Wisuda ke 90 Tahun 2026, Rektor: UINSU Harus Berdampak dan Berkelanjutan
POSMETRO MEDAN, Medan Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Sonny Irawan, S.IK, M.Si dalam orasi ilmiah Wisuda Sarjana Universitas Islam Negeri
Medan 2 jam lalu
POSMETRO MEDAN, Medan - Fenomena pejabat publik yang masih aktif menjabat kemudian mendaftar atau mengikuti seleksi jabatan publik lain semakin kerap terjadi.Secara hukum, praktik ini jarang menjadi persoalan, tidak ada aturan eksplisit yang mewajibkan mundur sebelum melamar jabatan lain.
"Namun, hukum formal hanyalah batas minimal. Etika publik menuntut lebih dari sekadar kepatuhan hukum, ia menuntut integritas, profesionalisme, dan kesadaran penuh terhadap dampak sosial dari setiap tindakan. Masalah paling mendasar adalah konflik kepentingan, meski sering terselubung. Pejabat aktif memiliki akses ke jaringan strategis, informasi institusional, dan pengaruh yang bisa dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi. Persepsi publik pun ikut terkikis. Seleksi yang mestinya netral dan berbasis kompetensi tampak ternodai oleh "privilege" jabatan aktif," demikian ditegaskan Founder Ethics of Care Dr Farid Wajdi SH, MHum, Selasa (18/11/2025) menyahuti adanya fenomena pejabat publik yang masih aktif menjabat kemudian mendaftar atau mengikuti seleksi jabatan publik lain di Kota Medan.
Menurut mantan anggota Komisi Yudisial RI ini, legalitas formal tidak menutup kemungkinan proses terlihat timpang, dan masyarakat bertanya: apakah jabatan publik masih dijalankan untuk kepentingan rakyat atau sekadar batu loncatan ambisi pribadi?
Baca Juga:
Profesionalisme juga dipertaruhkan. Jabatan publik bukan sekadar simbol prestise; ia adalah amanah. Mengambil risiko ikut seleksi jabatan lain tanpa mundur atau cuti berarti membagi perhatian, atau lebih buruk, menempatkan ambisi pribadi di atas pelayanan publik.
"Publik berhak bertanya: apakah pejabat tersebut masih menjalankan tugas dengan penuh dedikasi? Integritas birokrasi modern diukur dari konsistensi moral dan komitmen terhadap tanggung jawab, bukan sekadar kepatuhan terhadap hukum formal," cetusnya.
Baca Juga:
Dari perspektif etika birokrasi, lanjut Farid, praktik ini termasuk niretik, memang tidak ilegal. Tetapi menimbulkan pertanyaan moral serius. Public office bukan karena "karier berantai" yang mengutamakan posisi berikutnya tanpa memperhatikan amanah saat ini.
Mundur atau cuti sementara selama proses seleksi bukan formalitas; itu kewajiban moral untuk menegaskan prioritas publik di atas ambisi pribadi. Jika diabaikan, pejabat mengirim sinyal ambisi pribadi lebih penting daripada integritas dan kepercayaan publik.
"Di sinilah peran panitia seleksi menjadi penentu kredibilitas. Tidak cukup hanya menilai legalitas administratif, panitia harus menilai integritas peserta. Pejabat aktif yang ikut seleksi tanpa mundur atau cuti jelas menunjukkan perilaku pemburu jabatan, ambisius, dan tidak amanah dalam jabatannya sendiri," tegas alumnus S-3 di USM jurusan Hukum Islam dan lulus tahun 2014 itu.
Panitia seleksi, sambungnya, yang berani menolak peserta semacam ini bukan hanya menjaga prosedur. Tetapi menegaskan etika dan legitimasi proses. Seleksi hanya akan bermakna jika peserta fokus pada kompetensi dan integritas, bukan memanfaatkan jabatan yang sedang diemban untuk keuntungan pribadi.
Fenomena ini menyingkap satu kenyataan keras: legalitas tidak sama dengan legitimasi moral.
Pejabat yang hanya mengandalkan kepatuhan formal tanpa mempertimbangkan etika dan persepsi publik berisiko menodai reputasi diri sendiri dan institusi. Kepercayaan publik sebagai modal utama birokrasi, potensial mudah runtuh ketika ambisi pribadi tampak mengalahkan amanah publik.
"Etika publik menuntut satu hal jelas. Kepentingan publik harus selalu di atas ambisi pribadi. Jabatan berikutnya bukan alasan untuk mengorbankan tanggung jawab saat ini. Mundur atau cuti sementara bukan opsi, itu kewajiban moral," tegasnya lagi.
Dalam tata kelola publik, lanjut Farid, reputasi tidak dibeli dengan jabatan. Ia dibangun melalui konsistensi, akuntabilitas, dan keberanian menempatkan kepentingan publik di atas segalanya. Pejabat publik sejati memahami ini; yang lain hanya menodai institusi dengan ambisi tak terkendali.
"Panitia seleksi yang bijak harus tegas. Tolak pejabat aktif yang terkesan sebagai pemburu jabatan, ambisius, dan tidak amanah. Bukan sekadar menegakkan aturan. Tetapi menegaskan integritas dan etika bukan barang optional, melainkan mata uang utama dalam pelayanan publik," pungkasnya.(maldi)
POSMETRO MEDAN, Medan Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Sonny Irawan, S.IK, M.Si dalam orasi ilmiah Wisuda Sarjana Universitas Islam Negeri
Medan 2 jam lalu
POSMETRO MEDANDalam setahun (Januari hingga November 2026), Polrestabes Medan berhasil mengungkap 1.437 kasus penyalahgunaan narkoba di wi
Medan 2 jam lalu
Dalam setahun (Januari hingga November 2026), Polrestabes Medan berhasil mengungkap 1.437 kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah hukumnya.
Medan 2 jam lalu
POSMETRO MEDANMedan, Tak perlu menunggu keluhan warga, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas langsung mengambil tindakan setelah menem
Medan 4 jam lalu
POSMETRO MEDANMedan, Upaya menjaga kebersihan lingkungan sekaligus mengantisipasi genangan air terus diperkuat Pemko Medan melalui kegiat
Medan 4 jam lalu
POSMETRO MEDAN Polrestabes Medan mencatat capaian besar dalam pemberantasan narkoba selama 37 hari pelaksanaan program Quick Win Kapolri, t
Medan 5 jam lalu
Polres Labuhanbatu di bawah komando AKBP Rafli Yusuf Nugraha sukses menyabet dua penghargaan bergengsi dari Kapolda Sumut Irjen Pol Sonny
Sumut 5 jam lalu
Ada orang yang kehadirannya membuat kita percaya bahwa kebaikan masih punya tempat di dunia, di rumah besar di mana skenario tidak selalu ba
Editorial 12 jam lalu
POSMETRO MEDAN, Patumbak Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terus mendorong pembangunan infrastruktur sekaligus meningkatkan kualitas hunia
Sumut 16 jam lalu
Kapolda Sumut Bekali Karakter Generasi Muda Hukum dan Kebangsaan di SMAN 4 Medan.
Medan 23 jam lalu