Riuh Dana Rp3,1 Triliun Pemprovsu Mengendap di Bank Daerah, Publik Butuh Kejelasan Bukan Kebingungan

"Pemerintah pusat harus membantu menjaga wibawa daerah. Jangan biarkan opini liar memudarkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah," tandasnya.

Jonson juga menambahkan bahwa setiap pejabat publik "memikul tanggung jawab moral untuk menjaga kejernihan di tengah keruhnya tafsir," tegasnya.

Baca Juga:

• Tak Hanya di Sumut, Bank Sumut Kini Layani Pembayaran PBB Kota Batam
• Wakil Wali Kota Sibolga Hadiri Rakor Optimalisasi PAD dan Penyaluran DBH Pajak Provinsi Sumut

Sekadar diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara tercatat memiliki dana sebesar Rp3,1 triliun yang mengendap di perbankan. Angka tersebut merupakan bagian dari total Rp234 triliun milik pemerintah daerah (Pemda) di seluruh Indonesia yang belum terserap akibat lambatnya realisasi belanja daerah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa keterlambatan eksekusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) membuat dana daerah menganggur sehingga tidak memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat.

Baca Juga:

• Salak Deli Kini Layani Adminduk Secara Mandiri, Masyarakat tak Perlu ke Kantor
• Praperadilan Febrie Adriansyah Ditolak, Polri Sebut Proses Hukum Sesuai Prosedur

"Ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi. Rendahnya serapan berakibat menambah simpanan uang Pemda yang menganggur hingga mencapai Rp234 triliun," ujar Purbaya dalam rapat pengendalian inflasi di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (20/10).

Purbaya meminta seluruh pemerintah daerah mempercepat realisasi belanja produktif dan tidak menahan anggaran hingga akhir tahun. Menurutnya, lambatnya belanja berpotensi menghambat pembangunan dan memperlambat perputaran ekonomi di daerah.

Hingga September 2025, realisasi belanja APBD secara nasional baru mencapai Rp712,8 triliun atau 51,3 persen dari total pagu Rp1.389 triliun. Angka ini turun 13,1 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Belanja modal menjadi yang paling rendah, hanya mencapai Rp58,2 triliun atau turun lebih dari 31 persen.

"Uang daerah jangan dibiarkan mengendap di kas atau deposito. Percepat realisasi belanja, terutama yang produktif," tegasnya.

Lebih lanjut, Purbaya juga meminta agar sisa anggaran (Silpa) disimpan di Bank Pembangunan Daerah (BPD), bukan di bank pemerintah pusat, guna mendukung likuiditas dan perputaran ekonomi di tingkat daerah.

Dalam laporannya, Purbaya turut membeberkan daftar 15 pemerintah daerah dengan simpanan tertinggi, di antaranya DKI Jakarta (Rp14,6 triliun), Jawa Timur (Rp6,8 triliun), Kota Banjarbaru (Rp5,1 triliun), Kalimantan Utara (Rp4,7 triliun), Jawa Barat (Rp4,1 triliun), Bojonegoro (Rp3,6 triliun), Kutai Barat (Rp3,2 triliun), dan Sumatera Utara (Rp3,1 triliun).

Sebagai langkah antisipasi, pemerintah pusat tengah menyiapkan skema baru agar transfer dana ke daerah dilakukan lebih awal di tahun anggaran berikutnya. Langkah ini diharapkan dapat mencegah penumpukan dana di akhir tahun dan mempercepat penyerapan anggaran. (erni)

Tak Hanya di Sumut, Bank Sumut Kini Layani Pembayaran PBB Kota Batam

Wakil Wali Kota Sibolga Hadiri Rakor Optimalisasi PAD dan Penyaluran DBH Pajak Provinsi Sumut

Salak Deli Kini Layani Adminduk Secara Mandiri, Masyarakat tak Perlu ke Kantor

Praperadilan Febrie Adriansyah Ditolak, Polri Sebut Proses Hukum Sesuai Prosedur

Mobil Bawa Pegawai Bank Tertabrak Kereta Api di Sergai, 1 Tewas 2 Luka

Menteri UMKM Tambah Kuota KUR Bank Sumut Jadi Rp2 Triliun untuk Perkuat Akses Pembiayaan