Partai Golkar Buka Peluang Perubahan Sistem Pilkada
Partai Golkar membuka peluang perubahan sistem Pilkada dengan hanya memilih kepala daerah, tanpa wakil kepala daerah dalam satu paket.
Politik 43 menit lalu
POSMETRO MEDAN,Langkat —Program pemberdayaan masyarakat yang dibiayai Dana Desa di wilayah Teluk Aru, Kabupaten Langkat, diduga kuat fiktif atau tidak dilaksanakan sesuai dengan laporan kegiatan oleh pemerintah desa setempat.
Dugaan penyimpangan ini dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa Dana Desa yang bersumber dari APBN harus digunakan untuk membiayai pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat secara nyata dan transparan.
Salah satu contoh dugaan pelanggaran muncul di kegiatan bertajuk, "Pelatihan Pembuatan Pupuk dan Budi Daya Tanaman Pangan" yang diselenggarakan oleh PMDK Langkat.
Baca Juga:
Kegiatan tersebut dilaporkan menggunakan anggaran Dana Desa dan dilaksanakan selama dua hari, yakni pada Senin (30/5/2025) hingga Selasa (1/6/2025).
Namun berdasarkan pantauan langsung POSMETRO MEDAN di lapangan, kegiatan tersebut hanya berlangsung satu hari, yaitu pada Selasa (1/6/2025), dan digelar di sebuah kafe di salah satu kecamatan di wilayah Teluk Aru.
Baca Juga:
Setiap desa di wilayah itu disebut mengirimkan sepuluh peserta yang mewakili sembilan desa. Namun, fakta pelaksanaan yang hanya satu hari menimbulkan dugaan kuat adanya manipulasi laporan kegiatan.
Seorang narasumber yang enggan disebutkan namanya mengonfirmasi hal tersebut kepada POSMETRO MEDAN pada Rabu (25/6). "Betul, acara ini hanya satu hari saja, hari Selasa. Mereka cuma membayar nasi kotak seharga Rp35 ribu per kotak, sudah termasuk air mineral," ungkapnya.
Sementara itu, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Kepala Bidang PMD Langkat, Selfian Ardy, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, belum memberikan tanggapan hingga berita ini diterbitkan.
Hingga kini, belum ada klarifikasi resmi dari pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMDK) Langkat terkait dugaan penyimpangan ini. Masyarakat berharap aparat penegak hukum segera menyelidiki penggunaan Dana Desa agar tidak terjadi penyalahgunaan yang merugikan publik. (TRG)
Partai Golkar membuka peluang perubahan sistem Pilkada dengan hanya memilih kepala daerah, tanpa wakil kepala daerah dalam satu paket.
Politik 43 menit lalu
Seorang pria yang mengenakan pakaian wanita lengkap dengan hijab saat berada di salah satu warung kopi (warkop) di Kecamatan Jaya Baru.
Peristiwa 2 jam lalu
Desa Kuta Tinggi menerima kunjungan Tim Dewan Penyantun Pokja III TP PKK Pakpak Bharat.
Sumut 3 jam lalu
Pengedar Sabu di Pandan Diringkus Sat Resnarkoba Polres Tapteng
Kriminal 4 jam lalu
Sekda Kota Sibolga Hadiri Flag Off Fun Walk Pekan QRIS Nasional 2026.
Sumut 4 jam lalu
Polres Batu Bara, berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Curat).
Peristiwa 5 jam lalu
Tongkat Komando Berganti, TNIPolri Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas Siantar Martoba.
Sumut 6 jam lalu
Posmetro Medan, Medan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan menggelar Rapat Pelaksanaan Tim Penagihan Tunggakan Pajak Daerah Kota M
Medan 8 jam lalu
Posmetro Medan, Medan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan, M. Agha Novrian, melakukan kunjungan balasan ke Kantor Cabang B
Medan 9 jam lalu
Posmetro Medan Medan Meriyawaty Amelia Prasetio, yang akrab disapa Bunda Yin terpilih sebagai Ketua DPD WALUBI Sumatera Utara periode 20
Medan 10 jam lalu