Sabtu, 21 November 2026

DPRD Sumut Belum Putuskan Larangan Vape, Kajian Hukum hingga Dampak Ekonomi Jadi Pertimbangan

Toga Nainggolan - Jumat, 20 November 2026 10:33 WIB
DPRD Sumut Belum Putuskan Larangan Vape, Kajian Hukum hingga Dampak Ekonomi Jadi Pertimbangan

Oleh sebab itu, proses pembahasan perlu membuka ruang partisipasi bagi seluruh pemangku kepentingan. Mulai dari komunitas pengguna vape, akademisi, praktisi hukum, organisasi kesehatan, BNN, hingga aparat penegak hukum.

Kajian ekonomi, katanya, harus mampu mengukur jumlah pelaku usaha dan tenaga kerja yang berpotensi terdampak, nilai perputaran ekonomi, kemungkinan kehilangan pendapatan UMKM, serta konsekuensi terhadap mata rantai distribusi.

Baca Juga:

Adapun kemungkinan masa transisi, penyesuaian aktivitas perdagangan, pembinaan UMKM, hingga pengalihan usaha merupakan sejumlah opsi yang dapat dipertimbangkan. Namun, Darma belum memberikan kepastian mengenai kompensasi bagi pelaku usaha apabila nantinya larangan diberlakukan.

"Mengenai kompensasi, hal tersebut tidak dapat dijanjikan begitu saja," ujarnya.

Baca Juga:

Ia menjelaskan, pemberian kompensasi harus memiliki dasar hukum yang jelas, memperhitungkan kemampuan keuangan daerah, serta mengikuti mekanisme penganggaran yang berlaku.

Di sisi lain, Darma menegaskan DPRD Sumut tidak serta-merta mengarahkan kebijakan pada pelarangan total. Pendekatan pengendalian secara ketat tetap terbuka untuk dibahas sepanjang memiliki dasar dan argumentasi yang kuat.

Sejumlah alternatif yang dapat dipertimbangkan meliputi pembatasan penggunaan vape pada kelompok dan lingkungan tertentu, pelarangan penggunaan di sekolah, fasilitas pelayanan kesehatan, serta kawasan tanpa rokok. Pengawasan terhadap distribusi dan penjualan juga dapat diperkuat, termasuk larangan penjualan kepada anak.

Selain itu, pengaturan dapat mencakup pengawasan kandungan dan keamanan produk, pencegahan penyalahgunaan perangkat untuk mengonsumsi narkotika, serta penguatan edukasi kepada masyarakat.

Menurut Darma, keputusan antara pelarangan menyeluruh dan pengendalian ketat harus lahir dari pertimbangan yang seimbang terhadap aspek hukum, kesehatan, sosial, dan ekonomi.

Apabila Perda perubahan tersebut nantinya disahkan, DPRD Sumut akan menjalankan fungsi pengawasan melalui rapat kerja bersama Pemerintah Provinsi Sumut dan perangkat daerah terkait. Pengawasan juga dapat dilakukan dengan meminta laporan pelaksanaan, mengakses data dari BNN, Polda, dan Dinas Kesehatan, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan berikut dampak sosial-ekonominya.

Editor
: Adam Wizard
Tags
beritaTerkait
Bapemperda DPRD Sumut Bahas Ranperda Pertanian Organik dan Perhutanan Sosial
Dedikasi Darma Putra Rangkuti Kawal Ranperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Proses Panjang Legislasi yang Berjalan Sampai ke Pelosok
Mendengar dari Dekat, Betah di Tengah Masyarakat
Pemprov dan DPRD Sumut Kebut Revisi Perda RTRW, Akomodasi 6 Program Strategis
Gigihnya Darma Putra Rangkuti Sosialisasikan Pentingnya Perlindungan Pekerja Rentan
komentar
beritaTerbaru