76 Tahun RE Nainggolan, Tempat Berkat Menemukan Jalan
Ada orang yang kehadirannya membuat kita percaya bahwa kebaikan masih punya tempat di dunia, di rumah besar di mana skenario tidak selalu ba
Editorial 4 jam lalu
Oleh sebab itu, proses pembahasan perlu membuka ruang partisipasi bagi seluruh pemangku kepentingan. Mulai dari komunitas pengguna vape, akademisi, praktisi hukum, organisasi kesehatan, BNN, hingga aparat penegak hukum.
Kajian ekonomi, katanya, harus mampu mengukur jumlah pelaku usaha dan tenaga kerja yang berpotensi terdampak, nilai perputaran ekonomi, kemungkinan kehilangan pendapatan UMKM, serta konsekuensi terhadap mata rantai distribusi.
Baca Juga:
Adapun kemungkinan masa transisi, penyesuaian aktivitas perdagangan, pembinaan UMKM, hingga pengalihan usaha merupakan sejumlah opsi yang dapat dipertimbangkan. Namun, Darma belum memberikan kepastian mengenai kompensasi bagi pelaku usaha apabila nantinya larangan diberlakukan.
"Mengenai kompensasi, hal tersebut tidak dapat dijanjikan begitu saja," ujarnya.
Baca Juga:
Ia menjelaskan, pemberian kompensasi harus memiliki dasar hukum yang jelas, memperhitungkan kemampuan keuangan daerah, serta mengikuti mekanisme penganggaran yang berlaku.
Di sisi lain, Darma menegaskan DPRD Sumut tidak serta-merta mengarahkan kebijakan pada pelarangan total. Pendekatan pengendalian secara ketat tetap terbuka untuk dibahas sepanjang memiliki dasar dan argumentasi yang kuat.
Sejumlah alternatif yang dapat dipertimbangkan meliputi pembatasan penggunaan vape pada kelompok dan lingkungan tertentu, pelarangan penggunaan di sekolah, fasilitas pelayanan kesehatan, serta kawasan tanpa rokok. Pengawasan terhadap distribusi dan penjualan juga dapat diperkuat, termasuk larangan penjualan kepada anak.
Selain itu, pengaturan dapat mencakup pengawasan kandungan dan keamanan produk, pencegahan penyalahgunaan perangkat untuk mengonsumsi narkotika, serta penguatan edukasi kepada masyarakat.
Menurut Darma, keputusan antara pelarangan menyeluruh dan pengendalian ketat harus lahir dari pertimbangan yang seimbang terhadap aspek hukum, kesehatan, sosial, dan ekonomi.
Apabila Perda perubahan tersebut nantinya disahkan, DPRD Sumut akan menjalankan fungsi pengawasan melalui rapat kerja bersama Pemerintah Provinsi Sumut dan perangkat daerah terkait. Pengawasan juga dapat dilakukan dengan meminta laporan pelaksanaan, mengakses data dari BNN, Polda, dan Dinas Kesehatan, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan berikut dampak sosial-ekonominya.
Ada orang yang kehadirannya membuat kita percaya bahwa kebaikan masih punya tempat di dunia, di rumah besar di mana skenario tidak selalu ba
Editorial 4 jam lalu
POSMETRO MEDAN, Patumbak Pemerintah Kabupaten Deli Serdang terus mendorong pembangunan infrastruktur sekaligus meningkatkan kualitas hunia
Sumut 8 jam lalu
Kapolda Sumut Bekali Karakter Generasi Muda Hukum dan Kebangsaan di SMAN 4 Medan.
Medan 15 jam lalu
Wali Kota Wesly Silalahi mendukung secara penuh pelaksanaan ulang tahun TDBP SiantarSimalungun.
Sumut 16 jam lalu
POSMETRO MEDANMedan, Persoalan banjir dan buruknya sistem drainase kembali menjadi perhatian Pemerintah Kota Medan. Menanggapi keluhan ma
Medan 16 jam lalu
POSMETRO MEDAN Wujud kepedulian dan solidaritas terhadap sesama keluarga besar organisasi ditunjukkan Pembina DPC GRIB Jaya Kota Medan, F
Medan 16 jam lalu
POSMETRO MEDANMedan, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Medan sekaligus Pengurus TP
Medan 17 jam lalu
POSMETRO MEDAN, Patumbak Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Dinas Pendidikan menyiapkan sistem absensi berbasis barcode yang terin
Sumut 17 jam lalu
Posmetro Medan, Binjai Radinal Ambru Lubis (28) warga Jalan Ir. H. Juanda, Gang Lama, Kelurahan Mencirim, Kecamatan Binjai Timur diamankan
Peristiwa 19 jam lalu
POSMETRO MEDAN, Lubuk Pakam Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, mendorong Pasukan Komando Pemuda Katolik (Paskokat) menjadi kader
Sumut 20 jam lalu