Riuh Dana Rp3,1 Triliun Pemprovsu Mengendap di Bank Daerah, Publik Butuh Kejelasan Bukan Kebingungan

POSMETRO MEDAN, Medan– Riuh kabar mengenai dana sebesar Rp3,1 triliun milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang disebut-sebut "mengendap" di salah satu bank memantik reaksi dari tokoh muda Sumut, Jonson Sihaloho, yang juga merupakan anggota Partai PPP Sumut.

Saat dihubungi wartawan Posmetro Medan dari Medan, Jonson menegaskan bahwa pernyataan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa perlu dijelaskan secara gamblang agar tidak menimbulkan tafsir liar di tengah publik.

"Pernyataan itu datang dari seorang pejabat tinggi negara. Maka wajar publik bertanya: uang itu disimpan di mana, dalam bentuk apa, dan untuk keperluan apa," ujar Jonson dengan nada tenang namun tegas.

Baca Juga:

• Tak Hanya di Sumut, Bank Sumut Kini Layani Pembayaran PBB Kota Batam
• Wakil Wali Kota Sibolga Hadiri Rakor Optimalisasi PAD dan Penyaluran DBH Pajak Provinsi Sumut

Menurutnya, klarifikasi bukan semata untuk membela nama baik pemerintah provinsi, melainkan juga demi menjaga marwah tata kelola keuangan negara.

Ia mempertanyakan apakah dana triliunan rupiah tersebut merupakan deposito yang sengaja diendapkan, atau justru bagian dari anggaran APBD Sumut yang belum terserap oleh kegiatan pemerintahan.

Baca Juga:

• Salak Deli Kini Layani Adminduk Secara Mandiri, Masyarakat tak Perlu ke Kantor
• Praperadilan Febrie Adriansyah Ditolak, Polri Sebut Proses Hukum Sesuai Prosedur

"Kalau ini tidak dijelaskan, publik bisa saja berasumsi bahwa ada penyimpangan," tambahnya.

Jonson menilai bahwa transparansi antar lembaga adalah kunci. Baik Kementerian Keuangan, pihak perbankan, maupun Pemprov Sumut, kata dia, semestinya memiliki keberanian moral untuk membuka data kepada masyarakat.

"Kita tidak tahu, bisa jadi uang itu tidak ada, atau jumlahnya tidak sebesar yang disebut. Karena itu, pejabat publik harus punya tanggung jawab etik untuk meluruskan informasi. Jangan biarkan isu ini membusuk menjadi fitnah," ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa dalam situasi penuh spekulasi seperti ini, pemerintah pusat seharusnya mengambil peran sebagai penuntun informasi, bukan sumber kebingungan.

Jonson berharap Menkeu Purbaya segera menyampaikan penjelasan resmi dan rinci agar kepercayaan masyarakat Sumatera Utara tidak tergerus oleh kabar yang simpang siur.

Tak Hanya di Sumut, Bank Sumut Kini Layani Pembayaran PBB Kota Batam

Wakil Wali Kota Sibolga Hadiri Rakor Optimalisasi PAD dan Penyaluran DBH Pajak Provinsi Sumut

Salak Deli Kini Layani Adminduk Secara Mandiri, Masyarakat tak Perlu ke Kantor

Praperadilan Febrie Adriansyah Ditolak, Polri Sebut Proses Hukum Sesuai Prosedur

Mobil Bawa Pegawai Bank Tertabrak Kereta Api di Sergai, 1 Tewas 2 Luka

Menteri UMKM Tambah Kuota KUR Bank Sumut Jadi Rp2 Triliun untuk Perkuat Akses Pembiayaan