Pendamping Desa “Koperasi Merah Putih” Keluhkan Uang Saku Belum Cair, Dinas Koperasi Sumut Diam Seribu Bahasa

POSMETRO MEDAN, Medan– Polemik mencuat dari kegiatan pendamping desa "Koperasi Merah Putih" yang diselenggarakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Provinsi Sumatera Utara. Sejumlah peserta mengaku belum menerima uang saku dan biaya transport yang dijanjikan, meski kegiatan telah berlangsung hampir sebulan lalu.

Pelatihan tersebut digelar di 5 Hotel di Medan pada 22–26 Oktober 2025 dan diikuti peserta dari berbagai daerah. Namun hingga kini, hak peserta belum juga disalurkan.

Seorang peserta wanita yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan kekecewaannya kepada wartawan Posmetro Medan.

Baca Juga:

• Kukuhkan Pengurus KPSMP, Pemkab Deli Serdang Dorong Koperasi Produktif dan Mandiri
• Menteri PPPA Apresiasi Koperasi Medan Krio, Ekonomi Keluarga Kunci Perlindungan Anak

"Uang transport dan saku kami belum cair juga bang, padahal sudah mau sebulan. Bukannya besar kali, tapi lumayan untuk kebutuhan kami. Kalau memang nggak ada, bilang saja nggak ada, jadi kami nggak berharap begini," ujarnya dengan nada kesal.

Ia mengatakan, keterlambatan ini membuat peserta merasa tidak dihargai, apalagi mereka sudah meluangkan waktu dan meninggalkan pekerjaan demi mengikuti program pemerintah tersebut.

Baca Juga:

• Peletakan Batu Pertama Koperasi Merah Putih,Rico Waas: Koperasi Adalah Pembangunan Harapan dan Kemandirian
• Rico Waas Minta Setiap Unit Usaha Harus Bermanfaat Untuk Warga

Manajemen Anggaran Dipertanyakan

Kegiatan yang digelar pemerintah daerah seharusnya memiliki anggaran yang jelas dan matang. Terlebih, program ini berlangsung di hotel berbintang dan merupakan bagian dari rangkaian kegiatan lanjutan yang juga diadakan di beberapa daerah lain.

Masyarakat pun mulai mempertanyakan cara pengelolaan anggaran Dinas Koperasi UKM Sumut. Bagaimana mungkin kegiatan baru terus dilaksanakan, sementara tanggung jawab dari kegiatan sebelumnya belum tuntas?

"Ini aneh, satu kegiatan belum selesai administrasinya, sudah muncul kegiatan baru. Bagaimana pertanggungjawaban anggarannya?" sebut seorang pemerhati kebijakan publik ketika dimintai tanggapan.

Dinas Koperasi Bungkam, Pesan Wartawan Tak Dijawab

Upaya klarifikasi dari awak media Posmetro Medan juga tidak membuahkan hasil.

Hingga berita ini disusun, tidak satu pun pejabat Dinas Koperasi UKM Sumut merespons pesan konfirmasi yang dikirim wartawan terkait alasan keterlambatan pencairan uang saku peserta.

Sikap bungkam ini justru memicu dugaan bahwa ada kejanggalan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Publik menilai dinas semestinya transparan dalam memberikan penjelasan, bukan menghindar dari pertanyaan media.

Publik Minta Evaluasi dan Transparansi

Kasus ini menambah daftar panjang keluhan terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dinilai kurang profesional. Banyak pihak mendorong agar Gubernur Sumut maupun Inspektorat segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan program Dinas Koperasi UKM, termasuk sumber anggaran, proses administrasi, dan pertanggungjawabannya.

"Program pemberdayaan masyarakat itu bagus, tapi jangan sampai mencederai kepercayaan publik. Kalau hak peserta saja tak bisa dipastikan, bagaimana mau bicara soal penguatan koperasi?" kata seorang tokoh masyarakat di Medan.

Hingga kini, peserta masih menunggu kepastian kapan uang saku dan transport mereka akan dicairkan. Sementara itu, kegiatan lanjutan dinas disebut terus berjalan di daerah lain, meski masalah sebelumnya belum terselesaikan.

Kasus ini pun menjadi perhatian publik, yang meminta adanya keterbukaan serta penjelasan resmi dari Dinas Koperasi UKM Sumut agar tidak terjadi kegaduhan dan kecurigaan yang perpanjangan.( Rez)

Kukuhkan Pengurus KPSMP, Pemkab Deli Serdang Dorong Koperasi Produktif dan Mandiri

Menteri PPPA Apresiasi Koperasi Medan Krio, Ekonomi Keluarga Kunci Perlindungan Anak

Peletakan Batu Pertama Koperasi Merah Putih,Rico Waas: Koperasi Adalah Pembangunan Harapan dan Kemandirian

Rico Waas Minta Setiap Unit Usaha Harus Bermanfaat Untuk Warga