Hakim Adili 12 Terdakwa Korupsi Berjamaah di Dinas PUTR Batubara
POSMETRO MEDAN, Medan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan diketuai Denny Syahputra dan Cipto Nababan, Senin(9/3/2026) mulai menyidangka
Sumut 11 menit lalu
POSMETRO MEDAN,Jakarta -- Deretan operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang awal 2026 kembali menyentil wajah pemerintahan daerah. Mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, bahkan menyindir keras dengan menyatakan bahwa sebagian kepala daerah kini hanya tinggal menunggu giliran untuk terjerat kasus korupsi.
Menurut Yudi, fenomena kepala daerah yang terseret kasus rasuah bukan lagi kejadian sporadis. Ia menyebut posisi kepala daerah memang sangat rentan disalahgunakan, terutama jika integritas pejabatnya rapuh.
"Kalau integritasnya sudah nol, tinggal menunggu waktu saja kapan tertangkap," ujar Yudi saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (10/3/2026).
Baca Juga:
Yudi, yang juga anggota Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri, mengungkapkan bahwa akar masalah bukan hanya terletak pada sistem, tetapi juga pada mentalitas pejabat tersebut. Kekuasaan besar yang dimiliki kepala daerah, ditambah akses ke anggaran dan proyek, membuka peluang besar bagi praktik korupsi.
"Tekanan finansial juga sering jadi pemicu. Banyak kepala daerah yang ingin menutup biaya politik yang besar saat pilkada, membayar utang kampanye, hingga memenuhi gaya hidup yang tidak sebanding dengan gaji resmi," katanya.
Baca Juga:
Di sisi lain, kewenangan kepala daerah sangat luas. Mulai dari pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana transfer pusat seperti DAK dan DAU, hingga pengisian jabatan strategis dan mutasi pejabat.
"Kombinasi kuasa, uang, dan kepentingan politik itu yang sering jadi pintu masuk korupsi," tambah Yudi.
Penangkapan terhadap sejumlah kepala daerah belakangan ini seharusnya menjadi alarm keras bagi pejabat lain di daerah, menurut Yudi. Ia menyinggung kasus yang menjerat Bupati Pekalongan hingga penangkapan terbaru terhadap Bupati Rejang Lebong.
Alih-alih menjadikan jabatan sebagai ladang keuntungan pribadi, para kepala daerah seharusnya mengingat bahwa mereka adalah penyelenggara negara yang terikat hukum.
Ia juga mendorong KPK untuk tidak mengendurkan operasi tangkap tangan, karena tindakan tersebut masih dinilai efektif untuk memberikan efek jera.
POSMETRO MEDAN, Medan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan diketuai Denny Syahputra dan Cipto Nababan, Senin(9/3/2026) mulai menyidangka
Sumut 11 menit lalu
POSMETRO MEDAN, Aceh Tamiang Mahasiswa Universitas Negeri Medan sedang melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dalam Program Mahas
Sumut 51 menit lalu
POSMETRO MEDAN, Labuhanbatu Balai Diklat Keagamaan Medan melaksanakan Pelatihan Penguatan Moderasi Beragama bagi Wilayah Kerja Kantor Keme
Sumut satu jam lalu
POSMETRO MEDAN, Tanjungbalai Madrasah Aliyah Negeri Tanjungbalai menunjukkan komitmen penuh dalam menyukseskan program nasional Makan Ber
Sumut 2 jam lalu
Identitas Kerangka di Sungai Batangtoru Diduga Warga yang Hilang saat Banjir.
Peristiwa 2 jam lalu
Mayat Perempuan Ditemukan di Tumpukan Sampah, Polisi Selidiki Dugaan Pembunuhan.
Peristiwa 3 jam lalu
Gelombang Kelvin dan Gelombang Rossby Ekuatorial juga diprakirakan aktif di Sumatera dan Kalimantan bagian utara
Peristiwa 3 jam lalu
TP PKK Kota Binjai Salurkan Bantuan bagi Warga Terdampak Angin Puting Beliung.
Sumut 3 jam lalu
Nilai tukar Rupiah menguat 0,37 pada Selasa 10 Maret 2026 sesi pagi.
Bisnis 3 jam lalu
Dua peristiwa kebakaran terjadi di wilayah Kota Tanjungbalai dalam dua hari berbeda.
Peristiwa 3 jam lalu