Sumut Krisis Listrik Lagi, Pantaskah Darmawan Prasodjo Dipertahankan Jadi Dirut PLN Pada RUPS 15 Juni Nanti?

POSMETRO MEDAN,Jakarta - Sumatera Utara terkini persis seperti era tahun 2017, dilanda krisis listrik. Faktanya, dalam sepekan terakhir, sistem elektrifikasi di sejumlah wilayah khususnya Kota Medan dan Kabupaten Deliserdang, tidak normal. Bahkan pemadaman secara masif terus terjadi hingga hari ini.

Seperti yang dituturkan Ade, warga Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai. Menurutnya, sejak peristiwa ambruknya bslasan tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV dan Saluran Udara Tegangan Extra Tinggi (SUTET) 275 kV pada Kamis (4/6/2026) lalu, sampai saat ini warga Medan terus mengalami pemadaman bergilir.

"Sampai hari ini pemadaman listrik terjadi. Tiap hari minimal 3 jam listrik padam," tuturnya.

Baca Juga:

• Wabup Deli Serdang Hadiri Musprov XII PMI Sumut, Perkuat Sinergi Pelayanan Kemanusiaan
• Kapolres Sibolga AKBP Eddy Inganta Raih Dua Penghargaan dari Kapolri

Ade juga sangat menyesalkan sejauh ini tindakan nyata kepada masyarakat yang umumnya pelanggan hanya sebatas permintaan maaf. Sedangkan listrik yang menjadi kebutuhan utama, tak kunjung normal.

"Katanya PLN bekerja extra untuk segera memulihkan sistem kelistrikan, tapi sampai sekarang tidak ada jaminan bahwa listrik akan stabil. Sejak tanggal 4 Juni kami merasakan pemadaman, jadi sudah hampir sepekan ini terjadi. Apalagi katanya proses perbaikan jaringan baru selesai tanggal 14 Juni, miris sekali," ujarnya.

Baca Juga:

• UMSU Punya WR Baru dengan tak Tinggalkan Pembeda Utama
• FST UINSU Medan Mantapkan Langkah Menuju Akreditasi Internasional ASIIN

"Dampaknya jelas, warga rugi besar. Banyak masyarakat yang mengeluh karena akibat padamannya listrik, peralatan elektronik mereka rusak, bagi peternak ayam ribuan ternaknya mati. Masak cuma minta maaf, harusnya kompensasi yang jelas diberikan PLN," imbuhnya.

Menimpali hal ini, Koordinator Relawan Listrik Untuk Negeri (Kornas Re-LUN) Teuku Yudhistira kembali mengatakan, peristiwa ini membuktikan gagalnya manajemen PT PLN (Persero) dalam menjaga keandalan listrik sehingga berdampak pada tidak nyamannya masyarakat pelanggan.

"Sebagai pelanggan yang membayar tagihan listrik setiap bulannya, tentu kita tidak mau tahu dengan kerusakan itu. Intinya kita mau listrik andal. Kan ada hak dan kewajiban. Kewajiban kita membayar tagihan, hak kita mendapat listrik andal," ungkap Yudhistira di Jakarta, Senin (8/6/2026).

Dikatakannya juga, listrik sebagai kebutuhan primer, tentu menjadi perangkat vital dalam menunjang seluruh aktivitas masyarakat.

"Era ini seluruh perangkat di rumah kan menggunakan tenaga listrik. Tapi kalau begini kejadiannya, sudah seperti zaman batu kita. Tidak usahlah PLN menggaungkan menghadirkan listrik andal kalau bolak balik byarpet," kecamnya.

Di sisi lain, Yudhistira mendesak Presiden Prabowo serius memperhatikan masalah pemadaman listrik hingga blackout yang terus berulang ini, termasuk memperhatikan soal kegagalan Direktur PLN Darmawan Prasodjo dalam mengelola BUMN strategis tersebut.

"Kita berharap presiden Prabowo peka terkait kelistrikan ini. Jangan bicara soal pembangunan pembangkit listrik sampai ribuan Mega Watt kalau pengendali PLN tidak beres bekerja. PLN sangat membutuhkan penyegaran. Salah satunya tentu mencopot Dirut Darmawan Prasodjo yang kami nilai gagal mengelola perusahaan. Semoga pada RUPS 15 Juni nanti, perubahan itu terjadi," tegas Yudhis.

Seperti diketahui, sesuai penegasan COO Danantara, Dony Oskaria, PT PLN (Persero) dijadwalkan akan melaksanakan RUPS pada 15 Juni 2026 mendatang.(REL/WIK)

Wabup Deli Serdang Hadiri Musprov XII PMI Sumut, Perkuat Sinergi Pelayanan Kemanusiaan

Kapolres Sibolga AKBP Eddy Inganta Raih Dua Penghargaan dari Kapolri

UMSU Punya WR Baru dengan tak Tinggalkan Pembeda Utama

FST UINSU Medan Mantapkan Langkah Menuju Akreditasi Internasional ASIIN

Di Simarito, Darma Putra Rangkuti Mengajak Masyarakat Maknai Perlindungan Pekerja Rentan Bukan Sekadar Regulasi

Rifani Putri Azani Lubis Mahasiswi ST Bhinneka Raih Miss Intelegensia Miss Hijab Sumatera Utara 2026