POSMETRO MEDAN,Asahan– Tahun 2025, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan Dana Desa yang cukup besar untuk 177 desa di Kabupaten Asahan dengan total mencapai Rp173.849.005.000.
Jumlah tersebut bervariasi di tiap desa. Desa Simpang Empat menerima kucuran dana terbesar, yakni Rp1.680.699.000, sementara Desa Sei Piring memperoleh dana terendah sebesar Rp642.302.000.
Namun, alokasi dana besar ini justru menimbulkan kekhawatiran sejumlah kepala desa (kades) dalam pengelolaannya. Pasalnya, sejak awal September 2025, mereka mengaku dipaksa membeli sejumlah barang dengan harga fantastis.
Baca Juga:
"Hancur kali, bang. Dipaksa beli Visi Misi Desa Rp6 juta, Video Profil Desa Rp8 juta, dan sekarang masuk lagi Videotron Rp50 jutaan. Gimana kami bisa mengelola Dana Desa dengan benar kalau seperti ini? Apa enggak satu kaki kami di penjara," ungkap seorang kades yang meminta namanya dirahasiakan.
Ia menambahkan, sebelumnya para kades juga diwajibkan membeli foto Presiden dan Wakil Presiden, foto Bupati dan Wakil Bupati, bahkan hingga pembersih lantai. Menurutnya, perintah tersebut datang dari ketua asosiasi perangkat desa yang menaungi mereka. "Katanya titipan. Titipan siapa, tanyakan saja sama ketua kami," ujarnya.
Baca Juga:
Pernyataan serupa disampaikan seorang kades lain yang merupakan anggota APDESI Asahan. Ia mengaku sulit menolak permintaan tersebut karena adanya tekanan. "Gimana mau menolak, bos? Ketua yang nyuruh. Dia juga dapat fee, semua diterimanya. Kalau bermasalah hukum, kami yang disuruh tanggung jawab. Nama saya jangan ditulis, nanti susah," katanya melalui sambungan telepon.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, sejumlah desa di Kecamatan Setia Janji, seperti Desa Urung Pane, Desa Sei Silau Barat, dan Desa Silau Maraja, sudah menerima dan memasang Videotron tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, Jumat (12/9/2025) pukul 15.45 WIB, Ketua APDESI Asahan, Haidir Butar Butar, dan Ketua PAPDESI Asahan, Hermansyah Manurung, S.H., belum memberikan tanggapan meski sudah dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp.(GON)
Partai Golkar membuka peluang perubahan sistem Pilkada dengan hanya memilih kepala daerah, tanpa wakil kepala daerah dalam satu paket.
Politik 27 menit lalu
Seorang pria yang mengenakan pakaian wanita lengkap dengan hijab saat berada di salah satu warung kopi (warkop) di Kecamatan Jaya Baru.
Peristiwa satu jam lalu
Desa Kuta Tinggi menerima kunjungan Tim Dewan Penyantun Pokja III TP PKK Pakpak Bharat.
Sumut 2 jam lalu
Pengedar Sabu di Pandan Diringkus Sat Resnarkoba Polres Tapteng
Kriminal 3 jam lalu
Sekda Kota Sibolga Hadiri Flag Off Fun Walk Pekan QRIS Nasional 2026.
Sumut 4 jam lalu
Polres Batu Bara, berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Curat).
Peristiwa 4 jam lalu
Tongkat Komando Berganti, TNIPolri Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas Siantar Martoba.
Sumut 5 jam lalu
Posmetro Medan, Medan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan menggelar Rapat Pelaksanaan Tim Penagihan Tunggakan Pajak Daerah Kota M
Medan 8 jam lalu
Posmetro Medan, Medan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan, M. Agha Novrian, melakukan kunjungan balasan ke Kantor Cabang B
Medan 8 jam lalu
Posmetro Medan Medan Meriyawaty Amelia Prasetio, yang akrab disapa Bunda Yin terpilih sebagai Ketua DPD WALUBI Sumatera Utara periode 20
Medan 10 jam lalu
