Riuh Dana Rp3,1 Triliun Pemprovsu Mengendap di Bank Daerah, Publik Butuh Kejelasan Bukan Kebingungan

POSMETRO MEDAN, Medan– Riuh kabar mengenai dana sebesar Rp3,1 triliun milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang disebut-sebut "mengendap" di salah satu bank memantik reaksi dari tokoh muda Sumut, Jonson Sihaloho, yang juga merupakan anggota Partai PPP Sumut.

Saat dihubungi wartawan Posmetro Medan dari Medan, Jonson menegaskan bahwa pernyataan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa perlu dijelaskan secara gamblang agar tidak menimbulkan tafsir liar di tengah publik.

"Pernyataan itu datang dari seorang pejabat tinggi negara. Maka wajar publik bertanya: uang itu disimpan di mana, dalam bentuk apa, dan untuk keperluan apa," ujar Jonson dengan nada tenang namun tegas.

Baca Juga:

• Bank Sumut Gandeng Tiga LPK-SO Luncurkan KUR Pekerja Migran Indonesia
• Ssst... Kajati Sumut Masuk Tim Penyidik Kasus Eks Jampidsus Febrie Adriansyah

Menurutnya, klarifikasi bukan semata untuk membela nama baik pemerintah provinsi, melainkan juga demi menjaga marwah tata kelola keuangan negara.

Ia mempertanyakan apakah dana triliunan rupiah tersebut merupakan deposito yang sengaja diendapkan, atau justru bagian dari anggaran APBD Sumut yang belum terserap oleh kegiatan pemerintahan.

Baca Juga:

• Biayai Selingkuhan dari Hasil Korupsi, Eks Kades di Langkat Dituntut 2,5 Tahun Penjara
• Dugaan Penahanan Dana UBO di Luar Negeri Senilai €17 Triliun dan AU$7,8 M Dilaporkan

"Kalau ini tidak dijelaskan, publik bisa saja berasumsi bahwa ada penyimpangan," tambahnya.

Jonson menilai bahwa transparansi antar lembaga adalah kunci. Baik Kementerian Keuangan, pihak perbankan, maupun Pemprov Sumut, kata dia, semestinya memiliki keberanian moral untuk membuka data kepada masyarakat.

"Kita tidak tahu, bisa jadi uang itu tidak ada, atau jumlahnya tidak sebesar yang disebut. Karena itu, pejabat publik harus punya tanggung jawab etik untuk meluruskan informasi. Jangan biarkan isu ini membusuk menjadi fitnah," ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa dalam situasi penuh spekulasi seperti ini, pemerintah pusat seharusnya mengambil peran sebagai penuntun informasi, bukan sumber kebingungan.

Jonson berharap Menkeu Purbaya segera menyampaikan penjelasan resmi dan rinci agar kepercayaan masyarakat Sumatera Utara tidak tergerus oleh kabar yang simpang siur.

Bank Sumut Gandeng Tiga LPK-SO Luncurkan KUR Pekerja Migran Indonesia

Ssst... Kajati Sumut Masuk Tim Penyidik Kasus Eks Jampidsus Febrie Adriansyah

Biayai Selingkuhan dari Hasil Korupsi, Eks Kades di Langkat Dituntut 2,5 Tahun Penjara

Dugaan Penahanan Dana UBO di Luar Negeri Senilai €17 Triliun dan AU$7,8 M Dilaporkan

Wali Kota Wesly Silalahi Pukul Gong Tanda Dibukanya Festival Rakyat dan Nobar Bola Gembira

Sempat Mendatangi Menara Mandiri, Massa ORI dan DPN Puas Usai Terima Penjelasan Resmi Bank Mandiri Terkait PT TSI dan PT BPSat