Banjir Bandang di Sumut Diduga Akibat Perambahan, Nezar Djoeli: Menteri Kehutanan Diminta Turun Tangan!

POSMETRO MEDAN,Medan -- Tokoh Sumatera Utara, H.M Nezar Djoeli ST, mendesak Menteri Kehutanan Republik Indonesia untuk segera turun langsung ke lokasi banjir bandang yang melanda sejumlah daerah di Sumatera Utara, khususnya yang melanda 4 Kabupaten yakni Tapanuli Tengah (Tapteng) , Kota Sibolga, Tapsel, dan Mandailing Natal.

Nezar menyebut bencana yang terjadi bukan hanya persoalan cuaca ekstrem, tetapi juga akibat maraknya aktivitas perambahan hutan yang sudah berlangsung cukup lama dan semakin tidak terkendali.

"Kerusakan kawasan hutan di wilayah Tapteng dan Sibolga, Madina dan Tapsel sudah sangat mengkhawatirkan. Pemerintah pusat tidak boleh diam. Menteri Kehutanan harus turun langsung melihat kondisi di lapangan dan memastikan langkah penegakan hukum dilakukan terhadap para perambah," tegasnya.

Baca Juga:

• DPP HARI Soroti Sikap Wali Kota Malang Tolak Program MBG, Nezar Djoeli: Mendagri Harus Beri Sanksi Tegas
• Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan HUT Ke-81 RI di Masjid Al Munawwarah Sukses

Ia menambahkan, banjir bandang yang menimbulkan korban jiwa dan kerusakan rumah warga merupakan alarm keras yang tidak bisa lagi diabaikan. Menurutnya, tanpa penanganan cepat, wilayah pesisir barat Sumut akan terus berada dalam ancaman bencana serupa ke depan.

"Ini bukan kejadian pertama. Setiap tahun masyarakat selalu dihantui banjir dan longsor. Pemerintah harus hadir dengan tindakan nyata, bukan hanya pernyataan," ujar Nezar.

Baca Juga:

• DPP HARI Desak APH Tindak Tegas Koorporasi yang Terlibat Karhutla: Buka Secara Terang Benderang, Jangan Ada yang Ditutup-tutupi
• HM Nezar Djoeli Minta KPK Hentikan Opini Tak Bertanggung Jawab Soal Raja Juli Antoni

Dirinya juga mendorong Pemprov Sumut, pemerintah kabupaten/kota, aparat penegak hukum, dan instansi terkait untuk bergerak bersama melakukan audit lingkungan dan penindakan terhadap para pelaku illegal logging maupun pembukaan lahan tanpa izin.

"Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Jangan tunggu lebih banyak korban jatuh baru pemerintah bertindak," tutupnya.

Nezar berharap agar pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota yang terdampak banjir bandang bergerak cepat tanpa harus menunggu instruksi dari pemerintah pusat. Menurutnya, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam penanganan bencana.

"Wilayah terdampak tidak boleh menunggu perintah pusat atau provinsi lagi. Evaluasi warga yang terjebak bencana harus dilakukan secepat mungkin. Setiap detik sangat berharga, dan keterlambatan justru bisa menambah jumlah korban," tegasnya.

Nezar menekankan bahwa koordinasi lintas instansi harus dipercepat, mulai dari BPBD, TNI–Polri, hingga relawan agar proses evakuasi, distribusi bantuan, dan penanganan darurat berjalan optimal.

DPP HARI Soroti Sikap Wali Kota Malang Tolak Program MBG, Nezar Djoeli: Mendagri Harus Beri Sanksi Tegas

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan HUT Ke-81 RI di Masjid Al Munawwarah Sukses

DPP HARI Desak APH Tindak Tegas Koorporasi yang Terlibat Karhutla: Buka Secara Terang Benderang, Jangan Ada yang Ditutup-tutupi

HM Nezar Djoeli Minta KPK Hentikan Opini Tak Bertanggung Jawab Soal Raja Juli Antoni

Soal Rumah Dinas Bank Mandiri Jadi Lahan Parkir, Nezar Djoeli Cium Aroma Korupsi

HM Nezar Djoeli: MUBES XII Aceh Sepakat Jadi Momentum Perkuat Persatuan dan Kolaborasi Masyarakat Aceh di Sumatera Utara