Satpol PP tak Diterge, Gubsu Minta Polisi Basmi Pungli di Kawasan Wisata Pemandian Air Panas Sidebuk-debuk Karo

POSMETRO MEDAN- Praktik pungli alias pungutan liar disebut-sebut masih terjadi di jalur masuk kawasan wisata pemandian air panasSidebuk-debuk, Kabupaten Karo.

Padahal, personel Satpol PP dari Pemprov Sumut dan Pemkab Karo sudah diturunkan untuk pengamanan di lokasi itu, tapi sepertinya tak 'diterge'.

Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution pun merasa geram dan meminta kepolisian bersikap kooperatif dan menangkapi para pelaku pungli yang masih beraksi di kawasan wisata ini.

Baca Juga:

• Bupati Karo Bersama Forkopimda Tinjau Kembali Penanganan Pasien Dugaan Keracunan MBG di RS Efarina Etaham
• Bupati Karo Tegaskan Pemerintah Hadir Pastikan Keselamatan dan Pemulihan Siswa SMAN 1 Berastagi

"Kemarin kita lihat masih ada pengutipan-pengutipan, tidak semua warga lagi, artinya cuma ada beberapa orang dan beberapa kelompok di sana," kata Bobby di Kantor Gubernur Sumut, Selasa, 30 Juni 2026.

Bobby menyebut, berdasarkan laporan dari Satpol PP, sejumlah pelaku pungli sebelumnya sudah pernah diamankan. Namun, para pelaku disebut kembali dilepaskan pihak kepolisian.

Baca Juga:

• Polres Karo Kawal Pawai Anak Sambut HUT ke-81 Kemerdekaan RI
• Digerebek Tengah Malam, Polres Karo Temukan Ganja Hampir 108 Gram di Rumah Buruh Bangunan

"Sebenarnya Satpol PP sudah melaporkan mendapatkan nama-namanya, sudah pernah diamankan, cuma setelah diamankan dilepas polisi lagi," ujarnya seperti dalam sebuah postingan anonim Facebook @sekilas sumut yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 1 Juli 2026.

Karena itu, Bobby meminta kepolisian lebih tegas dalam menangani persoalan pungli di kawasan wisata Sidebuk-debuk. Ia juga mempertanyakan alasan kurangnya barang bukti dalam penindakan terhadap para pelaku.

"Jadi kita minta tolong ya polisinya juga kooperatif lah ya. Artinya kalau alasannya kurang barang bukti, kurang barang bukti apalagi ya? Masyarakat sudah mengeluh bahkan ada yang sampai diancam pakai senjata tajam," ucapnya.

Menurut Bobby, pemerintah melalui Satpol PP sudah berupaya maksimal untuk menghapus praktik pungli di kawasan tersebut. Ia meminta polisi segera bertindak agar tidak terjadi gesekan di lapangan.

"Kita dari pemerintah melalui Satpol PP sudah all out. Kalau polisi tidak mau nangkap terus, jangan nanti terjadi bentrok di sana. Harus viral bagaimana lagi agar polisi mau nangkap," tuturnya.

Sebelumnya, personel gabungan Satpol PP Pemprov Sumut dan Pemkab Karo telah berjaga di jalur masuk pemandian air panasSidebuk-debuk. Pengamanan dilakukan untuk mengantisipasi praktik pungli terhadap wisatawan.

Kasatpol PP Sumut, Moettaqien Hasrimi, mengatakan pengamanan dilakukan berdasarkan arahan Gubernur Sumut. Personel ditempatkan untuk menjaga area jalan menuju kawasan pemandian air panas.

Sebanyak 45 personel gabungan diterjunkan dalam pengamanan tersebut. Mereka terdiri dari 25 personel Satpol PP Provinsi Sumut dan 20 personel Satpol PP Kabupaten Karo.

Para personel ditempatkan di tiga pos strategis untuk mengamankan akses menuju kawasan wisata sekaligus memutus praktik pungli yang selama ini kerap menyasar wisatawan, terutama pada malam hari.

Pungli di jalur masuk kawasan pemandian air panasSidebuk-debuk sebelumnya sudah beberapa kali menjadi sorotan. Gubernur Sumut Bobby Nasution juga telah memanggil Bupati Karo Antonius Ginting untuk membahas persoalan tersebut.

Di sana, diputuskan tidak ada lagi kutipan di lokasi itu. Namun sialnya, praktik pungli masih jalan terus sehingga pemerintah kembali meminta aparat penegak hukum bertindak tegas.***

Bupati Karo Bersama Forkopimda Tinjau Kembali Penanganan Pasien Dugaan Keracunan MBG di RS Efarina Etaham

Bupati Karo Tegaskan Pemerintah Hadir Pastikan Keselamatan dan Pemulihan Siswa SMAN 1 Berastagi

Polres Karo Kawal Pawai Anak Sambut HUT ke-81 Kemerdekaan RI

Digerebek Tengah Malam, Polres Karo Temukan Ganja Hampir 108 Gram di Rumah Buruh Bangunan

Perkuat Sistem Merit, Pemkab Karo Ekspose Manajemen Talenta ASN di BKN Pusat

Kasus Siswa SD Meninggal Dunia Akibat Divaksin, Dinas Pendidikan Karo Ngaku tak Tau