Dua Mantan Pejabat BPN Ditahan, Diduga Terlibat Korupsi Pelepasan Aset PTPN I untuk Perumahan Citraland

POSMETRO MEDAN, Medan

— Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) resmi menahan dua orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan dan pengalihan aset PTPN I Regional I oleh PT Nusa Dua Propertindo (NDP) melalui kerja sama operasional (KSO) dengan PT Ciputra Land, dengan luas lahan mencapai 8.077 hektare.

Kedua tersangka yang ditahan masing-masing adalah ASK, selaku Kepala Kantor Wilayah BPN Sumatera Utara periode 2022–2024, dan ARL, selaku Kepala Kantor BPN Kabupaten Deli Serdang periode 2023–2025.

Baca Juga:

• Usai Aksi Demo, Wartawan Dilarang Masuk ke Kantor BPN Sumut, Diminta Harus Terdaftar di PWI

Penahanan tersebut dilakukan berdasarkan surat perintah penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, masing-masing PRINT-21/L.2/Fd.2/10/2025 tanggal 14 Oktober 2025 untuk tersangka ASK dan PRINT-22/L.2/Fd.2/10/2025 untuk tersangka ARL. Keduanya ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Kelas I A Tanjung Gusta Medan.

Plh. Kasi Penkum Kejati Sumut, M. Husairi, S.H., M.H., membenarkan penahanan tersebut.

"Berdasarkan hasil penyidikan, kedua tersangka diduga menyalahgunakan kewenangan jabatannya dengan memberikan persetujuan penerbitan sertifikat HGB atas nama PT NDP tanpa memenuhi kewajiban menyerahkan minimal 20 persen lahan HGU kepada negara, sebagaimana ketentuan dalam revisi tata ruang," ujar Husairi kepada wartawan.

Dari hasil penyidikan juga diketahui bahwa PT NDP telah melakukan kerja sama dengan PT DMKR dalam kegiatan pengembangan dan penjualan lahan yang sebelumnya berstatus HGU menjadi HGB, yang mengakibatkan hilangnya aset negara sekitar 20 persen dari total luas lahan yang dikonversi.

"Kerugian keuangan negara masih dalam proses audit dan perhitungannya," tambah Husairi.

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Husairi juga menegaskan bahwa penyidik masih mendalami kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain.

Usai Aksi Demo, Wartawan Dilarang Masuk ke Kantor BPN Sumut, Diminta Harus Terdaftar di PWI