Viral Bobby Razia Kendaraan Plat BL, Ini Respon PDIP Sumut

POSMETRO MEDAN,Medan- Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut, Mangapul Purba merespons video viral penyetopan kendaraan bermotor plat BL di Kabupaten Langkat oleh Gubsu Bobby Afif Nasution, Minggu (28/09/2025) lalu.

Mangapul menyarankan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dan Gubernur Sumut, Bobby Nasution untuk menciptakan inovasi dalam peningkatan PAD di sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ini.

"Tindakan razia truk berplat BL dengan alasan apapun tidak bijaksana dan tidak dapat dibenarkan, tindakan ini tidak sepaham dengan kita, rakyat Sumut tentang stabilitas keamanan, kebangsaan dan sirkulasi distribusi ekonomi dari berbagai tempat, tindakan dan kebijakan ini sangat berbahaya," ucap Mangapul, dalam keterangan tertulis, Senin 29 September 2025.

Baca Juga:

• Mualem: Dia Jual Kita Beli, Bobby: Kita Hanya Sosialisasikan Peraturan yang akan Diterapkan
• Es Krim Plat BK dan Senyum Mualem, Sindiran Manis untuk Bobby Nasution

Ia mengatakan video viral tersebut, jangan sampai mengganggu stabilitas keamanan, mobilitas ekonomi antar dua provinsi, Sumut dan Aceh serta yang berbahaya adalah potensi disintegrasi bangsa.

Mangapul menjelaskan bahwa bila Gubernur Sumut, ingin meningkatkan PAD yang bersumber dari pajak bermotor dan dinilai Plat BL tidak memberikan kontribusi, maka yang harus terlebih dahulu dan penting untuk dilakukan adalah dengan memvalidasi seluruh Plat BK dan BB melalui Samsat Provinsi Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Viral Bobby Berhentikan Truk Pelat BL di Langkat, Admin Umum Sumut Beri Penjelasan
• Panen Raya Jagung Kuartal III: Polda Sumut Komitmen Wujudkan Swasembada Pangan

"Untuk meningkatkan PAD Sumut dari pajak kendaraan bermotor, Gubernur Sumut untuk validasilah secara menyeluruh, objektif dan transparan seluruh Plat BK dan BB yang ada, mana yang sudah membayar pajak dan mana yang belum, karena itu wilayah kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, Plat BL menjadi wilayah kewenangan Provinsi Aceh, jangan off side," jelas Mangapul.

Mengapul mengungkapkan bahwa sepanjang sepengetahuan dirinya, Plat BK dan BB yang tervalidasi membayar pajak hanya 32 persen, yang terserap sebagai PAD dari sektor PKB ini.

"Kemana yang lainnya, inilah tugas Gubernur dengan memvalidasi seluruh kendaraan bermotor plat BK dan BB untuk ditagih pajaknya secara objektif tanpa tindakan subjektif, bukan memblok plat daerah lain, kalau ini tidak dihentikan maka secara simultan bisa juga terjadi kepada plat BK dan BB di daerah lain yang sebelumnya tidak terpikirkan," kata Mangapul.

Anggota DPRD Sumut terpilih melalui Dapil Siantar - Simalungun ini menambahkan bahwa operasional seluruh kendaraan bermotor sepanjang memiliki STNK dan BPKB secara syah maka bisa beroperasional di seluruh Indonesia tanpa kecuali, karena hal tersebut terkait dengan distribusi barang dan jasa sebagai kegiatan ekonomi rakyat.

"Kita juga khawatir akibat tindakan ini juga dilakukan oleh Provinsi lain terhadap plat BK atau BB dan akan mengganggu aktivitas ekonomi terutama distribusi produksi rakyat Sumut yang harus dikirim keberbagai daerah menggunakan transportasi darat perplat BK dan atau BB," tegas Mangapul Purba

Mualem: Dia Jual Kita Beli, Bobby: Kita Hanya Sosialisasikan Peraturan yang akan Diterapkan

Es Krim Plat BK dan Senyum Mualem, Sindiran Manis untuk Bobby Nasution

Viral Bobby Berhentikan Truk Pelat BL di Langkat, Admin Umum Sumut Beri Penjelasan

Panen Raya Jagung Kuartal III: Polda Sumut Komitmen Wujudkan Swasembada Pangan

Syah Afandin Tegaskan Kesiapsiagaan Hadapi Ancaman Banjir Bandang Bahorok

Kajatisu Silaturahmi Ke PWI Sumut, Harli Siregar: Jaksa Jangan Cawe-Cawe Proyek dan Main Dana Desa