Dr Farid Wajdi SH, MHum ; Legal Tapi Tak Etis: Fenomena Pejabat Aktif Mengejar Jabatan Baru

POSMETRO MEDAN, Medan - Fenomena pejabat publik yang masih aktif menjabat kemudian mendaftar atau mengikuti seleksi jabatan publik lain semakin kerap terjadi.Secara hukum, praktik ini jarang menjadi persoalan, tidak ada aturan eksplisit yang mewajibkan mundur sebelum melamar jabatan lain.

"Namun, hukum formal hanyalah batas minimal. Etika publik menuntut lebih dari sekadar kepatuhan hukum, ia menuntut integritas, profesionalisme, dan kesadaran penuh terhadap dampak sosial dari setiap tindakan. Masalah paling mendasar adalah konflik kepentingan, meski sering terselubung. Pejabat aktif memiliki akses ke jaringan strategis, informasi institusional, dan pengaruh yang bisa dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi. Persepsi publik pun ikut terkikis. Seleksi yang mestinya netral dan berbasis kompetensi tampak ternodai oleh "privilege" jabatan aktif," demikian ditegaskan Founder Ethics of Care Dr Farid Wajdi SH, MHum, Selasa (18/11/2025) menyahuti adanya fenomena pejabat publik yang masih aktif menjabat kemudian mendaftar atau mengikuti seleksi jabatan publik lain di Kota Medan.

Menurut mantan anggota Komisi Yudisial RI ini, legalitas formal tidak menutup kemungkinan proses terlihat timpang, dan masyarakat bertanya: apakah jabatan publik masih dijalankan untuk kepentingan rakyat atau sekadar batu loncatan ambisi pribadi?

Baca Juga:

• Dua Tersangka Pencurian yang Menewaskan Seorang Dosen Terancam Hukuman Mati atau Seumur Hidup
• Dosen Unimed Manfaatkan Situs Kuno Abad 8 sebagai Seni Instalasi

Profesionalisme juga dipertaruhkan. Jabatan publik bukan sekadar simbol prestise; ia adalah amanah. Mengambil risiko ikut seleksi jabatan lain tanpa mundur atau cuti berarti membagi perhatian, atau lebih buruk, menempatkan ambisi pribadi di atas pelayanan publik.

"Publik berhak bertanya: apakah pejabat tersebut masih menjalankan tugas dengan penuh dedikasi? Integritas birokrasi modern diukur dari konsistensi moral dan komitmen terhadap tanggung jawab, bukan sekadar kepatuhan terhadap hukum formal," cetusnya.

Baca Juga:

• Prihatin Rendahnya Gaji Dosen Rp 3 Juta per Bulan, DPR Minta MK Kabulkan Hal Ini
• Rektor UMSU Serahkan Insentif Publikasi Dosen Sebesar Rp2,8 M

Dari perspektif etika birokrasi, lanjut Farid, praktik ini termasuk niretik, memang tidak ilegal. Tetapi menimbulkan pertanyaan moral serius. Public office bukan karena "karier berantai" yang mengutamakan posisi berikutnya tanpa memperhatikan amanah saat ini.

Mundur atau cuti sementara selama proses seleksi bukan formalitas; itu kewajiban moral untuk menegaskan prioritas publik di atas ambisi pribadi. Jika diabaikan, pejabat mengirim sinyal ambisi pribadi lebih penting daripada integritas dan kepercayaan publik.

"Di sinilah peran panitia seleksi menjadi penentu kredibilitas. Tidak cukup hanya menilai legalitas administratif, panitia harus menilai integritas peserta. Pejabat aktif yang ikut seleksi tanpa mundur atau cuti jelas menunjukkan perilaku pemburu jabatan, ambisius, dan tidak amanah dalam jabatannya sendiri," tegas alumnus S-3 di USM jurusan Hukum Islam dan lulus tahun 2014 itu.

Panitia seleksi, sambungnya, yang berani menolak peserta semacam ini bukan hanya menjaga prosedur. Tetapi menegaskan etika dan legitimasi proses. Seleksi hanya akan bermakna jika peserta fokus pada kompetensi dan integritas, bukan memanfaatkan jabatan yang sedang diemban untuk keuntungan pribadi.

Fenomena ini menyingkap satu kenyataan keras: legalitas tidak sama dengan legitimasi moral.

Dua Tersangka Pencurian yang Menewaskan Seorang Dosen Terancam Hukuman Mati atau Seumur Hidup

Dosen Unimed Manfaatkan Situs Kuno Abad 8 sebagai Seni Instalasi

Prihatin Rendahnya Gaji Dosen Rp 3 Juta per Bulan, DPR Minta MK Kabulkan Hal Ini

Rektor UMSU Serahkan Insentif Publikasi Dosen Sebesar Rp2,8 M

118 Dosen Disiapkan untuk Implementasi Pembelajaran Mendalam dan Sistem LMS Baru

Kemenag Pastikan Bayar Tunjangan Profesi Guru dan Dosen