Desak Dinas Pendidikan Evaluasi PTM 100 Persen

POSMETRO MEDAN, Taput -Kondisi asap yang masih menyelimuti sejumlah kawasan di Kabupaten Tapanuli Utara menuai perhatian serius dari Komunitas Mahasiswa Peduli ( KM P) Tapanuli Utara. Organisasi mahasiswa tersebut mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara segera mengevaluasi kebijakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen yang kembali diberlakukan mulai Kamis, 22 Oktober 2026.

Ketua KMP Tapanuli Utara, Belaster Bolas Tua Purba, menegaskan keselamatan dan kesehatan peserta didik harus menjadi prioritas utama, terutama bagi anak-anak tingkat PAUD/TK, SD, dan SMP yang berpotensi terdampak paparan asap.

Desakan tersebut menyusul surat pemberitahuan tertanggal 21 Oktober 2026 mengenai pemberlakuan kembali PTM secara penuh. Menurut Belaster, kebijakan pendidikan di tengah kondisi asap perlu mempertimbangkan keadaan nyata di lapangan, hasil pemantauan kualitas udara, serta potensi risiko kesehatan bagi para siswa.

Baca Juga:

• JNE kembali mendukung Tim Cosmo JNE FC di Liga Futsal Profesional 2026/2027
• Bahas Tantangan Kepemimpinan di Era Mesin Cerdas

"Kami mempertanyakan apakah Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara sudah melihat dan memantau secara langsung kondisi asap di lapangan sebelum memutuskan memberlakukan kembali pembelajaran tatap muka 100 persen. Jangan sampai keputusan administratif lebih diutamakan daripada keselamatan dan kesehatan anak-anak kita," tegas Belaster.

Desak Dinas Pendidikan Turun Langsung ke Lapangan

Baca Juga:

• Dandim Simalungun Dampingi Ketua TP PKK Sumut Serahkan Kursi Roda Adaptif
• Kajati Sumatera Utara Dr.Harli Siregar Selesaikan 2 Perkara Pidana Melalui Restorasi Justice

Komunitas Mahasiswa Peduli Tapanuli Utara meminta Dinas Pendidikan tidak hanya berpedoman pada arahan administratif dari tingkat provinsi, tetapi juga mempertimbangkan situasi dan kondisi yang benar-benar terjadi di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara.

Menurut Belaster, pemerintah daerah harus memastikan kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Apabila kondisi udara masih berisiko, evaluasi perlu dilakukan dengan melibatkan instansi terkait, termasuk Dinas Kesehatan, guna memperoleh informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Kami berharap Dinas Pendidikan Taput tidak hanya melihat laporan di atas kertas atau sekadar mengikuti arahan dari tingkat provinsi. Silakan turun langsung ke lapangan dan lihat kondisi asap yang masih dirasakan masyarakat. Kebijakan harus lahir dari kondisi nyata yang dihadapi daerah, bukan hanya berdasarkan instruksi administratif," ujarnya.

Ia menegaskan, kritik tersebut bukan bentuk penolakan terhadap pendidikan tatap muka. Komunitas Mahasiswa Peduli Tapanuli Utara justru menginginkan agar hak anak untuk mendapatkan pendidikan tetap terpenuhi tanpa mengabaikan hak mereka atas perlindungan kesehatan.

Minta Pembelajaran Jarak Jauh Kembali Dipertimbangkan

Sebagai langkah antisipasi, Komunitas Mahasiswa Peduli Tapanuli Utara mendesak Dinas Pendidikan mengevaluasi PTM 100 persen dan mempertimbangkan pemberlakuan kembali Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)

bagi siswa PAUD/TK, SD, dan SMP apabila hasil pemantauan menunjukkan kualitas udara belum aman untuk kegiatan belajar di sekolah.

Selain itu, pemerintah daerah bersama instansi terkait diminta melakukan pemantauan kualitas udara secara berkala, menyampaikan informasi secara transparan kepada masyarakat, serta menjadikan hasil pemantauan sebagai salah satu dasar dalam menentukan kebijakan pembelajaran.

Belaster menilai langkah pencegahan harus dilakukan sejak dini. Pemerintah jangan sampai baru mengambil tindakan setelah muncul keluhan kesehatan atau dampak yang lebih serius terhadap peserta didik.

"Jangan tunggu ada korban dulu baru ada perhatian! Apakah kita harus menunggu anak-anak kita jatuh sakit baru kemudian pemerintah mengambil tindakan? Keselamatan peserta didik harus menjadi prioritas, bukan sesuatu yang baru dipikirkan setelah masalah terjadi," tegasnya.

Bupati dan Wakil Bupati Taput Diminta Beri Perhatian

Komunitas Mahasiswa Peduli Tapanuli Utara juga meminta Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara memberikan perhatian serius terhadap kondisi asap yang masih dikeluhkan masyarakat.

Koordinasi lintas instansi dinilai penting agar pemerintah dapat mengambil langkah yang tepat berdasarkan perkembangan kondisi di lapangan. Pihak sekolah, tenaga pendidik, orang tua, dan instansi kesehatan juga diharapkan dapat berperan dalam menyampaikan informasi mengenai situasi yang dihadapi peserta didik.

Menurut Belaster, keterbukaan informasi sangat diperlukan agar masyarakat mengetahui pertimbangan di balik kebijakan PTM 100 persen. Jika kondisi udara belum aman, penyesuaian metode pembelajaran harus dipertimbangkan demi mengurangi risiko kesehatan bagi siswa.

Keselamatan Anak Harus Menjadi Prioritas

Menutup pernyataannya, Belaster Bolas Tua Purba menegaskan bahwa desakan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab moral Komunitas Mahasiswa Peduli Tapanuli Utara terhadap masa depan generasi muda.

Ia berharap Dinas Pendidikan segera mengevaluasi kebijakan yang telah diterbitkan, memantau perkembangan kondisi udara, dan mengambil langkah antisipatif apabila ditemukan risiko terhadap kesehatan peserta didik.

"Pendidikan memang penting, tetapi kesehatan dan keselamatan anak-anak kita jauh lebih mendasar. Kami meminta Dinas Pendidikan Taput turun langsung melihat keadaan, mengevaluasi keputusan, dan tidak ragu memberlakukan kembali PJJ apabila kondisi udara belum aman. Lebih baik melakukan pencegahan sejak dini daripada menyesal setelah ada korban," tutup Belaster.. ( hen)

JNE kembali mendukung Tim Cosmo JNE FC di Liga Futsal Profesional 2026/2027

Bahas Tantangan Kepemimpinan di Era Mesin Cerdas

Dandim Simalungun Dampingi Ketua TP PKK Sumut Serahkan Kursi Roda Adaptif

Kajati Sumatera Utara Dr.Harli Siregar Selesaikan 2 Perkara Pidana Melalui Restorasi Justice

Dari Meja Pingpong, Rico Waas Incar Pengalaman Senior Dalam Membangun Kota Medan

Wali Kota Medan Rico Waas Ingin Hidupkan Kembali Kehangatan Kerjasama Sister City