POSMETRO MEDAN,Medan – Sikap Pemerintah Kota Malang bersama DPRD Kota Malang yang menolak pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai kritik keras dari Himpunan Aktivis Republik Indonesia (HARI). Kebijakan tersebut dinilai mencederai agenda prioritas nasional sekaligus melanggar aturan tata kelola pemerintahan daerah.
Ketua Harian DPP HARI, HM Nezar Djoeli ST, menegaskan penolakan terhadap MBG merupakan bentuk pembangkangan terhadap instruksi Presiden yang semestinya didukung penuh oleh seluruh jajaran eksekutif dan legislatif di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
"Ini merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Instruksi Presiden seyogianya harus disupport oleh seluruh pemerintah daerah, baik eksekutif maupun legislatif. Namun yang terjadi di Kota Malang, kepala daerah beserta legislatifnya justru menolak keras program ini," tegas Nezar di Medan, Senin (7/9/2026).
Baca Juga:
Mantan Anggota DPRD Sumatera Utara ini menyoroti bahwa jika terdapat kendala dalam tata kelola maupun kualitas pangan, solusinya adalah perbaikan sistem, bukan penghentian program secara sepihak. Pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN) dinilai perlu memperketat standardisasi serta uji mutu makanan.
"Ini bukan sekadar persoalan di Kota Malang saja. Pemerintah memang harus hadir merapikan tatanan sistem pengadaan makanan bergizi gratis tersebut. Seluruh kandungan gizi harus memiliki standardisasi yang melewati final check oleh BGN, termasuk memastikan makanan layak dan tidak basi. Solusinya perbaiki sistem pengawasannya, bukan memberhentikan programnya," tambahnya.
Baca Juga:
Nezar menilai Pemko dan DPRD Malang bersikap tidak kooperatif terhadap program strategis yang digagas Presiden Prabowo Subianto demi meningkatkan gizi generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, HARI mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk turun tangan dan menjatuhkan sanksi administratif secara terukur.
"Presiden Prabowo hari ini giat memaksimalkan agar MBG benar-benar bermanfaat bagi seluruh siswa di Indonesia. Kami sangat berharap Menteri Dalam Negeri memberikan sanksi tegas kepada Wali Kota maupun jajaran legislatif Malang sesuai kewenangannya sebagai pembina jalannya pemerintahan daerah," pungkas Nezar.(JAF)
POSMETRO MEDAN, Pematangsiantar Pangdam I/Bukit Barisan (I/BB) Mayjen TNI Hendy Antariksa menutup Pendidikan Pertama Bintara Infanteri (Di
Sumut 55 menit lalu
Posmetro Medan ,BINJAI Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda, S.I.K., M.H., memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Toba 2026 di Lapa
Sumut satu jam lalu
Posmetro Medan, LabuhanbatuAncaman bencana hidrometeorologi kembali menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu. Namun,
Sumut satu jam lalu
POSMETRO MEDAN Sidang perkara dugaan korupsi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) jasa pandu dan tunda kapal di lingkungan Kantor Kesyahban
Sumut 7 jam lalu
POSMETRO MEDAN Sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Jasa Pandu dan Tunda kapal di lingkungan Ka
Sumut 9 jam lalu
POSMETRO MEDAN, Lubuk Pakam Lima instansi di Kabupaten Deli Serdang merealisasikan kerja sama percepatan sertifikasi tanah wakaf melalui pe
Sumut 10 jam lalu
POSMETRO MEDAN, Hamparan Perak Setelah puluhan tahun menanti warga Dusun I Sei BaharuSelemak, Kecamatan Hamparan Perak, kini dapat men
Sumut 11 jam lalu
Posmetro Medan , BINJAI Tekad Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda, S.I.K., M.H., mendukung program prioritas Kapolri dalam memberant
Peristiwa 13 jam lalu
Polda Sumut Ungkap Dugaan Manipulasi Takaran BBM di Sergai, Manajer dan Supervisor SPBU Jadi Tersangka
Kriminal 15 jam lalu
POSMETRO MEDANMedan, Menjelang berakhirnya tahun anggaran 2026, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Ko
Medan 20 jam lalu
