Kakanwil Ditjenpas Sumut: 630 Warga Binaan di Tanjung Gusta Buta Huruf

POSMETRO MEDAN- Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara melaksanakan audiensi dengan Gubernur Sumatera Utara di Ruang Kerja Gubernur Sumatera Utara, Selasa (11/08/2026).

Pertemuan itu menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara Kanwil Ditjenpas Sumut dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan kualitas pembinaan dan pelayanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Dalam audiensi tersebut, Kakanwil Ditjenpas Sumut menyampaikan sejumlah kebutuhan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan warga binaan.

Baca Juga:

• Kakanwil Ditjenpas Sumut Tinjau Lahan Ketahanan Pangan di Kampus 2 USU
• DPD GMNI Sumut Desak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Bongkar Indikasi Kejahatan Terorganisir di Rutan Kelas I A Medan

Salah satunya terkait keterbatasan lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai ruang produktif bagi warga binaan untuk mengembangkan keterampilan dan menghasilkan karya selama menjalani masa pembinaan.

Kakanwil juga menyampaikan pentingnya penguatan pendidikan vokasi melalui berbagai pelatihan keterampilan.

Baca Juga:

• Pejabat Baru Lapas Lubuk Pakam Turun ke Blok Hunian, Dialog dengan Warga Binaan
• Staf Khusus Kementerian Imigrasi Cek Fasilitas Ruang Layanan Rutan

Program itu diharapkan dapat memberikan bekal kompetensi kepada warga binaan sehingga memiliki kemampuan yang dapat dimanfaatkan secara positif ketika kembali ke tengah masyarakat.

Selain keterampilan, turut dibahas kebutuhan tenaga pengajar untuk mendukung program pendidikan bagi warga binaan.

Saat ini, kata dia seperti dikutip dari sebuah postingan anonim facebook @Kanwil ditjenpas sumatera utara yang terlihat POSMETRO MEDAN pada Rabu 12 Agustus 2026,-- masih terdapat sekitar 630 warga binaan, khususnya di kawasan Tanjung Gusta, yang belum mengenal huruf.

Selama ini, sambungnya pula, proses pembelajaran masih banyak didukung oleh tenaga internal pemasyarakatan sehingga diperlukan dukungan tenaga pengajar yang memiliki kompetensi di bidang pendidikan.

Aspek pemenuhan layanan kesehatan bagi warga binaan juga menjadi salah satu perhatian dalam audiensi. Tidak seluruh warga binaan memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan, khususnya warga binaan pindahan maupun mereka yang mengalami kendala administrasi kependudukan.

Kakanwil Ditjenpas Sumut Tinjau Lahan Ketahanan Pangan di Kampus 2 USU

DPD GMNI Sumut Desak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Bongkar Indikasi Kejahatan Terorganisir di Rutan Kelas I A Medan

Pejabat Baru Lapas Lubuk Pakam Turun ke Blok Hunian, Dialog dengan Warga Binaan

Staf Khusus Kementerian Imigrasi Cek Fasilitas Ruang Layanan Rutan

Layanan Pemeriksaan Kesehatan Gratis Bagi Pengunjung Lapas Kelas I Medan: Wujud Komitmen Pelayanan Prima yang Humanis

Staf Ahli dan Staf Khusus Ditjenpas Periksa Fasilitas Rutan Kelas I Medan