Komisi IV DPR Usman Husin Minta Menhut Raja Juli Mundur: Pak Menteri Nggak Paham Kehutanan

POSMETRO MEDAN,Jakarta — Suasana rapat kerja Komisi IV DPR RI memanas saat Anggota Komisi IV, Usman Husin, menyoroti keras kinerja Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

Dalam rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (4/12/2025), Usman secara terbuka meminta Raja Juli mundur dari jabatan jika tak mampu mengatasi masalah kerusakan hutan yang kian mengkhawatirkan.

Usman menilai Raja Juli tidak memahami persoalan kehutanan yang menjadi tanggung jawabnya.

Baca Juga:

• Anggota DPR RI Dapil 3 Doli Bantu Korban Banjir Langkat
• Anggota DPRD Sumut Landen Marbun SH: Ini Misi Kemanusiaan, Bukan Politik Tak Perlu Publikasi

"Pak Menteri lihat nggak bencana Sumatera, seharusnya izin semua disetop. Pak Menteri harus jelaskan berapa tahun harus penanaman ulang dan seperti apa sebenarnya Ibu Ketua, pohon yang diameter dua meter bisa tumbuh kembali sehingga inilah tanggung jawab Pak Menteri. Pak Menteri tidak boleh lempar ke yang terdahulu," tegasnya dalam rapat.

Legislator PKB itu bahkan terang-terangan meminta Raja Juli mundur.

Baca Juga:

• Alamak! Ketua DPRD Langkat Diduga Halangi Pembangunan Puskesmas di Desa Telagah
• Banjir Membuka Borok, Hutan Menuding: Moratorium DPRD Sumut Tantang Jaringan Gelap di Balik Kayu Liar

"Kalau Pak Menteri punya hati nurani apa yang disampaikan kan Wakil Ketua, Pak Ahmad Yohan, yang tadi Pak Menteri katakan melalui ayat hadis akhirnya terjadi," ujar Usman.

"Sehingga mohon izin teman-teman Komisi IV, saya keras karena saya paling hatinya kasih sehingga saya saran Pak Menteri, kalau Pak Menteri nggak mampu, mundur aja. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan," sambungnya.

Usman kemudian menyinggung terbitnya izin pelepasan kawasan hutan di Tapanuli Selatan. Menurutnya, izin baru itu bertolak belakang dengan pernyataan Raja Juli yang mengaku tidak mengeluarkan izin penebangan.

"Kenapa saya katakan gitu? Saya contoh di Tapanuli Selatan bulan Oktober Pak Menteri keluarkan izin, Bupati sudah katakan syukur-syukur izin ditutup. Ternyata Oktober, 30 November izinnya keluar sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tidak sejalan semua Pak," jelas Usman.

Ia meminta Menhut segera fokus pada tiga provinsi terdampak banjir dan longsor serta memastikan kawasan gundul dapat direhabilitasi.

Anggota DPR RI Dapil 3 Doli Bantu Korban Banjir Langkat

Anggota DPRD Sumut Landen Marbun SH: Ini Misi Kemanusiaan, Bukan Politik Tak Perlu Publikasi

Alamak! Ketua DPRD Langkat Diduga Halangi Pembangunan Puskesmas di Desa Telagah

Banjir Membuka Borok, Hutan Menuding: Moratorium DPRD Sumut Tantang Jaringan Gelap di Balik Kayu Liar

Mangihut Sinaga: Saya Sudah Lapor Kapolda dan Wakapolda Agar Diatensi

Ketua DPRD Sitaro Sulawesi Utara Dapat Ucapan Doa dan Hormat di Usia ke-59