POSMETRO MEDAN-Ratusan warga dan perwakilan organisasi masyarakat menggelar aksi doa bersama dan penyalaan seribu lilin di Lapangan Merdeka, Minggu (30/11/2025) Malam. Mereka meminta Presiden Prabowo untuk menetapkan Bencana Nasional pasca banjir-longsor yang terjadi di tiga provinsi di Pulau Sumatra (Aceh, Sumut dan Sumbar)
Aksi ini diadakan untuk mendoakan korban bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan, serta menyuarakan kekecewaan terhadap penanganan pemerintah.
Aksi tersebut diinisiasi oleh Horas Bangso Batak (HBB) dan dihadiri berbagai elemen, termasuk Ketua Umum HBB Lamsiang Sitompul, perwakilan mahasiswa Wagi Nainggolan, Ustadz Martono, dan dari Gerakan Pemuda Islam Bang Daud.
Baca Juga:
Lamsing Sitompul menegaskan, tujuan utama aksi ini adalah untuk mendesak pemerintah pusat mengambil langkah serius dalam penanganan bencana yang telah menelan banyak korban jiwa dan menyebabkan wilayah terisolir.
"Aksi kita ini adalah dalam tujuan untuk menangani. Kita akan doakan korban-korban banjir dan tanah longsor yang terjadi di Tapanuli, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan ya. Di sini kita berdoa, kiranya arwahnya bisa tenang, diterima di sisi Tuhan yang Maha Esa, dan juga kepada keluarga bisa diberikan kekuatan," ucap Lamsiang.
Baca Juga:
Selain doa, HBB dan elemen masyarakat menyoroti lambatnya respons dan kebijakan pemerintah yang dinilai tidak transparan, terutama terkait penyebab bencana.
"Dalam hal ini kita sangat juga kecewa dengan sikap pemerintah, antara lain statemen dari Pangdam yang menyatakan penggundulan hutan. Begitu juga dari Kementerian Kehutanan yang menyatakan kejadian itu bukan disebabkan pembalakan liar, nggak ada penggundulan. Padahal nyata-nyata gundul. Kalo memang gak ada pembalakan liar, berarti pembalakan resmi lah selama ini. Berarti Kementerian Kehutanan beresmikan pembalakan-pembalakan itu," sesalnya.
Lamsing menekankan, dalih apakah penebangan hutan bersifat resmi atau tidak resmi, tidak dapat menjadi pembenaran.
"Resmi atau tidak resmi sama-sama menyebabkan bahaya longsor dan banjir. Jadi selama ini Kementerian Kehutanan itu sudah salah gitu ya. Sudah salah itu. Untuk itu kami meminta Presiden untuk mengganti Menterian Kehutanan," katanya.
Kekecewaan juga ditujukan kepada Kepala BNPB yang dinilai meremehkan situasi.
"Terus ada lagi pernyataan dari Kepala BNPB yang menyatakan seakan-akan masyarakat di tiga provinsi terlalu mendramatisir suasana. Padahal sudah ratusan orang yang meninggal, belum yang hilang, belum yang masih terisolir, yang kelaparan, yang bagaimana. Ini kan sangat miris itu," ujarnya
Lamsing Sitompul juga mempertanyakan mengapa Presiden Prabowo Subianto belum menetapkan status bencana nasional, mengingat bencana ini telah merambah tiga provinsi (Sumut, Aceh, dan Sumatera Barat) dengan jumlah korban yang signifikan.
"Begitu juga dengan segi Presiden yang tidak menetapkan ini sebagai bencana nasional. Padahal sudah tiga provinsi, Sumut, Aceh, dan Sumatera Barat, dan banyak korban. Kita minta Presiden menetapkan ini sebagai bencana nasional," tegasnya.
HBB menyayangkan tidak diturunkannya kekuatan penuh militer dalam upaya penanggulangan dan pencarian korban.
"Yang kita sesalkan, selama ini alutsista kita, pesawat-pesawat, Hercules, helikopter, dan pasukan elit, ada Kopassus, ada Kopasgat, ada pasukan Ampibi, pasukan Katak, pasukan Nantublau, segala macam yang elit-elit. Kenapa tidak diterjunkan untuk memberikan bantuan kepada korban-korban? Itu yang kita sangat sesalkan," sesalnya.
Sebagai solusi jangka panjang, Lamsing mendesak agar pemerintah menghentikan semua alih fungsi lahan dan penebangan hutan, serta mencabut izin perusahaan yang dinilai merusak ekosistem.
"Kita minta agar semua alih fungsi lahan dan penebangan hutan itu dihentikan. Terkhusus untuk TPL agar izinnya dicabut. Lahan-lahan yang sudah sempat diekskapasi, yang sempat digali-gali itu agar dihutankan kembali," pintanya.
Aksi tersebut ditutup dengan harapan agar Presiden segera menetapkan status bencana nasional dan memberikan bantuan semaksimal mungkin dengan mengerahkan seluruh kekuatan negara.(Reza)
PT Pengembangan Pertanian TaiwanIndonesia, Yuan Haichiang datang mengunjungi Kabupaten Pakpak Bharat.
Bisnis satu jam lalu
Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan mengadakan program cek kesehatan gratis dalam rangkaian perayaan HUT ke23
Sumut 2 jam lalu
Terbukti menyiksa istri siri dan mengonsums narkoba, oknum Polri berpangkat Aiptu akhirnya resmi dipecat.
Kriminal 2 jam lalu
Dandim 0207/Simalungun dan Kapolres meninjau pelayanan kesehatan dan trauma healing pascabencana.
Sumut 3 jam lalu
Sat Lantas Polres Pematangsiantar melaksanakan razia gabungan PKB tahun 2026 di Jalan Merdeka.
Sumut 3 jam lalu
Kanwil Kementerian Hukum Sumatera Utara memperkuat pembinaan dan pengawasan jabatan notaris
Sumut 4 jam lalu
Sosok Jampidsus Febrie Adriansyah, pemilik rumah di Sentul yang berisi emas 74 Kg kini berada di pusaran dugaan korupsi.
Profil 4 jam lalu
Bobby Nasution mengakui pelaku tambang ilegal menyetop aktivitas kalau tim penertiban datang, tapi petugas pergi mereka kembali beroperasi.
Sumut 5 jam lalu
Makin Panas !!! &lrmKejati Jawa Tengah menerima perintah untuk menyisir semua SPPG, termasuk milik Polri.
Inter-Nasional 5 jam lalu
Danramil Saribudolok Dampingi Kunjungan Kerja Bupati Simalungun di Nagori Siboras, Perkuat Sinergi Bangun Pelayanan untuk Masyarakat
Sumut 5 jam lalu
