POSMETRO MEDAN,Medan – Sikap Pemerintah Kota Malang bersama DPRD Kota Malang yang menolak pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai kritik keras dari Himpunan Aktivis Republik Indonesia (HARI). Kebijakan tersebut dinilai mencederai agenda prioritas nasional sekaligus melanggar aturan tata kelola pemerintahan daerah.
Ketua Harian DPP HARI, HM Nezar Djoeli ST, menegaskan penolakan terhadap MBG merupakan bentuk pembangkangan terhadap instruksi Presiden yang semestinya didukung penuh oleh seluruh jajaran eksekutif dan legislatif di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
"Ini merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Instruksi Presiden seyogianya harus disupport oleh seluruh pemerintah daerah, baik eksekutif maupun legislatif. Namun yang terjadi di Kota Malang, kepala daerah beserta legislatifnya justru menolak keras program ini," tegas Nezar di Medan, Senin (7/9/2026).
Baca Juga:
Mantan Anggota DPRD Sumatera Utara ini menyoroti bahwa jika terdapat kendala dalam tata kelola maupun kualitas pangan, solusinya adalah perbaikan sistem, bukan penghentian program secara sepihak. Pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN) dinilai perlu memperketat standardisasi serta uji mutu makanan.
"Ini bukan sekadar persoalan di Kota Malang saja. Pemerintah memang harus hadir merapikan tatanan sistem pengadaan makanan bergizi gratis tersebut. Seluruh kandungan gizi harus memiliki standardisasi yang melewati final check oleh BGN, termasuk memastikan makanan layak dan tidak basi. Solusinya perbaiki sistem pengawasannya, bukan memberhentikan programnya," tambahnya.
Baca Juga:
Nezar menilai Pemko dan DPRD Malang bersikap tidak kooperatif terhadap program strategis yang digagas Presiden Prabowo Subianto demi meningkatkan gizi generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, HARI mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk turun tangan dan menjatuhkan sanksi administratif secara terukur.
"Presiden Prabowo hari ini giat memaksimalkan agar MBG benar-benar bermanfaat bagi seluruh siswa di Indonesia. Kami sangat berharap Menteri Dalam Negeri memberikan sanksi tegas kepada Wali Kota maupun jajaran legislatif Malang sesuai kewenangannya sebagai pembina jalannya pemerintahan daerah," pungkas Nezar.(JAF)
POSMETRO MEDAN, STM Hulu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang respon cepat perbaikan jalan alternatif Kecamatan STM HilirKecamatan
Peristiwa 3 menit lalu
Personel Polres Humbang Hasundutan melaksanakan kegiatan Patroli Malam Rutin pada Selasa, 8 September 2026 malam.
Sumut 30 menit lalu
Kapolres Karo melepas keberangkatan kembali personel BKO Satbrimob dan Ditsamapta Polda Sumatera Utara.
Sumut satu jam lalu
Polri memperkuat kesiapsiagaan melalui Apel Gelar Pasukan di Cikeas, Jawa Barat, Senin (7/9/2026).
Inter-Nasional 2 jam lalu
POSMETRO MEDANTOBA Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Toba berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana penc
Peristiwa 2 jam lalu
POSMETRO MEDAN, Medan Memperkuat komitmen tata kelola kampus yang unggul, bersih, dan berintegritas, Universitas Islam Negeri Sumatera Uta
Medan 3 jam lalu
Tiga pria diamankan dalam dua operasi berbeda di kawasan Kampung Lalang, dalam perkara narkotika.
Medan 3 jam lalu
POSMETRO MEDAN, Medan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan kembali menjadi pusat perhatian dunia pendidikan dan ketenagak
Medan 3 jam lalu
Bupati Humbang Hasundutan Dr. Oloan P. Nababan, S.H., M.H. memimpin Upacara Peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) ke43.
Sumut 3 jam lalu
Proyek pembangunan lanjutan instalasi rawat jalan dan rekam medis RSUD Kabupaten Karo tahun 2026 kini berada dalam proses tender.
Sumut 3 jam lalu
