POSMETRO MEDAN- Polemik terkait belum dibayarkannya komponen Gaji ke-13 berupa Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru di Kabupaten Padang Lawas Utara kembali menjadi sorotan.
Berdasarkan info yang diperoleh, pun pengaduan yang diterima dari lapangan, komponen Gaji ke-13 berupa TPG untuk Tahun Anggaran 2024 dan 2025 hingga kini disebut belum diterima para guru yang berhak.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai penyebab belum disalurkannya hak para guru, mengingat pembayaran komponen Gaji ke-13 TPG merupakan bagian dari kebijakan pemerintah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Baca Juga:
Sebagai upaya memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara, Rahmad Hidayat Harahap, S.STP., M.SP., serta Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, Dr. Patuan Rahmat Syukur Parlaungan Hasibuan, S.STP., M.M sudah dikonfirmasi lewat pesan singkat.
Namun, kedua pejabat tersebut belum memberikan respons atas permintaan konfirmasi yang disampaikan.
Baca Juga:
Merespons persoalan ini, Aktivis Sumatera Utara, Khoirul Siregar,--seperti dirangkum dari sebuah postingan anonim facebook @Tabagsel times yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Selasa 28 Juli 2026-- mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk melakukan penelusuran dan pemeriksaan terhadap pengelolaan pembayaran komponen Gaji ke-13 TPG di Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara.
"Apabila benar hak para guru belum dibayarkan sebagaimana informasi dan aduan yang beredar, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara perlu melakukan audit investigatif secara menyeluruh agar persoalan ini menjadi transparan.
Masyarakat dan para guru berhak mengetahui penyebab belum dibayarkannya hak itu. Jika ditemukan adanya pelanggaran, maka harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku," ujar Khoirul.
Dia juga menilai belum adanya tanggapan dari Dinas Pendidikan maupun Sekretaris Daerah berpotensi menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
Menurutnya, keterbukaan informasi merupakan bentuk akuntabilitas penyelenggara pemerintahan, terlebih dalam persoalan yang menyangkut pemenuhan hak tenaga pendidik.***
Dandim 0207/Simalungun dampingi Ketua TP PKK Provinsi Sumatera Utara, serahkan kursi roda adaptif.
Sumut 7 menit lalu
Kepala BGN secara resmi mengmumkan terhadap 833 dapur MBG yang ditutup permanen.
Inter-Nasional 22 menit lalu
Gelar Ops Pekat Toba 2026, Satgas Tindak Polres Tapteng Sita Puluhan Botol Miras Tanpa Izin di Andam Dewi
Peristiwa 37 menit lalu
Mengenal lebih dekat sosok Pdt. Dr. S.A.E. Nababan yang masih dikenang hingga sekarang.
Profil satu jam lalu
Situasi restoran Mie Gacoan sempat panik, hingga pengunjung berhamburan ke luar lantaran keberadaan sekelompok orang datang bawa sajam.
Viral satu jam lalu
Polda SumutKejati Sumut sepakat mewujudkan penegakan hukum profesional tanpa praktik transaksional.
Sumut satu jam lalu
John Ester Lase hadir mendampingi Walikota Medan Rico Waas meresmikan jembatan Perintis Garuda di Medan Polonia.
Medan 2 jam lalu
Komsos Humanis Babinsa Koramil 11/Girsang Sipangan Bolon, Tanamkan Budaya Wisata Bersih dan Aman di Parapat
Sumut 2 jam lalu
Mengenal Lebih Dekat Sosok Efarina Margaretha Malemna Saragih, anak mantan Bupati Simalungun, JR Saragih.
Profil 2 jam lalu
POSMETRO MEDAN Pemerhati Sosial dan juga Tokoh Masyarakat, M. Arif Tanjung, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kasus dugaan pengeroy
Peristiwa 2 jam lalu
