Tak Kunjung Dilantik, Asesmen Seleksi Jabatan Eselon II di Pemkab Karo Diterpa Dugaan Uang Pelicin

POSMETRO MEDAN,Tanah Karo – Sudah sebulan berlalu sejak pelaksanaan evaluasi jabatan untuk pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo tahun 2025, namun hingga kini belum ada kejelasan mengenai jadwal pelantikan pejabat hasil seleksi tersebut.

Bukan hanya jadwal pelantikan yang belum jelas, besaran anggaran dari APBD Tahun Anggaran 2025 yang digunakan untuk proses seleksi pun belum diketahui secara pasti.

Ketidakjelasan ini memunculkan berbagai spekulasi di masyarakat. Salah satunya, beredar kabar bahwa peserta seleksi Eselon II yang ingin dilantik diminta menyiapkan uang puluhan hingga ratusan juta rupiah, tergantung pada posisi atau dinas yang akan ditempati.

Baca Juga:

• Kemenag Sumut Lantik Sejumlah Pejabat, Integritas dan Pelayanan Prima Jadi Fokus
• DPRD Karo Temui BGN, Bahas Penanganan Korban Dugaan Keracunan MBG

Beberapa sumber menyebutkan, untuk jabatan strategis seperti di Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan, calon pejabat disebut-sebut harus menyediakan dana hingga Rp500 juta agar bisa duduk di kursi tersebut.

Untuk mengonfirmasi kebenaran informasi tersebut, Kamis (30/10/2025) lalu wartawan mendatangi Kantor Sekretaris Daerah Kabupaten Karo dan berusaha menjumpai Glora Karunia Putra Ginting, selaku Ketua Panitia Seleksi.

Baca Juga:

• UNIMED Gelar Rapat Evaluasi Pelaksanaan SNPMB 2026 di Hotel Berbintang
• Kasus Siswa SD Meninggal Dunia Akibat Divaksin, Dinas Pendidikan Karo Ngaku tak Tau

Namun, seorang pegawai menyampaikan bahwa Sekda sedang dinas luar ke Jatinangor, Jawa Barat, dan dijadwalkan kembali ke Karo pada hari yang sama.

Upaya konfirmasi juga dilakukan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Karo, Hesti Maria Br Tarigan. Salah satu staf di kantornya menyebutkan bahwa yang bersangkutan sedang mengikuti rapat di lantai dua.

Melalui pesan WhatsApp, Hesti Maria Br Tarigan kemudian memberikan penjelasan bahwa proses pengusulan dan pelaksanaan asesmen jabatan saat ini masih dalam tahapan pemeriksaan oleh pihak BKN Jakarta.

"Perlu kami sampaikan bahwa seluruh berkas jabatan sedang diperiksa oleh BKN untuk mendapatkan persetujuan. Ada beberapa administrasi yang harus dan sudah kami lengkapi. Jadi, informasi yang beredar itu tidak benar. Saat ini kami hanya menunggu rekomendasi teknis dari BKN agar pelantikan dapat dilaksanakan. Kita tunggu tanggalnya saja," ujarnya.

Terkait isu dugaan uang pelicin, Hesti membantah keras. "Saya malah baru tahu isu itu dari adinda wartawan. Saya rasa itu tidak benar. Bupati kita sangat menjunjung tinggi kinerja. Hanya ASN yang berprestasi yang akan diberi amanah," tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Karo, Iriani Br Tarigan, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada pukul 11.57 WIB, menyatakan bahwa pelantikan kemungkinan besar belum diumumkan oleh Bupati.

"Mungkin memang belum diumumkan oleh Bupati. Coba langsung konfirmasi ke beliau," ujarnya singkat. (Jpg)

Kemenag Sumut Lantik Sejumlah Pejabat, Integritas dan Pelayanan Prima Jadi Fokus

DPRD Karo Temui BGN, Bahas Penanganan Korban Dugaan Keracunan MBG

UNIMED Gelar Rapat Evaluasi Pelaksanaan SNPMB 2026 di Hotel Berbintang

Kasus Siswa SD Meninggal Dunia Akibat Divaksin, Dinas Pendidikan Karo Ngaku tak Tau

Anggota DPRD Medan Fauzi SH: Jangan Heboh di Awal di Akhir Masuk Angin...

Deli Serdang Mantapkan Kesiapan Menuju Program LSDP Pengelolaan Sampah Berkelanjutan