Topan Orang Dekat Bobby Terjaring OTT KPK, Said Didu: Presiden Prabowo Bakal Dapat Tugas Tambahan

POSMETRO MEDAN,Jakarta- Eks Sekretaris BUMN, Said Didu memberi sindiran terkait situasi dugaan korupsi di Pemerintahan Sumatera Utara (Sumut).

Terkait hal ini, lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Said Didu memberi sindiran. Sindirannya ini ditujukan ke PresidenPrabowo Subianto yang disebutnya akan mendapatkan pekerjaan tambahan.

"Sekarang Bapak Presiden tambah pekerjaan," tulisnya dikutip Minggu (29/6/2025).

Baca Juga:

• Gubernur Bobby Minta Publik Hentikan Komentar Negatif terhadap Korban MBG di Karo
• Wakil Presiden RI Kunjungi Agnesia Korban Keracunan MBG di Berastagi

Pekerjaan yang dimaksudnya adalah untuk memberikan perlindungan ke Menantu Jokowi sekaligus Gubernur Sumut, Bobby Nasution.

Said Didu juga menyebut PresidenPrabowo juga sebelumnya sudah punya tugas untuk Melindungi Jokowi dan Wakil Presiden (Wapres), Gibran Rakabuming Raka.

Baca Juga:

• Presiden Prabowo Perintahkan 1.000 Perwira TNI dan Polri untuk Edukasi Warga Terkait Bahaya Bakar Lahan
• Budi Arie: Insting Saya Ini Lebih Cepat dari 2029

"Selain 'melindungi' Bapak dan Anak, sekarang ditambah melindungi menantu," tuturnya.

Untuk diketahui, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jumat (27/6/2025).

Topan Ginting ditangkap bersama lima orang lainnya terkait dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumut.

Topan Ginting dan lima orang lainnya terdiri dari aparatur sipil negara (ASN), penyelenggara negara, serta pihak swasta sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Topan Ginting diketahui baru dilantik oleh Gubernur Sumut, Bobby Nasution, menjadi Kadis PUPR Sumut pada Februari 2025 lalu.

Sosok Topan Ginting yang merupakan orang dekat Gubernur Sumut Bobby Nasution pun jadi sorotan. Nama lengkapnya Topan Obaja Putra Ginting.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan kronologi dugaan suap proyek jalan milik Dinas PUPR Sumatera Utara dan Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional (PJN) Wilayah 1 BBPJN Sumut Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Hal ini terkait informasi dari masyarakat terkait infrastruktur di Sumut yang tak memadai sejak beberapa bulan lalu.

"Sehingga diduga ada tindak-tindak korupsi pada saat pembangunannya," kata Asep dalam konferensi pers di Gedung KPK (Fajar/jpnn)

Gubernur Bobby Minta Publik Hentikan Komentar Negatif terhadap Korban MBG di Karo

Wakil Presiden RI Kunjungi Agnesia Korban Keracunan MBG di Berastagi

Presiden Prabowo Perintahkan 1.000 Perwira TNI dan Polri untuk Edukasi Warga Terkait Bahaya Bakar Lahan

Budi Arie: Insting Saya Ini Lebih Cepat dari 2029

DPP HARI Apresiasi Ketegasan Presiden Prabowo Tangani Karhutla, Minta Aparat Usut Pelaku Pembakaran Hutan

KPK Tetapkan 6 Tersangka di Unsoed, Terkait OTT Dugaan Pemerasan dan Gratifikasi