Menteri Agus 'Warning' Ribut Tender Proyek Lapas Lubuk Pakam

POSMETRO MEDAN,Medan- Aksi komunitas adat Sumatera Utara menyurati Presiden Prabowo Subianto soal dugaan kongkalikong oknum DPR RI pada tender proyek di Lapas Kelas II B Lubuk Pakam kontan menuai reaksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto.

"Kalau ada 'yang main-main' kan tanggung jawab sendiri," kata Agus saat dikontak POSMETRO MEDAN, Sabtu (20/9/2025). Saat sedikit mengomentari soal itu, nada sang menteri terdengar memberi warning atau peringatan.

Pun dilapor ke Presiden, penilaian janggal dalam tahapan proyek konstruksi di lembaga pemasyarakatan (lapas) itu tampak belum jelas juntrungannya.

Baca Juga:

• Kisah Warga Binaan Mirhamuddin Saragih " Dari Balik Jeruji, Aku Temukan Tuhanku"
• SMAN 2 Sukses jadi Tuan Rumah MTQ Tingkat SMA se- Deli Serdang

Siapa wakil rakyat main proyek, bagaimana modus operandinya, apa nama perusahaan yang disebut telah memenangkan tender berbudget wah itu, semua belum jelas.

Ribut diketahui bermula dari aksi pengurus Himpunan Masyarakat Adat (Himasdat) Sumatera Utara (Sumut). Lembaga itu mengirim surat untuk Presiden ke-8 RI. Tampilan surat bernomor 0851/Himasdat/SU/IX/2025 itu kini menyebar di media sosial.

Baca Juga:

• TP PKK Deli Serdang Gelar Go To School ke SMAN 2 Lubuk Pakam
• Penyerahan Kartu E-Toll Alumni Smansa Lubuk Pakam, Beri Kemudahan Akses Transportasi

Dibuat di Perbaungan pada 4 September 2025, lewat surat itu Himasdat Sumut melaporkan dugaan kongkalikong oknum legislator pada proyek pemugaran bangunan Lapas Kelas II B Lubuk Pakam.

"Sebagai masyarakat yang menjadi bagian dari NKRI, kami atas nama Himasdat Provinsi Sumatera Utara menolak dan sangat keberatan dengan temuan itu. Jelas itu bertentangan dengan UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang DPR, MPR, DPD, dan DPRD (UUD MD3)," demikian isi surat, diteken Ketua Himasdat Sumut M Syahril Matondang, dan Suroto sang sekretaris.

Agar tak menimbulkan polemik di tengah masyarakat, pengurus lembaga adat itu ingin setiap penyelenggaraan kegiatan proyek pemerintah serta pengadaan barang dan jasa digelar melalui mekanisme tender atau lelang.

"Jika dugaan (kongkalikong) benar, kami khawatir itu membuat gaduh dan memperkeruh suasana," isi surat itu lagi.

Tender dituding telah menghasilkan pemenang itu diketahui bernama 'Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Kegiatan Pembangunan Tembok, Antar Bangunan, Pagar Pembatas Area, dan Sarana Serta Prasarana Lingkungan pada Lapas Kelas II B Lubuk Pakam'. Proyek Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) itu ditopang dana APBN.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kakanwil Ditjenpas) Sumut, Yudi Suseno, yang dikonfirmasi membantah tahapan tender proyek fisik di lapas itu telah menghasilkan pemenang.

"Sampai sekarang (tender proyek itu) masih tahap lelang oleh LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik). Belum ada pemenangnya," tutur Yudi Suseno dalam keterangan tertulis, Sabtu (20/9/2025).

Dia juga menyanggah proyek itu beraroma KKN karena diduga menjadi 'mainan' oknum Anggota DPR. "Bagaimana bisa berbau KKN, pekerjaan untuk tahun ini saja belum dimulai," katanya.

Pengakuan senada dilontar Kepala Lapas Kelas II B Lubuk Pakam, Hakim Sanjaya.

"Masih dalam tahap lelang. Saya kalapas di sini mulai Februari 2025, sampai sekarang belum ada proyek untuk tahun ini yang pengerjaannya dimulai," ujar Hakim Sanjaya saat mengontak wartawan Anda, Sabtu (20/9/2025). (sal/zul)

Kisah Warga Binaan Mirhamuddin Saragih " Dari Balik Jeruji, Aku Temukan Tuhanku"

SMAN 2 Sukses jadi Tuan Rumah MTQ Tingkat SMA se- Deli Serdang

TP PKK Deli Serdang Gelar Go To School ke SMAN 2 Lubuk Pakam

Penyerahan Kartu E-Toll Alumni Smansa Lubuk Pakam, Beri Kemudahan Akses Transportasi

Mantan Plt Kadis PUTR, PPTK dan Rekanan jadi Pesakitan, Negara Rugi Rp2,6 Miliar

Proyek Rehabilitasi TPI Percut Sei Tuan Senilai 2,5 Miliar Bermasalah, Kontrak dan Adendum Dilanggar