Selain memperketat standar higienitas, DPP HARI meminta adanya sistem pertanggungjawaban yang jelas dalam pengelolaan SPPG. Menurut Nezar, tanggung jawab atas keamanan makanan tidak boleh hanya dibebankan kepada petugas pelaksana di lapangan.
"Kepala setiap SPPG harus bertanggung jawab penuh atas keamanan makanan yang diproduksi di wilayahnya. Demikian pula kepala regional harus bertanggung jawab terhadap seluruh SPPG yang berada di bawah pengawasannya," ungkapnya.
Baca Juga:
Nezar berharap pembenahan tata kelola dan pengawasan tersebut dapat mencegah terulangnya kasus keracunan pada program MBG.
DPP HARI juga meminta agar dugaan kelalaian yang terbukti menyebabkan masyarakat, khususnya peserta didik, mengalami keracunan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Baca Juga:
Menurut Nezar, apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya unsur kelalaian atau pelanggaran terhadap standar keamanan pangan yang memenuhi unsur pidana, aparat penegak hukum perlu melakukan proses hukum berdasarkan alat bukti yang cukup.
"Apabila terbukti terdapat unsur kelalaian atau pelanggaran terhadap standar keamanan pangan yang mengakibatkan keracunan massal, maka penanggung jawab dapur, kepala SPPG, maupun pihak pengawas yang memiliki tanggung jawab tidak cukup hanya dikenai sanksi administratif. Jika ditemukan unsur pidana berdasarkan alat bukti yang cukup, proses hukum harus ditegakkan sesuai peraturan perundang-undangan," tegas Nezar.
Ia menambahkan, ketegasan tersebut diperlukan agar pengelolaan program MBG berjalan dengan standar keamanan pangan yang tinggi dan keselamatan anak-anak tetap menjadi prioritas utama.
"Dengan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan standar higienitas yang tinggi, kami berharap kejadian seperti yang terjadi di sejumlah daerah tidak akan terulang kembali," pungkasnya.(Dam)
Tags
beritaTerkait
komentar