POSMETRO MEDAN,Langkat - Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH melalui Wakil Bupati Langkat, Tiorita Br Surbakti, SH mengikuti Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) para gubernur, bupati/walikota dengan Komisi II DPR RI secara daring melalui zoom meeting, bertempat di LCC Kantor Bupati Langkat, Senin (25/8/2025).
Rapat tersebut digelar dalam rangka pengawasan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap pemerintah kabupaten/kota terkait kemandirian fiskal daerah. Dari Kabupaten Langkat, turut hadir jajaran perangkat daerah, di antaranya Bappeda yang diwakili Eka Damayanti, S.Sos., M.Si., BPKAD diwakili Zurkainain, serta Bapenda diwakili Dr. Muhammad Taufiq, S.STP., M.AP.
Dalam forum yang juga diikuti perwakilan fraksi DPR RI serta terbuka untuk umum tersebut, Komisi II DPR RI menyoroti lemahnya kapasitas fiskal di banyak daerah.
Baca Juga:
Data menunjukkan dari total 548 daerah otonom di Indonesia (34 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota), hanya sekitar 26 daerah atau 4,76 persen yang memiliki kapasitas fiskal kuat.
Sekitar 5 persen masuk kategori sedang, sementara sisanya masih lemah. Bahkan, lebih dari 70 persen APBD di sejumlah daerah masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
Baca Juga:
"Pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama memperkuat kinerja yang sudah kita rumuskan bersama, supaya ke depan pengelolaan keuangan daerah bisa lebih berkualitas," tegas perwakilan Komisi II DPR RI.
Menanggapi hal itu, Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH menilai bahwa Raker dan RDP ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat pengawasan Kemendagri terhadap pemerintah daerah, khususnya dalam mendorong peningkatan kemandirian fiskal.
"Kami menyambut baik kegiatan ini sebagai bentuk sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Kemandirian fiskal menjadi indikator penting dalam mewujudkan daerah yang berdaya saing dan mandiri," ujarnya.
Lebih lanjut, ia berharap adanya pendampingan serta bimbingan teknis berkelanjutan dari Kemendagri agar kebijakan fiskal daerah dapat diarahkan secara tepat.
"Kami siap menjalankan arahan dan rekomendasi dari Kemendagri serta Komisi II DPR RI demi peningkatan kapasitas fiskal dan pelayanan publik di Kabupaten Langkat," tambahnya.
Kajari Batubara, Diky Oktavia, mengungkapkan bahwa JM diduga bersekongkol dengan dua tersangka lainnya untuk melaksanakan kegiatan Bimtek
Sumut 31 menit lalu
Kegiatan yang juga dirangkai dengan program makan gratis ini dipusatkan di kantor sekretariat mereka di Jalan Sei Serayu, Medan
Medan satu jam lalu
Nadiem ditahan pada Kamis (4/9) usai diperiksa Kejagung. Terlihat tangan Nadiem diborgol dan mengenakan rompi tahanan berwarna pink.
Nasional 2 jam lalu
Di tanah berhawa sejuk Simalungun, Sumatera Utara, jejak kerajaan kuno masih hidup dalam cerita rakyat, legenda, dan tarombo (silsilah).
Sumut 6 jam lalu
Sekitar seratusan siswa SMA Negeri 2 Kisaran diduga mengalami gejala keracunan usai mengonsumsi makanan bergizi gratis (MBG) yang dibagikan.
Sumut 6 jam lalu
Oknum personel Subbid Wabprof Bid Propam Polda Sumatera Utara kembali diterpa isu miring adanya dugaan pemerasan terhadap anggota Polri.
Medan 6 jam lalu
POSMETRO MEDAN, MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menemui perwakilan buruh dari berbagai serikat pekerja yang ada di Kota M
Medan 8 jam lalu
POSMETRO MEDAN, MEDAN Ucapan terima kasih disampaikan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
Medan 9 jam lalu
Doa Bersama Untuk Negeri dan Polri dalam rangka memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad SAW 1447 H.
Medan 15 jam lalu
Dalam peringatan Hari Jadi ke154 Kota Pematangsiantar
Sumut 15 jam lalu
