Giliran Gubernur Riau Terjaring OTT KPK, Kasusnya Sama Seperti di Sumut

POSMETRO MEDAN, Riau—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Provinsi Riau pada Senin (3/11/2025).

Dalam operasi senyap tersebut, penyidik KPK mengamankan 10 orang, termasuk sejumlah penyelenggara negara yang diduga terlibat dalam praktik suap terkait proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau, sama seperti kasus di Sumut beberapa waktu lalu.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya kegiatan OTT tersebut.

Baca Juga:

• Enam Bulan Berlalu Proyektil tak Kunjung Muncul, Dua DPO , Fadly Menunggu Peluru di Kakinya Diangkat
• Re-LUN Ungkap Korupsi Sebesar US$50 Juta di Balik Proyek AMI PLN, Diduga Mengalir ke Darmawan Prasodjo Cs

"Benar, ada kegiatan tangkap tangan yang dilakukan KPK di wilayah Provinsi Riau. Saat ini tim masih berada di lapangan," ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin malam (3/11/2025).

Menurutnya, para pihak yang diamankan tengah menjalani pemeriksaan awal di Riau sebelum dibawa ke Jakarta.

Baca Juga:

• Ribut!! Tender Pemprovsu Membangun Nias Utara Dimenangkan Perusahaan Penawar Harga Tertinggi
• Pemkab Deli Serdang Perkuat Kompetensi 132 Pejabat Administrator

"Dari 10 orang tersebut, beberapa merupakan penyelenggara negara. Tim akan membawa mereka ke Gedung Merah Putih KPK untuk pemeriksaan lebih lanjut, kemungkinan dijadwalkan besok," jelasnya.

Budi menambahkan, tim penindakan juga menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai, namun jumlahnya belum diungkapkan.

"Ada sejumlah uang yang diamankan, nanti akan kami update jumlah pastinya," tegasnya.

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum terhadap para pihak yang diamankan dalam operasi tersebut.

Seiring merebaknya kabar bahwa Gubernur Riau, Abdul Wahid, turut diamankan dalam OTT tersebut, Pemerintah Provinsi Riau memberikan klarifikasi resmi.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Infokom) Riau, Teza Darsa, menegaskan bahwa Gubernur tidak termasuk dalam pihak yang ditangkap.

"Informasi yang kami terima, Pak Gubernur hanya dimintai keterangan oleh penyidik KPK, bukan ditangkap," ujar Teza, Senin malam (3/11).

Ia menambahkan bahwa Pemprov Riau menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan siap mendukung penuh langkah KPK dalam memberantas korupsi.

"Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen membantu KPK dalam proses hukum ini. Kami memastikan seluruh jajaran kooperatif, termasuk dalam memberikan informasi yang dibutuhkan penyidik," kata Teza menegaskan.

Kabar OTT tersebut juga menarik perhatian pendakwah asal Riau, Ustaz Abdul Somad (UAS), yang turut memberikan klarifikasi agar masyarakat tidak termakan isu yang belum terverifikasi.

"Berita yang betul itu, Kadis PUPR dan KUPT yang kena OTT. Gubernur Riau hanya dimintai keterangan. Itu yang benar," ujar UAS.

UAS mengingatkan masyarakat untuk tetap tenang dan tidak menyebarkan kabar yang belum pasti kebenarannya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman publik.

Hingga Senin malam, aktivitas penyidik KPK masih berlangsung di Mapolda Riau. Berdasarkan pantauan sekitar pukul 20.24 WIB, tiga unit mobil yang diduga milik KPK tampak terparkir di depan Gedung Tahti Polda Riau. Lampu gedung masih menyala terang, dan sejumlah personel kepolisian berjaga di lokasi.

Salah seorang petugas kepolisian menyebutkan bahwa tim KPK telah berada di Polda Riau sejak sore hari dan langsung melakukan proses pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diamankan.

Rencananya, para pihak yang ditangkap akan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta pada Selasa (4/11/2025) untuk pemeriksaan lanjutan.(fajar)

Administrator C

Enam Bulan Berlalu Proyektil tak Kunjung Muncul, Dua DPO , Fadly Menunggu Peluru di Kakinya Diangkat

Re-LUN Ungkap Korupsi Sebesar US$50 Juta di Balik Proyek AMI PLN, Diduga Mengalir ke Darmawan Prasodjo Cs

Ribut!! Tender Pemprovsu Membangun Nias Utara Dimenangkan Perusahaan Penawar Harga Tertinggi

Pemkab Deli Serdang Perkuat Kompetensi 132 Pejabat Administrator

Sssst...KPK Bidik Dugaan Permainan Proyek di Pemko Medan

Kadishub Medan Permalukan Wali Kota Rico Waas