Dorong Lahirnya Perda Pengelolaan Kawasan Hutan Berkelanjutan

POSMETRO MEDAN,Medan – Di balik suasana rapat yang tampak formal di Aula Mawar, Kantor Bupati Asahan, terselip kegelisahan kolektif atas tumpang tindih regulasi antara desa, kehutanan, dan tata lingkungan yang selama ini menghambat pembangunan berkelanjutan di Sumatera Utara.

Kunjungan kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sumatera Utara ke Kabupaten Asahan, Kamis (2/10/2025) lalu, bukan sekadar agenda seremonial pemerintahan. Kegiatan tersebut menjadi upaya konkret untuk menelisik akar persoalan tata kelola ruang hijau dan sinkronisasi peraturan daerah di provinsi ini.

Pertemuan itu mempertemukan berbagai instansi strategis, mulai dari Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Sumut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Biro Hukum Setdaprovsu, hingga Bappeda.

Baca Juga:

• Dokter Spesialis Terbatas, Dewan Soroti RSUD Pirngadi Medan Sibuk Pembangunan Fisik
• Anak Bagan Asahan Raih Juara Nasional Lomba Dai di Surakarta

Turut hadir unsur teknis di lapangan seperti UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah III, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Asahan-Barumun, DAS Wampu-Sei Ular, Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan, serta Balai Pengelolaan Hutan Lestari.

Ketua Bapemperda DPRD Sumut, Darma Putra Rangkuti, S.Hut., M.Si (Fraksi Golkar), memimpin langsung jalannya diskusi yang berlangsung intens. Ia didampingi sejumlah anggota lintas fraksi, antara lain Palacheta Subies Subianto (Golkar), Hasyim, SE, dan Meryl Rouli Sauli Saragih, SH, MH (PDI-Perjuangan); Dr. H. Aripay Tambunan, MM (Gerindra); Assoc. Prof. Dr. Usman Jakfar, LC, MA dan Ahmad Hadian, S.Pd.I, MAP (PKS); Ir. H. Yahdi Khoir Harahap, MBA (PAN); serta Ir. Loso Mena (PKB).

Baca Juga:

• Diduga Tersengat Listrik, Pedagang Asal Padang Tewas di Lokasi PSBD Asahan
• Rumah Tampat Usaha Kedai Tuak di Kisaran Dilalap Api, Sekeluarga Terbakar 1 Anak Tewas

Dalam pertemuan yang juga dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, Darma Putra menegaskan pentingnya sinkronisasi antarinstansi dalam penyusunan perda.

"Kami ingin memastikan setiap aturan daerah tidak hanya harmonis secara hukum, tapi juga berpihak pada keberlanjutan," ujarnya.

Menurutnya, banyak perda di bidang kehutanan dan lingkungan yang selama ini berhenti di atas kertas akibat lemahnya koordinasi lintas instansi.

Investigasi internal Bapemperda menemukan sejumlah persoalan mendasar, seperti penetapan batas kawasan hutan yang tumpang tindih dengan lahan desa, lemahnya sistem pelaporan di unit pelaksana teknis (UPT), serta kebijakan yang sering berbenturan antara dinas teknis dan pemerintah kabupaten.

Kondisi ini menyebabkan berbagai program konservasi hutan lindung tidak berjalan maksimal, sementara masyarakat desa di sekitar kawasan kehilangan hak pengelolaan yang sah. Sekretaris Dinas Kehutanan Sumut yang hadir dalam forum itu mengakui, salah satu kendala utama adalah perubahan data kawasan yang tidak selalu diikuti dengan revisi peraturan.

"Satu sisi kita bicara pelestarian, tapi di sisi lain masyarakat masih hidup dari hasil hutan yang belum dilegalkan statusnya," katanya.

Diskusi berlangsung hangat, bahkan sesekali memanas. Seorang anggota dewan dari Fraksi Gerindra menyoroti lambannya respons pemerintah dalam mengakomodasi masukan publik terkait revisi perda lingkungan.

"Sudah terlalu lama perda kita berfungsi hanya sebagai hiasan administratif," ujarnya dengan nada tegas.

Dalam forum itu, muncul usulan pembentukan tim sinkronisasi lintas sektor untuk menata ulang tumpang tindih regulasi antara kehutanan dan desa.

Bappeda Sumut menyatakan siap menjadi penghubung dalam penyusunan draf kebijakan baru yang lebih realistis dan berbasis data lapangan.

Namun, di balik semangat reformasi regulasi tersebut, masih tersisa pertanyaan besar: sejauh mana hasil kunjungan dan rapat koordinasi ini akan ditindaklanjuti? Sebab, tak jarang pertemuan serupa sebelumnya berakhir tanpa langkah konkret di lapangan.

Sebagai penutup, Darma Putra menegaskan komitmen Bapemperda DPRD Sumut untuk mendorong lahirnya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kawasan Hutan Berkelanjutan, yang akan menempatkan masyarakat desa sebagai mitra aktif, bukan sekadar objek kebijakan.

"Kita ingin perda yang hidup, bukan yang sekadar dipajang di lemari birokrasi," pungkasnya.

Di luar gedung, langit Asahan mulai memerah. Barangkali, warna senja itu menjadi simbol harapan baru—bahwa di balik rimbun hutan Sumatera Utara, ada tekad kuat untuk memperbaiki arah kebijakan yang selama ini kehilangan kompasnya. (Erni)

Dokter Spesialis Terbatas, Dewan Soroti RSUD Pirngadi Medan Sibuk Pembangunan Fisik

Anak Bagan Asahan Raih Juara Nasional Lomba Dai di Surakarta

Diduga Tersengat Listrik, Pedagang Asal Padang Tewas di Lokasi PSBD Asahan

Rumah Tampat Usaha Kedai Tuak di Kisaran Dilalap Api, Sekeluarga Terbakar 1 Anak Tewas

Aklamasi, Rianto SH MH Pimpin JMSI Sumut 2025–2030

Viral Bobby Razia Kendaraan Plat BL, Ini Respon PDIP Sumut