POSMETRO MEDAN,Medan- Program Perhutanan Sosial yang tengah digodok DPRD Sumatera Utara bersama Pemerintah Provinsi Sumut mendapat sorotan serius dari anggota DPRD Sumut Fraksi PAN, Yahdi Khoir Harahap.
Ia mengingatkan agar peluang masyarakat dalam mengelola kawasan hutan jangan sampai disusupi oleh "penumpang gelap".
Menurut Yahdi, kebijakan Perhutanan Sosial yang menjadi bagian dari Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Perhutanan Sosial harus dijaga agar benar-benar berpihak kepada masyarakat sekitar hutan.
Baca Juga:
"Kita berharap peluang masyarakat dalam mengelola perhutanan sosial jangan justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan kelompok tani hutan, padahal di belakangnya ada kepentingan pengusaha atau pemodal besar untuk eksploitasi," ujarnya kepada Posmetro Medan, Rabu (10/10/2025).
Pernyataan Yahdi ini menegaskan komitmen DPRD Sumut agar pengaturan perhutanan sosial nantinya tidak hanya memberikan akses legal, tetapi juga menjamin keadilan bagi masyarakat adat dan petani hutan yang selama ini hidup berdampingan dengan kawasan hutan.
Baca Juga:
Kebijakan Perhutanan Sosial sendiri merupakan program nasional yang bertujuan memberikan akses legal bagi masyarakat untuk mengelola hutan secara lestari.
Namun dalam praktiknya, tak sedikit pihak yang mencoba "menunggangi" program tersebut untuk kepentingan bisnis, terutama di wilayah yang memiliki potensi hasil hutan bukan kayu seperti rotan, madu, dan tanaman obat.
Karena itu, Yahdi menilai Ranperda ini penting untuk memperkuat pengawasan dan mencegah penyalahgunaan izin oleh pihak yang tidak berhak.
"Hutan bukan sekadar sumber ekonomi, tapi juga sumber kehidupan. Perhutanan sosial harus membawa kesejahteraan rakyat tanpa mengorbankan kelestarian hutan," tegasnya.
Sebelumnya, DPRD Sumut melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) telah melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Asahan untuk menggali masukan dari berbagai pihak, termasuk Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Sumut, Biro Hukum Setdaprovsu, serta sejumlah Balai Pengelolaan Hutan.
Kunjungan ini bertujuan memperkaya substansi Ranperda agar kebijakan yang lahir nantinya benar-benar berpihak kepada rakyat kecil dan selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Dengan peringatan Yahdi Khoir ini, DPRD Sumut diharapkan lebih waspada terhadap potensi penyimpangan dalam pelaksanaan perhutanan sosial di lapangan. Sebab, seperti dikatakan Yahdi, "Perhutanan sosial adalah hutan untuk kesejahteraan rakyat tapi hutan harus tetap lestari,"ungkapnya.(erni)
POSMETRO MEDAN,DELI SERDANG Polda Sumut melalui Polsek Tanjung Morawa Polresta Deli Serdang mengungkap kasus dugaan penyalahgunaan narko
Kriminal 4 menit lalu
Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) melalui Polres Tapanuli Tengah menunjukkan komitmennya dalam pelayanan masyarakat dengan meny
Peristiwa 13 menit lalu
Posmetro Medan, Medan Persoalan aset daerah menjadi perhatian serius Pemko Medan karena berkaitan langsung dengan optimalisasi Pendapatan A
Medan satu jam lalu
POSMETRO MEDAN, Lubuk Pakam Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo SS menerima audiensi empat siswa terbaik Kabupaten Deli Serdang ya
Sumut 2 jam lalu
Posmetro Medan, Medan Pemko Medan melalui DP3APMP2KB menggelar sosialisasi pembentukan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akse
Medan 2 jam lalu
Posmetro Medan, Medan Belawan tidak boleh terus dibayangi stigma negatif yang menghambat kemajuan kawasan maritim strategis tersebut. Pene
Medan 2 jam lalu
Posmetro Medan, Medan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas diwakili Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman, menghadiri dan mengikuti Exit Me
Sumut 2 jam lalu
Apel Pagi Dinas SDABMBK Kota Medan,Tekankan Persiapan AFF Dan APEKSI Hingga Respons Keluhan Masyarakat.
Medan 2 jam lalu
95 Warga Kelurahan Tanjung Sari Terverifikasi Calon Penerima Manfaat Bantuan PKH Medan Makmur.
Medan 3 jam lalu
Posmetro Medan, Medan Rapat Paripurna DPRD Kota Medan, Senin (18/5/2026), menjadi forum strategis bagi Pemko Medan dalam menyerap sekaligus
Medan 3 jam lalu