waas Nonaktifkan Lurah AUR, Tegaskan Tak Ada Toleransi bagi Penyalahgunaan Wewenang

Perampok Kencan Sesama Jenis Lewat Aplikasi Grindr, Begini Modus dan Cara Mainnya