POSMETRO MEDAN,Langkat - Pemerintah Kabupaten Langkat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Langkat menggelar Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Langkat, Kamis (7/8/2025).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Langkat, Sribana Perangin-angin, SE, dan dihadiri oleh Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH, Wakil Bupati Langkat Tiorita Br. Surbakti, para wakil ketua dan anggota dewan lintas fraksi, Forkopimda, para kepala OPD, serta camat se-Kabupaten Langkat.
Dalam sambutannya, Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH menyampaikan apresiasi atas kolaborasi strategis yang terbangun antara eksekutif dan legislatif dalam menyelaraskan arah pembangunan daerah. Ia menegaskan bahwa perubahan anggaran ini disusun secara selektif dan terukur, dengan mengutamakan efisiensi dan pemanfaatan ruang fiskal untuk program prioritas.
Baca Juga:
"Penandatanganan nota kesepakatan ini menjadi landasan penting dalam menyusun P-APBD yang lebih responsif terhadap kebutuhan pembangunan serta pelayanan publik di Kabupaten Langkat," ujar Afandin.
Lebih lanjut, Afandin menyampaikan bahwa beberapa pos belanja yang belum bersifat mendesak akan disesuaikan atau dikendalikan, agar fokus anggaran dapat diarahkan pada percepatan layanan publik, penguatan ASN, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga:
Sementara itu, Ketua DPRD Sribana Perangin-angin menegaskan pentingnya sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.
"Rapat ini mencerminkan komitmen bersama untuk menata kembali arah pembangunan Langkat secara adaptif dan efisien, menjawab kebutuhan nyata masyarakat," katanya.
Tiga Fokus dalam KUPA/PPAS P-APBD 2025:
1. Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC): Sebagai bentuk konkret pembangunan responsif dan terukur.
2. Belanja Pegawai CPNS dan PPPK Baru: Menunjukkan dukungan terhadap keberlangsungan tata kelola ASN.
3. Efisiensi dan Pengendalian Belanja: Meningkatkan efektivitas alokasi anggaran.
Penandatanganan Nota Kesepakatan KUPA/PPAS P-APBD 2025 ini menjadi tahapan awal sebelum masuk dalam proses pembahasan lanjutan dan pengesahan melalui Peraturan Daerah.
Rapat paripurna berjalan lancar dan tertib, ditutup dengan penandatanganan resmi serta sesi foto bersama seluruh pimpinan daerah dan peserta rapat. Melalui mekanisme ini, Pemerintah Kabupaten Langkat menegaskan komitmennya terhadap tata kelola anggaran yang efektif, efisien, dan berdampak langsung bagi masyarakat.(TRG)
Peristiwa pembunuhan tersebut terjadi di kediaman korban di Perumahan Bukit Berlian, Desa Pelangki, Kecamatan Muaradua.
Kriminal satu jam lalu
Soal Aksi Pengeroyokan di Pasar Sukaramai, Kapolsek Medan Area Janji Segera Ringkus Para Pelaku
Peristiwa 2 jam lalu
Ditanya Perkembangan Kasus Pembangunan Gedung Balai Merah Putih, Kajari Siantar dan Kasi Pidsus Bungkam
Sumut 2 jam lalu
Tabrak Mobil Ertiga, Pengendara NMax di Asahan Tewas
Peristiwa 2 jam lalu
Wanita Diduga Alami Gangguan Kejiwaan Viral Tampil Tanpa Busana di Acara Dangdutan Batang
Viral 3 jam lalu
DPRD Sumut Resmi Bentuk Tiga Pansus Strategis, Perkuat Pengawasan LKPJ, PAD, dan Aset.
Medan 3 jam lalu
Komisi III DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait dugaan korupsi berupa markup anggaran proyek video profil desa di Karo.
Sumut 4 jam lalu
Posmetro Medan, Medan Camat Medan Selayang, Muhammad Husnul Hafiz Rambe, S.STP., M.AP, menghadiri kegiatan diskusi kelompok tematik pembang
Medan 4 jam lalu
Posmetro Medan, Medan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan menggelar kegiatan Apel Gabungan yang dirangkaikan dengan acara Halal Bi
Medan 4 jam lalu
Lapas Muara Bungo dan Imigrasi Gelar Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi 39 Masyarakat di Kelurahan Pasir Putih.
Inter-Nasional 12 jam lalu