Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama DPRD Sumut terus mematangkan revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Langkah ini diambil guna memberikan kepastian hukum serta penyesuaian status kawasan bagi enam program strategis daerah yang sempat terkendala status kawasan hutan dan ketidaksesuaian peruntukan ruang.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sumut, Darma Putra Rangkuti, S.Hut., M.Si., mengungkapkan bahwa proses pembahasan masih terus berjalan. "Saat ini masih dalam proses pembahasan dan belum final karena program-programnya sedang direvisi. Ada enam program strategis Sumatera Utara yang diakomodasi," ujar politisi Partai Golkar tersebut usai rapat pembahasan, Kamis (8/10/2026).
Baca Juga:
Salah satu fokus utama revisi ini adalah pengembangan kawasan industri strategis berbasis agribisnis dan hilirisasi komoditas unggulan daerah, seperti kopi dan kakao. Pengalihan peruntukan ruang ini memanfaatkan lahan perkebunan agar mampu memberikan nilai tambah ekonomi dan tidak sekadar bergantung pada sektor hulu.
Selain itu, pembahasan juga mencakup pelepasan status kawasan hutan untuk sektor pertanian dan pembangunan lainnya. Salah satu titik lokasi yang dibahas memiliki luas sekitar 1.000 hektare. Penyesuaian tata ruang ini dinilai krusial agar lahan produktif tidak terbengkalai menjadi lahan kosong.
Baca Juga:
Di sektor penunjang pertumbuhan ekonomi lainnya, revisi Perda RTRW ini menargetkan dua fokus utama:
Pariwisata: Penguatan Kawasan Strategis Danau Toba serta wilayah sekitarnya, termasuk Kabupaten Samosir, guna mendongkrak daya tarik wisata daerah.
Industri: Pengembangan kawasan industri baru di Kabupaten Deli Serdang untuk memperkuat posisinya sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi Sumut.
Luas lahan yang dibutuhkan untuk keenam program strategis tersebut bervariasi, mulai dari 300 hektare hingga 2.500 hektare sesuai kebutuhan masing-masing proyek. Darma menegaskan, pembahasan ini melibatkan berbagai instansi teknis—seperti Dinas LHK Sumut, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi, Dinas Perkim Sumut, hingga Kementerian ATR/BPN—agar perubahan memiliki dasar kajian yang kuat.
Pihaknya menargetkan pembahasan revisi Perda dapat rampung paling lambat awal tahun depan. Melalui kepastian tata ruang ini, Pemprov dan DPRD Sumut berharap dapat memicu percepatan investasi, pembukaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan.
POSMETRO MEDAN, Lubuk Pakam Stasiun Geofisika Kelas I Deli Serdang BMKG, menyerahkan satu perangkat Warning Receiver System (WRS) kepa
Sumut 9 menit lalu
POSMETRO MEDAN, Tangsel Meningkatkan kompetensi kepemimpinan, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta mendorong terwujudnya pelayanan
Inter-Nasional 50 menit lalu
POSMETRO MEDANPemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama DPRD Sumut terus mematangkan revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata R
Sumut satu jam lalu
POSMETRO MEDAN, Lubuk Pakam Realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Deli Serdang hingga akhir triwulan III 2026 mencapai Rp903,48 mil
Sumut 2 jam lalu
POSMETRO MEDAN, Hamparan Perak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan. Kali ini, dugaan adanya praktik jual beli tit
Medan 3 jam lalu
POSMETRO MEDAN, Medan Kapolda Sumatera Utara yang baru, Irjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H., mendapat sambutan adat dan penghormatan jaj
Medan 7 jam lalu
Samosir Ekspansi Bawang Putih Hingga 2.000 Hektare, Bupati Vandiko Gultom Butuh Dukungan Alsintan dan Irigasi.
Sumut 7 jam lalu
POSMETRO MEDAN, Tiga Lingga Memanfaatkan waktu istirahat dengan kegiatan yang positif menjadi salah satu bagian dari upaya MIN 4 Dairi dal
Sumut 7 jam lalu
Walikota Medan Rico waas didampingi OPD serta Camat
Medan 8 jam lalu
Kadis SDABMBK Khairul Azmi Dampingi Walikota Medan Rico Waas
Medan 9 jam lalu
